Jumat, 26 Jun 2026

Bentar Lagi, Polda Riau Akan Dipimpin Jenderal Bintang Dua

Bentar Lagi, Polda Riau Akan Dipimpin Jenderal Bintang Dua | Nasional,
Selasa, 30 Agu 2016 21:07
PEKANBARU – Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian menyebutkan status Kepolisian Daerah (Polda) Riau sedang diproses naik dari tipe B menjadi tipe A."Mudah-mudahan dua bul
  • Rabu, 13 Agu 2025 13:45

    Rekayasa Lalu Lintas Saat Sidang Tahunan MPR Bersifat Situasional

    Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menyiapkan skema rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi pelaksanaan sidang tahunan MPR 2025. Namun, penerapan rekayasa lalu lintas akan bersifat situasional.
  • Rabu, 13 Agu 2025 11:55

    Kasus Prada Lucky, Mantan Kepala Bais: Perlu Cek Rekrutmen

    Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) periode 2011–2023, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Soleman Ponto, menanggapi dugaan kekerasan fisik dalam proses pembinaan di satuan militer yang berujung kematian terhadap Prada Lucky Chepril Saputra Namo.
  • Rabu, 13 Agu 2025 11:39

    Sidang PK Silfester Segera Digelar, Kejagung Tak Tunda Eksekusi

    Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Silfester Matutina menempuh upaya peninjauan kembali (PK) dengan agenda sidang berlangsung pada 20 Agustus 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Pemberitahuan terkait agenda sidang ini sudah diterima ole
  • Rabu, 13 Agu 2025 11:14

    Pemprov DKI Minta Semua Dinas Pasang Pernak-pernik HUT RI Sebulan Penuh

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait persiapan menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI. Surat tersebut memuat imbauan pemasangan hiasan di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga penyelenggar
  • Rabu, 13 Agu 2025 11:06

    Silfester Matutina Ajukan PK Kasus Fitnah JK, Kejagung: Tak Tunda Eksekusi

    Ketum Relawan Solidaritas Merah Putih, Silfester Matutina, mengajukan peninjauan kembali (PK) terkait kasus penyebaran fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK). Namun, belum diketahui alasan pengajuan PK tersebut.
  • Rabu, 13 Agu 2025 09:34

    Enam Saksi Baru Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Korupsi Pertamina

    Kejaksaan Agung (Kejagung) masih terus mengumpulkan keterangan dari para saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero), Sub Holding, serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018 hi
  • Rabu, 13 Agu 2025 08:49

    100 Travel Terlibat Kasus Kuota Haji, KPK Sebut Sudah Ada Kesepakatan

    KPK mengungkap lebih dari 100 agen travel haji dan umrah diduga bersekongkol dengan pejabat Kemenag membagi kuota haji tambahan 2024 antara haji reguler dan haji khusus, menyalahi ketentuan UU.
  • Rabu, 13 Agu 2025 08:40

    71.000 Perempuan di Indonesia Ingin Childfree, Tiga Alasan Ini Penyebabnya

    Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji mengungkapkan, ada sekitar 71.000 perempuan di Indonesia yang menyatakan keinginan untuk tidak memiliki anak atau childfree.
  • Rabu, 13 Agu 2025 08:38

    KPK Ungkap Dugaan Persengkongkolan Pembagian Kuota Haji

    Dugaan persengkongkolan korupsi kuota haji tahun 2024 diduga bermula dari rapat antara asosiasi agensi perjalanan haji dengan pejabat Kementerian Agama (Kemenag).
  • Selasa, 12 Agu 2025 16:22

    Pemprov Siap Tengahi Polemik Kepemilikan Pulau Kota dan Kabupaten Serang

    Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah menanggapi soal polemik kepemilikan Pulau Panjang dan beberapa pulau lain. Menurut Dimyati, Pemprov siap menjadi mediator antara Kota dan Kabupaten Serang.
  • Selasa, 12 Agu 2025 15:55

    Sejarah Kementerian Hukum dari Masa ke Masa

    Sejarah Kementerian Hukum (Kemenkum) di Indonesia mencerminkan perjalanan transformasi sistem hukum bangsa. Lembaga ini pertama kali dibentuk pada 19 Agustus 1945 dengan nama Departemen Kehakiman, dan telah berkembang melalui berbagai perubahan struktural
  • Selasa, 12 Agu 2025 15:48

    Duh! Politikus Golkar Ngaku Susah Dapat Uang Halal sebagai Anggota DPR

    Politikus Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mengaku sulit mendapatkan uang halal sebagai anggota legislatif. Hal itu ia sampaikan dalam diskusi bersama Sahabat ICW, Senin (12/8/2025).
  • Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.