JAKARTA – Indonesia menjadi salah satu calon tuan rumah seri balapan MotoGP mulai musim 2017-2019. Dorna Sports sebagai promotor utama balap motor terpopuler itu menjamin Indonesia bisa menggelar MotoGP asalkan syarat yang diminta dipenuhi, yaitu Perencanaan dan Rancangan (Masterplan) kegiatan balapan, pendanaan, renovasi Sirkuit Sentul dan Keputusan Presiden (Keppres) sebagai bukti keseriusan dari calon tuan rumah.

Meski Dorna sudah memberikan sikap positif, berbeda dengan Indonesia. Hingga kini belum ada kejelasan pendanaan MotoGP akan berasal dari mana dan bentuk kepanitiaan akan seperti apa. Padahal Dorna memberikan tenggat waktu terakhir penyerahan Masterplan adalah pada 31 Agustus 2016.

Pemerintah menegaskan kalau penyelenggaraan MotoGP tidak boleh memakai uang negara yang berasal dari APBN. Alasannya balap MotoGP adalah program swasta dan hiburan, bukan dalam rangka pembinaan olahraga nasional. Padahal uang yang dibutuhkan untuk menggelar balap MotoGP selama tiga tahun beruntun itu sangat mahal.

Indonesia harus mengeluarkan minimal Rp 501 miliar agar MotoGP bisa tersaji. Rinciannya, Rp150 miliar untuk renovasi Sirkuit Sentul, Rp105 miliar (tujuh juta euro) untuk event fee musim 2017, Rp120 miliar (delapan juta euro) untuk event fee musim 2018 dan Rp126 miliar (8,4 juta euro) untuk event fee musim 2019, mengutip Crash, Jumat (22/1/2016).

Model pendanaan masih terus digodok pemerintah, dalam hal ini Kemenpora dan Kementerian Pariwisata. Menarik sponsor besar dan kaya bisa menjadi salah satu solusi pendanaan MotoGP di Indonesia, plus melibatkan BUMN dan perusahaan swasta nasional.