Tersangka ditangkap di Jalan Kolonel H Barlian Km 6 Kecamatan Sukarami Palembang, persis di halaman parkir Rumah Sakit (RS) Mata Provinsi Sumsel.

Petugas BNN Sumsel menemukan tiga peket kecil sabu dan tiga paket ganja kering siap pakai yang disimpan di bawah talang air jendela sebelah kiri mobil dinasnya bernomor polisi BG 1009 JZ.

Sempat terjadi kejar-kejaran antara mobil dinas pembawa narkoba itu dengan mobil petugas BNN, hingga akhirnya berhenti diparkiran Rumah Sakit Mata Palembang.

Tersangka sempat bungkam, tidak mau menunjukkan identitasnya saat ditanyai petugas. Dia juga membantah kalau barang haram tersebut miliknya.

"Saya tidak tahu, itu bukan punya saya, saya tidak tahu," ujar pelaku saat digelandang masuk menuju mobil petugas.

Kabid Penindakan BNN Provinsi Sumsel, Kompol Paulina yang saat itu berada di lokasi penangkapan menjelaskan, pihaknya mendapatkan informasi tentang keberadaan pelaku dan langsung melakukan penangkapan.

"Pelaku sudah diamankan untuk penyelidikan lebih lanjut. Kasus ini akan kami kembangkan lagi, untuk menguak jaringannya," jelas Paulina.

Sementara Kepala dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Supriadi, tak mau ambil pusing terkait anak buahnya ditangkap BNN karena penyalahgunaan narkoba.

"Itu urusan pribadi dia, tidak ada hubungannya dengan kedinasan," tegas Supriadi.

Dia melanjutkan, baru mengetahui kabar penangkapan tersebut dari stafnya. Informasi detailnya seperti apa dia juga belum terlalu mendalami. "Saya sekarang lagi di Mekah, ibadah haji, barusan dapat kabar dari staf terkait hal itu," kata Supriadi.

Kendati demikian, peristiwa itu tetap saja akan mempengaruhi kinerja Dishubkominfo Banyuasin terutama di wilayah UPTD Gasing, karena kepala UPTD nya sedang berurusan dengan hukum.

"Saya sangat menyayangkan hal itu, sementara proses hukum berlangsung, sekretaris akan lebih berperan, " tuturnya.

Pihak Dishubkominfo sejauh ini juga belum ada wacana untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka narkoba tersebut. "Kami serahkan semuanya kepada aparat hukum, kalau memang bersalah wajar dapat sanksi. Kemudian untuk status dia sebagai PNS nanti tim dari Inspektorat dan BKD yang akan menindaklanuti," pungkasnya.