Perubahan harga daging sapi di tahun ini yang melonjak naik salah satunya disebabkan permintaan akan daging meningkat. Di Indonesia juga persediaan daging sapi tidak mencukupi. Untuk itu, kebanyakan daging sapi diimpor dari luar negeri. Terutama diimpor dari Australia dan dari negara lainnya. 

Selain dari permintaan akan daging sapi meningkat, Peraturan Pemerintah yang membebankan pajak 10% untuk setiap penjualan sapi impor berdampak pada naiknya harga daging di sejumlah pasar tradisional di Indonesia. Pemerintah memutuskan untuk melibatkan koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjual daging dengan tujuan untuk menekan harga daging sapi.

Peran Pemerintah

Presiden Joko Widodo sebagai perwakilan dari pemerintah telah memerintahkan kepada para menterinya untuk menurunkan harga daging sapi hingga di bawah Rp. 80.000 per kilogram. Dengan usaha dari pemerintah tersebut menjadikan setiap penduduk Indonesia mampu menikmati daging menjelang lebaran tahun ini. 

Langkah yang dilakukan pemerintah tersebut sangat baik. Menjadi pertanyaan apakah hal tersebut dapat terealisasikan? Tentu dapat. Pemerintah harus lebih serius untuk menurunkan daging sapi menjelang lebaran tahun ini. Semua pihak harus bersinergi terutama Menteri Perekonomian harus berpikir keras mencari cara menurunkan harga daging tersebut.

Sebagaimana kita ketahui misi pemerintah Indonesia dalam bidang ekonomi antara lain " Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Yang Tinggi, Maju dan Sejahtera serta Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing". Dilihat dari misi tersebut sudah seharusnya masyarakat Indonesia harus disejahterakan, apalagi hanya sebatas penurunan harga daging sapi pasti dapat dilaksanakan untuk dapat dirasakan setiap masyarakat menjelang hari lebaran tahun ini. 

Peran pemerintah sangat penting dalam mewujudkan kesetaraan dalam menikmati daging di lebaran kali ini. Bukan hanya orang kaya (mampu) saja yang dapat menikmati daging, tetapi orang miskin (tidak mampu) juga harus dapat menikmati daging. 

Data dari Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah penduduk miskin pada periode September 2015 mencapai 28,51 juta orang atau 11,13 persen dari total jumlah penduduk. Itu artinya, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 80 ribu orang jika dibandingkan pada periode Maret 2015 yang sebanyak 28,59 juta orang.

Masyarakat miskin yang mencapai 28, 51 juta orang tersebut harus dapat menikmati daging sapi di hari Lebaran yang penuh dengan keberkahan tersebut. 

Penulis berharap kebijakan dalam penurunan harga daging sapi tersebut dapat terealisasikan. Jangan lupa juga, harus adanya kesesuaian penurunan harga daging dengan kebutuhan hidup para pedagang. Para pedagang sebagai penjual daging harus diperhatikan juga dampak dari penurunan harga daging tersebut. Harus ada langkah-langkah yang mantap dalam melakukan kebijakan penurunan harga daging sapi dengan para pedagang.

Harapan ke Depan

Pasti masyarakat Indonesia menaruh harapan besar kepada pemerintah dalam melakukan kebijakan ekonomi dalam rangka penurunan harga daging sapi. Dari informasi yang penulis dapatkan pemerintah Indonesia akan memberikan bantuan berupa daging beku impor kepada masyarakat yang tidak mampu. Perlu diperhatikan apakah daging beku tersebut masih dapat dikonsumsi dan tidak merusak kesehatan konsumennya?. Daging beku tersebut harus diteliti lagi oleh pihak medis untuk menjamin kualitasnya bagi masyarakat. 

Seperti kita ketahui, bahwa daging yang dibekukan adalah cara untuk pengawetan daging agar bertahan lama. Bisa saja daging yang sudah dibekukan tersebut tidak baik untuk kesehatan.  Jangan sampai daging beku tersebut membahayakan masyarakat sebagai konsumen. Bila sampai membahayakan kesehatan akan seperti bola api yang dapat membakar seluruh ruangan yang dilewati oleh api tersebut". 

Artinya, Pemerintah yang beritikad baik untuk membantu masyarakat dalam pemenuhan akan daging sapi dengan memberikan daging beku dapat menjadi senjata yang dapat menyerang pemerintah itu sendiri. Untuk itu, pemerintah harus berhati-hati dalam memberikan sebuah bantuan dengan memperhatikan akibat yang timbul nantinya. Kita berharap sesuatu yang baik  akan dilakukan oleh pemerintah sebagai pejabat yang menjalankan pemerintahan di negara Indonesia ini.

Harapan besar dari pemerintah sangat diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke- 4 (empat) sepenggal kata yang menyatakan  " Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. 

Senada dengan pembukaan UUD Tahun 1945 tersebut, pada Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 juga menentukan " Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Berdasarkan ketentuan UUD Tahun 1945 diatas sebagai dasar hukum tertulis, pemerintah wajib mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia. 

Semua kekayaan di Indonesia ini dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat bukan untuk individu per individu.  Salah satu contoh kecil dalam pewujudan kesejahteraan rakyat adalah dengan melakukan kebijakan ekonomi berupa penurunan harga daging sapi atau memberi bantuan khusus bagi masyarakat menjelang lebaran tahun ini terutama bagi masyarakat yang tidak mampu. 

Kita sangat mengharapkan terealisasinya kebijakan tersebut. Usaha dan upaya sekecil apapun yang dilakukan oleh pemerintah sangat dibutuhkan masyarakat dan akan menjadi apresiasi bagi seluruh bangsa Indonesia. Hal itu pasti, pasti dan pasti bisa diwujudkan pemerintah.***

Penulis adalah Alumni Fakultas Hukum Unika ST. Thomas Sumatera Utara.