Para kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk tingkat kabupaten/kota hasil pemilihan kepala daerah secara serentak pada 09 Desember 2015 lalu telah dilantik menjadi pimpinan daerah masing-masing.

Mereka dilantik oleh gubernur di ibu kota provinsi masing-masing. Di Medan sendiri, pelantikan para kepala daerah dan wakil kepala daerah dilangsungkan di Lapangan Merdeka. Pelantikan di lapangan terbuka seperti yang dilaksanakan di Medan tentunya patut disambut baik.

Dengan cara pelantikan demikian, seluruh lapisan masyarakat yang hendak menyaksikan pelantikan tersebut dapat secara langsung melihatnya. Oleh sebab itulah, maka proses pelantikan demikian perlu dilanjutkan di masa-masa mendatang untuk lebih mendekatkan para pejabat daerah dengan rakyat.

Selain itu, tentunya kita sangat mengharapkan agar proses pelantikan secara serentak itu tidak hanya sekadar acara yang berlalu begitu saja tanpa adanya pemaknaan lebih mendalam. Melalui proses pelantikan secara serentak itu, seyogianya dilihat sebagai upaya menyerentakkan proses pembangunan di daerah. Selama ini, sebagaimana kita ketahui bahwa proses pembangunan yang dijalankan di Indonesia masing banyak yang mengalami ketimpangan. Daerah sering berjalan sendiri-sendiri dalam rangka menjalankan roda pembangunan di daerah. Hal demikian membawa dampak kurang sinkronnya proses pembangunan yang dijalankan selama ini.

Tidak Maksimal

Kendati para kepala daerah berada dalam daerah yang berbeda-beda, namun hal demikian seharusnya tidak dimaknai sebagai jalan untuk melaksanakan pembangunan tanpa adanya koordinasi dan sinkronisasi dengan daerah lain, terlebih daerah yang berdekatan secara langsung atau berbatasan langsung.

Kalau pelaksanaan pembangunan dilaksanakan tanpa adanya koordinasi dengan daerah lain, tentu hasilnya akan sangat berpotensi menjadi tidak maksimal. Oleh sebab itu, para kepala daerah terpilih sebaiknya memaknai proses pelantikan serentak itu sebagai tanda awal dimulainya proses pembangunan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, hal berikutnya yang penting untuk dimaknai adalah bahwa pelantikan kepala daerah secara bersamaan juga merupakan perwujudan semangat pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 9 Desember 2015 lalu.

Secara bertahap, pelantikan serentak ini akan membuat Indonesia di masa depan dapat melaksanakan pilkada serentak seluruh negeri. Pelantikan serentak ini akan miskin makna bila dalam diri para kepala daerah terpilih tak ada kesadaran akan bahwa mereka adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat. Kita tahu, sejak kebijakan otonomi daerah digulirkan, masing-masing daerah seolah memiliki kewenangan seluas-luasnya dan kebebasan membangun wilayah.

Eksesnya, sejumlah kepala daerah menjadi "raja-raja kecil", asyik dengan wilayahnya. Mereka tak lagi memperhatikan sinergi dengan pemerintahan pusat. Harus diakui selama ini terdapat relasi yang tidak menyambung antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi. Secara administratif pemerintah kabupaten atau kota merasa tidak menjadi bagian dari provinsi. Padahal dalam UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah sudah disebutkan bahwa pemerintah daerah kabupaten atau kota merupakan bagian dari pemerintah provinsi. Bupati atau walikota merasa bahwa dirinya tidak dipilih oleh gubernur sehingga tidak harus tunduk pada gubernur.

Mungkin juga para bupati atau walikota melihat gubernur bukan sebagai pemimpin provinsi, melainkan lebih dilihat sebagai kader partai yang ke mana-mana membawa bendera partai. Sementara gubernur pun memiliki sikap serupa sehingga merasa bukan kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah meski sejatinya gubernur merupakan pembantu presiden di lini kewilayahan yang kedudukannya setara dengan para menteri kabinet. Ketidakselarasan pusat daerah itu membawa ekses pada pembangunan bangsa yang tak efisien.

Untuk Kesejahteraan Rakyat

Hal paling mencolok yang kita lihat selama sebagai contoh antara lain adalah eksploitasi sumber daya alam. Merasa daerahnya menyimpan banyak hasil tambang, izin usaha tambang diumbar. Sangat baik bila hasil tambang digunakan untuk kesejahteraan rakyat seperti yang terjadi di banyak daerah. Namun, nyatanya tak sedikit daerah yang mengeruk sumber daya alam untuk kepentingan para wakil rakyat atau kepala daerah. Mulai dari izin pertambangan yang diberikan hanya pada kroni, bagi hasil pertambangan yang tak transparan, hingga keputusan mengorbankan kelestarian lingkungan. Pemerintah telah jeli dan dengan cermat memanfaatkan momentum Pilkada Serentak 2015.

Setelah selesai penghitungan suara dan penetapan kepala daerah terpilih, Istana melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mewacanakan pelantikan para kepala daerah itu di istana. Pelantikan di istana bakal memunculkan kebanggaan dalam diri para kepala daerah yang selama ini dilantik di ibu kota provinsi.

Lebih utama lagi, pelantikan langsung di istana secara bakal membuat para kepala daerah punya keterikatan psikologis dengan pemerintah pusat. Namun, rencana pelantikan serentak di istana berakhir sebatas wacana. UU mengatur bahwa pelantikan walikota dan bupati dilakukan di ibu kota provinsi, bukan di istana.

Meski akhirnya pelantikan kepala daerah dilakukan di ibukota provinsi, semangat kebersamaan dalam membangun negeri tetap harus diupayakan. Pemerintah pusat harus terus mengupayakan agar sinergi pusat dengan daerah, provinsi dengan kabupaten atau kota, tidak terputus. Pilkada Serentak 2015 harus menjadi momentum memadukan pembangunan di daerah-daerah sehingga menjadi sebuah jalinan harmoni pembangunan negeri.

Kita mendukung upaya pemerintah pusat yang terus berupaya membangun sinergitas pusat daerah. Semoga dengan mengumpulkan para bupati dan walikota di Jakarta, setelah pelantikan, dan penyelenggaraan pendidikan dan latihan (diklat) singkat di Lemhannas dapat menyatukan visi dan misi pembangunan negeri.

Kita harus mampu belajar dari masa lalu dalam mengelola pembangunan di negara ini. Sikap ego masing-masing kepala daerah sebagaimana menonjol belakangan ini tentu hanya akan melahirkan sejumlah dampak buruk bagi masa depan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, pasca pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah, kita semua sangat mengharapkan agar terdapat sinkronisasi proses pembangunan di daerah.

Daerah boleh saja berbeda-beda, namun irama pembangunan seharusnya dijalankan secara serentak. Selain itu, kita juga berharap agar masing-masing kepala daerah mampu langsung bekerja dan melakukan berbagai terobosan demi kemajuan daerah masing-masing. Jangan ada lagi kepala daerah yang menganggap dirinya raja, melainkan harus menempatkan posisi sebagai pelayan bagi rakyatnya dan memberikan yang terbaik bagi rakyatnya.***

Penulis adalah Analis Senior Bidang Politik LemPoRa Medan.
Sumber:analisadaily.com
Opini