Rabu, 29 Jul 2026
  • Home
  • Nasional
  • Temui Bima Arya, Wabup Perjuangkan Status Meranti di RUU Kepulauan

Nasional,

Temui Bima Arya, Wabup Perjuangkan Status Meranti di RUU Kepulauan

PT.SPIRIT INTI MEDIA
Rabu, 29 Jul 2026 09:48
JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bergerak cepat memperjuangkan status wilayahnya agar diakomodasi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan. Langkah konkret ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, saat menemui Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Wamendagri, Gedung A Kemendagri tersebut, secara khusus membahas usulan strategis daerah. Muzamil memaparkan bahwa secara geografis dan karakteristik kewilayahan, Meranti sangat layak mendapat pengakuan serta afirmasi kebijakan dari pemerintah pusat.


Menurutnya, tantangan pembangunan di Kepulauan Meranti berbeda jauh dengan daerah daratan. Persoalan utama mencakup konektivitas antarpulau, infrastruktur dasar, hingga akses pelayanan publik di wilayah pesisir terluar.

"Kami berharap Kepulauan Meranti dapat masuk dalam kategori daerah kepulauan yang sedang diperjuangkan. Kami juga meminta dukungan dari Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri terhadap berbagai usulan pembangunan demi percepatan kesejahteraan masyarakat," harapnya.


Pengakuan ini, lanjutnya, bukan sekadar urusan nomenklatur, melainkan menyangkut keadilan pembangunan dan penguatan kapasitas fiskal daerah. Dengan status daerah kepulauan, Meranti berpeluang mendapatkan kebijakan afirmatif, terutama dalam pengelolaan wilayah dan pemanfaatan sumber daya kelautan.

Merespons aspirasi tersebut, Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan terhadap usulan dari daerah kepulauan tersebut.


"Berbagai usulan yang berkaitan dengan penguatan daerah dan percepatan pembangunan tentunya akan menjadi perhatian kami untuk ditindaklanjuti bersama jajaran terkait di Kemendagri," tegasnya.

Dukungan teknis juga disampaikan oleh Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri, Raziras Rahmadillah. Ia menyatakan kesiapannya untuk menjembatani usulan Pemkab Kepulauan Meranti ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.


Di samping itu, Raziras juga mengingatkan agar Pemkab Meranti segera melengkapi kajian negative externalities yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya sebagai dokumen pendukung utama.

Upaya eksekutif ini turut mendapat pengawalan dari pihak legislatif. Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Sopandi, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut ikut menyuarakan pentingnya pengesahan status Meranti sebagai daerah kepulauan.

Sebagai informasi, RUU Daerah Kepulauan saat ini masih dalam tahap pembahasan oleh DPR RI, DPD RI, dan kementerian terkait. Regulasi ini dirancang sebagai payung hukum untuk mewujudkan pemerataan pembangunan melalui peningkatan kapasitas fiskal dan konektivitas bagi wilayah berciri kepulauan.

Dalam lawatannya ke Kemendagri, Wakil Bupati turut didampingi oleh Sekretaris BPKAD Kepulauan Meranti Alexander Fembri Budiawan, Pejabat Fungsional Bappedalitbang Robert Saputra, serta Kasubbid Pengendalian Belanja BPKAD Agus Nurdiansyah.(goriau)
Sumber: https://www.goriau.com/berita/baca/temui-bima-arya-wabup-perjuangkan-status-meranti-di-ruu-kepulauan.html

komentar Pembaca
berita Terbaru

Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.

Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Disclaimer Iklan Karir RSS Kontak
slot hoki slot hoki slot gacor sabithoki