Menurutnya, sesuai amanat undang-undang KPK, upaya pemberantasan korupsi dapat diusut melalui berbagai upaya antara lain monitoring, sidang pengadilan dan peran serta masyarakat yang sangat berpengaruh dalam memberantas tindak pidana korupsi.

"Kurang optimalnya pemberantasan korupsi selama ini sehingga media dianggap penting dalam jurnalis investigasi yang dianggap mempunyai keahlian dan terorganisir dalam menghadapi integritas bermasalah agar masyarakat tidak setengah-setengah mendapatkan informasi," kata dia, usai melakukan pertemuan dengan Dirjen Kelautan dan Perikanan serta Gubernur se-Kalimantan, di Hotel Aston, Selasa (8/9/2015).

Menurut Zulkarnain, upaya untuk menentukan sasaran KPK tidak hanya dari penegak hukum tetapi juga melihat dari pemberitaan media massa dan masyarakat luas.

"Bahwa memberantas korupsi hanya dapat dilakukan penegak hukum, itu pemikiran yang salah. Jika media bekerjasama dengan masyarakat termasuk pejabat negara dalam mengajukan penyimpangan serta kerugian negara, maka KPK akan dapat lebih banyak lagi menyelamatkan uang negara," pungkasnya.

Semenjak KPK berdiri, hingga saat ini, uang yang berhasil dikembalikan ke negara dari kasus yang telah diselesaikan setiap tahunnya hanya sebesar Rp3 Triliun.

"Hal ini tidak sebanding jika dibandingkan dengan kerugian negara yang mencapai ratusan Trilyun," ungkapnya.

Meski saat ini sudut pandang terhadap tindak pidana korupsi bermacam-macam, namun diyakini Zulkarnain, jika masyarakat Indonesia bekerjasama dengan semua pihak maka usaha untuk memberantas korupsi akan terasa manfaatnya.

"Termasuk dari tindak pidana korupsi sumber daya alam. Dari tahun 2010 hingga tahun 2015 uang negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp70 Triliun, yang berasal dari migas," jelasnya.