Ilustrasi

Hembusan isu reshuffle yang menerpa republik ini kian menunjukkan bagaimana bangsa ini dikelola tanpa skala prioritas. Dengan mata telanjang kita melihat partai politik bermanuver menggadang-gadaang kader-kadernya untuk masuk dalam kabinet. Bahkan dengan gaya mendesak Presiden lewat intrik alasan: demi masa depan kabinet dan politik pemerintahan. Padahal saya dan rakyat yang awam tentang politik selalu menemukan fenomena setiap menjelang dan sesudah reshuffle, dinamika politik pasti akan panas. Sikut menyikut antar politisi seperti perilaku gangster di ujung gang selalu membikin rakyat mengelus-elus dadanya.

Ketidakpuasan atas hasil reshuffle selalu akan berujung pada dendam politik yang tak berujung yang akan menguras energi bangsa ini. Sudah begitu, hasil kinerja menteri hasil reshuffle pun selalu membuat kita meradang alias kecewa. Setelah menjadi menteri, bukan kepentingan rakyat yang diurus, tapi bagaimana mengumpulkan rente untuk memperkaya diri dan partai tempatnya berkhidmat. Ditambah lagi kerja-kerja pencitraan instan para menteri yang berusaha agar mereka mendapat tempat di hati rakyat.

Gempa Wacana

Makanya tidak heran jika ada saja menteri yang berusaha dekat dengan media, agar setiap program dan aktivitasnya bisa diliput, atau bahkan dengan mengeluarkan statemen-statemen yang bernuansa blunder dan kontroversial agar bisa digoreng media untuk menjadi konsumsi publik. Kerja pemerintahan pun dipenuhi dengan gempa wacana, bukan aksi.

Sudah begitu yang kerap saya lihat, para kaum kelas menengah ikut-ikut mengipas-ngipasi suasana dengan mendesak Presiden agar bertindak cepat merespons keadaan dengan segera mengganti menteri. Dengan kapasitas intelektual dan jaringan pengaruhnya, mereka nampak pandai memainkan teori-teori canggih untuk menjustifikasi pesan politik mereka, agar alasan-alasan di balik reshuffle bisa diterima publik secara rasional.

Menyaksikan riuh rendah desakan reshuffle, kita semakin cepat tiba pada kesimpulan bahwa elite politik di bangsa ini tak punya sensitifitas terhadap persoalan bangsa yang aktual. Di tengah sebagian rakyat tengah meratap lirih karena kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang memadai.

Di tengah rakyat terus dihantui keresahan akibat makin sulitnya mencari pekerjaan yang menjamin masa depan sehingga bisa bersaing secara beradab dalam memperebutkan sumber-sumber kemakmuran yang sejatinya melimpah di bangsa ini, para elite di bangsa ini justru sibuk "berkelahi" memperebutkan kue-kue ekonomi politiknya dengan lagak congkak dan sok merakyat.

Padahal pertarungan alam pasar bebas antara berbagai predator kapitalisme global, baik kapitalisme dengan wajah korporasi (MNC) yang datang dari barat maupun kapitalisme dengan wajah negara yang datang dari China, sudah di depan mata. Mereka akan berupaya merebut pasar infrastruktur, manufaktur, pasar keuangan, perebutan SDA dengan berbagai cara. Ketika elite politik acuh tak acuh dengan tantangan bangsa ini karena lebih suka menggaduhkan persoalan-persoalan jangka pendek.

Ketika tantangan demi tantangan ekonomi menyeruduk rakyat, semburan isu tentang reshuffle kabinet serasa mempertebal pesimisme dan kecurigaan rakyat, benarkah para politisi dalam kerjanya mewakili aspirasi rakayat atau justru hanya manipulasi politik. Kerja politik yang doyan membangun citra manis itu seperti mengolok-olok perasaan rakyat yang dianggap bisa dibodohi, dikerjain.

Sebagai rakyat biasa, saya mungkin hanya bisa jengkel dengan keadaan ini, tapi tak mungkin berbuat lebih karena memang elite politik kita terkenal dengan watak yang sangat susah untuk dikritik. Mereka seolah hidup dengan dunianya sendiri. Mereka tak mungkin peduli lagi soal etika, moralitas yang sejatinya menjadi penuntun perilaku hidup berbangsa. Bagi mereka uang dan kekuasaan di atas segala-galanya.

Sikap tegas Presiden Joko Widodo terkait wacana reshuffle yang dikemukakan melalui akun Instagram resminya pada Minggu (3/1) kemarin adalah sebuah sikap politik yang patut. Presiden punya hak prerogatif untuk membatasi perilaku politik liar elite politik yang selama ini getol menghembuskan wacana reshuffle.

Presiden menulis; "Reshufle adalah hak prerogatif Presiden. Tidak boleh ada yang dikte-dikte, intimidasi, desak-desak." Di bagian akhir dari penegasan itu, Presiden merasa perlu untuk mengulang bunyi pernyataan yang sama; "Ini (reshuffle kabinet) adalah hak prerogatif Presiden."

Ungkapan ini tentu bagian dari kemarahan Presiden terhadap dinamika politik yang semakin mengacaukan rasionalitas dan keadaban bernegara. Pada rapat kabinet terakhir, Presiden sudah berjanji bahwa pemerintahannya akan bekerja lebih cepat dan lebih keras dengan mendorong para menteri meningkatkan efektivitas pemanfaatan APBN 2016. Untuk mewujudkan tujuan itu, suasana di tubuh Kabinet Kerja tentu saja harus kondusif dan kompak.

Tak Mau Didikte

Dinamika pemaksaan politik perlunya reshuffle yang ditembakkan untuk melindungi kepentingan diri/kelompok adalah sebuah gambaran yang tidak elok bagi pendidikan politik masyarakat.Presiden pasti sadar, bahwa kecenderungan beberapa politisi untuk menggunakan mekanisme di parlemen sebagai instrumen mendesakkan penggantian menteri A atau B adalah sebuah langkah yang tidak elegan selain hanya menghasilkan kegaduhan demi kegaduhan baru.

Sebagaimana manusia biasa, sudah tak bisa dipungkiri karena kegaduhan yang demikian, tidak sedikit menteri yang irama kerjanya mulai terganggu, tidak konsentrasi lagi karena merasa eksistensinya di kursi kabinet sedang diganggu. Apalagi jika ukuran penilaian layak tidaknya seorang menteri direshuffle hanya berdasarkan ukuran-ukuran subyektif yang jauh dari obyektifitas.

Presiden tak mau didiekte soal reshuffle, bukan cermin arogansi politik, tapi sebuah sikap untuk menegaskan power-nya sebagai penentu keputusan politik atas berbagai masalah yang ada. Presiden tak ingin negara ini dikelola dengan parameter-parameter like and dislike yang merusak bangunan hukum ketatanegaraan.

Biarkan Presiden yang menentukan sendiri kapan saatnya reshuffle dilakukan karena dialah yang paling tahu kekuatan dan kapasitas menterinya. Presiden atau negara ini harus teguh pada sikap awal, tidak mau didikte seenaknya oleh satu dua kepentingan yang hendak melucuti wibawa negara ini agar negeri ini tak berwajah multipilot.

(analisadaily.com)