Buruh: Hapus Upah Murah Warisan Penjajah!
Selasa, 01 Sep 2015 11:09
Pantauan Okezone, Selasa (1/9/2015), setidaknya para buruh tersebut melakukan aksi meminta agar lebih disejehterahkan.
"Hapus upah murah warisan penjajah, dan kepung Istana Negara bersama serikat buruh," ujar salah satu koordinator buruh dalam orasinya.
Adapun buruh tersebut terdiri dari, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Gerakan Buruh Indonesia (GBI), dan Ferderasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI).
Buruh pun sudah menutup jalan menuju ke arah Budi Kemuliaan. Mereka sedang menunggu waktu untuk melakukan long march menuju ke Istana Negara.
Aparat Kepolisian bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sudah bersiaga untuk menjaga agar buruh tidak melakukan tindakan anarkis dalam unjuk rasa tersebut.
Sampai saat ini arus lalu lintas di kawasan tersebut terpantau lancar, hanya saja ada beberapa pengalihan jalan.
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, selain menolak kebijakan PHK, pihaknya juga menuntut penurunan harga sembako dan BBM.
Buruh juga meminta kenaikan upah pada 2016, untuk menjaga daya beli pekerja. Bahkan, buruh menolak RPP Pengupahan yang hanya berbasis inflasi plus dan PDB, serta revisi KHL dari 60 item menjadi 84 item.
Bupati Kampar akan Buka Musyawarah, Masyarakat Adat Buluh Nipis Perjuangkan Status Hukum
KAMPAR â€" Masyarakat Adat Kenegerian Buluh Nipis, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, menggelar Musyawarah Adat di Balai Adat Putri Sulung pada Senin (10/8/2026). Agenda ini menjadi tonggak pentin
Isu Terluka Akibat Serangan Memanas, Iran Rilis Rekaman Lama Mojtaba Khamenei
TEHERAN - Keberadaan Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, masih menjadi tanda tanya besar meski sebuah rekaman video tentang dirinya baru saja dirilis. Kantor berita semi-resmi Iran, Mehr, menay
Kasus PT Timah Jadi Preseden, Aturan Kerugian Negara Perlu Diseragamkan
JAKARTA-Aparat penegak hukum dan pengadilan diminta menggunakan satu standar pasti dalam menentukan angka kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi. Pakar Hukum Universitas Muhammadiyah Jaka
Pelalawan dan Dumai Raih Penghargaan Pembangunan Daerah Terbaik di HUT ke-69 Riau
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau resmi memberikan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) kepada sejumlah kabupaten dan kota atas capaian mereka dalam merencanakan serta mewujudkan pembangu
Pemprov Riau Gandeng KPK Benahi Tata Kelola PI 10 Persen Migas
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengambil langkah tegas untuk memperketat pengawasan dan transparansi pengelolaan sumber daya minyak dan gas (migas). Komitmen perbaikan tata kelola ini