Internet

Ilustrasi

Hal yang sangat krusial perlu direnung­kan kembali pada peringatan hari Prok­la­masi Kemerdekaan RI yang ke-71 tahun ini adalah "komitmen dan kejujuran kita da­lam berideologi Panca­sila". Setelah sekian lama kita merdeka, ba­rulah pada tanggal 1 Juni 2016 yang lalu pemerintah menetapkannya sebagai Hari Lahirnya Pancasila.

Anomali terhadap Pancasila

Pada saat menyaksikan diskusi ILC TV One tanggal 17 Mei lalu, penulis ter­­henyak menyimak pandangan Anhar Gong­gong (sejarawan senior) bahwa "Sejak merdeka sampai sekarang kita asyik bertikai terus, karena pada kenyata­an­nya tidak ada satupun pemerintahan yang benar-benar melaksanakan Panca­sila!". Sungguh ironis memang bila hal ini secara faktual menjadi kenyataan sam­pai sekarang. Lalu bagaimana sesungguh­­­nya perlakuan pemerintah selama ini ter­hadap Pancasila sebagai Ideologi Negara?

Menurut hemat penulis, pengakuan terhadap Presiden RI Pertama Ir.Soekarno (sekaligus Proklamator Kemerdekaan RI) sebagai "penggagas awal" lahirnya Pancasila sudah menjadi fakta sejarah yang tidak perlu dibantah lagi. Karena inilah jasa terbesar Bung Karno bagi bangsa Indonesia yang patut diapresiasi oleh semua anak bangsa saat ini. Fakta ini menurut keluarga Bung Karno sempat "dikaburkan" oleh pemerintahan Presiden Soe­harto pada masa Orde Baru. Semen­tara fakta lain memperlihatkan pada awal pemerintahannya, Soeharto berupaya untuk meluruskan kembali "kekeliruan" perlakuan Bung Karno terhadap Pancasila dalam konsepsi "Nasakom" nya.

Sesungguhnya realitas sejarah berne­gara/berpemerintahan pada dua masa pe­merintahan Presiden Soekarno dan Pre­siden Soeharto harus diakui me­mang bah­kan menunjukkan "anomali po­litik" yang sama. Di satu sisi kedua pe­merintahan ini sudah melakukan ko­mitmen dan kese­tiaan yang sama ter­hadap Pancasila. Te­tapi sayangnya di akhir masing-masing pe­merinta­han, ke­duanya berakhir tragis de­ngan fenomena ke­kuasaan yang sama-sama korup, me­nyimpang dan tidak jujur dalam me­lak­sanakan Pancasila dengan benar dan kon­sisten.

Kalau kita saksikan kedua keluarga be­sar mendiang mantan Presiden RI ini sam­­pai sekarang akhirnya "saling menu­ding/menyalahkan" satu sama lain. Sa­yangnya  keluarga Bung Karno masih saja "menaruh dendam politik" terhadap man­tan Presiden Soeharto.  Hal ini se­ba­gaimana pernah disampaikan Suk­mawati di forum diskusi ILC TV One tersebut, yang membicarakan "Kemung­ki­nan Ge­lar Pahlawan kepada Soeharto". Di akhir dis­kusi melihat ironi ini mun­cul­lah per­nya­taan yang kritis dari Anhar Gong­gong yang menegaskan "ano­mali" semua pe­me­rintahan selama ini da­lam mem­pe­r­la­ku­kan Pancasila se­ba­gai Ideo­logi Ne­gara.

Pengkritik dan penentang Orde Baru sampai saat ini menempatkan Soeharto sebagai yang "paling keliru" memper­lakukan ideologi Pancasila. Pemerin­tahan­nya dianggap "gagal" melaksana­kan konsistensi ideologi negara dan kese­jahteraan masyarakat,  sehingga semua kebijakan politiknya (terutama P4 dan GBHN) ditolak oleh penggagas Orde Reformasi. Tiga dekade masa kekuasaan­nya memang berakhir pada penyimpa­ngan, kesenjangan ekonomi dan kerusu­han politik. Tetapi bukanlah berarti pe­naf­siran dan penjabaran Orde Baru ter­ha­dap Pancasila menjadi 'mubazir" un­tuk kita pahami secara obyektif. Keluarga Soe­harto dan kroninyalah yang salah menggunakan kekuasaan yang dimiliki, sehingga membuat pemerintahan Orde Baru menyimpang dari komitmen awalnya.

Setelah Soeharto lengser muncullah pemerintahan Orde Reformasi yang menggugat "penyimpangan" Orde Baru tersebut. Silih berganti pemerintahan yang berkuasa, mulai dari mantan Pre­siden B.J.Habibie, Abdulrachmad Wa­hid, Megawati sampai kepada dua pe­riode kekuasaan Presiden Susilo Bam­bang Yudhoyono. Semuanya menawar­kan program-program kebijakan pemba­ngu­nan di semua bidang yang pro-rakyat, pe­negakan demokrasi dan keadilan sosial. Namun pada kenyataannya di samping "keberhasilan yang positif" dari ki­nerjanya masing-masing, kedua man­tan Presiden Megawati dan SBY sampai saat ini saling mengeritik dan mengklaim secara apriori sesuai kepentingannya.

Bila kita evaluasi secara kasat mata saja, semenjak di­gantikan­nya pemerin­tahan Orde Baru tampak muncul suatu ironi kecenderungan yang "kontra produktif" dengan ide awal gagasan Reformasi Total terhadap semua "pe­nyim­pa­ngan" Soeharto. Faktanya hasil pembaharuan politik dan hukum bukan­nya menunjukkan tendensi positif. Mala­han sebaliknya muncul tendensi negatif yang menunjukkan terjadinya dekadensi moral (sosial budaya), ideologis, politik dan hukum di semua lapisan masyarakat dan lembaga tinggi negara!

Kejujuran Ideologis

Harus diakui memang sebagaimana yang disampaikan Anhar Gonggong di atas, para generasi muda kita selama ini di­suguhkan fakta-fakta sejarah yang biasa tentang pelaksanaan Ideologi Pan­casila.

Realitasnya memang praktek penye­leng­­gara­an pemerintah sejak pasca Prok­lamasi Kemerdekaan RI, justru mem­per­lihatkan betapa Ideologi Panca­sila ha­nya dijadikan "legitimasi dan ko­mo­ditas politik" oleh penguasa. Aki­bat­nya muncul sikap yang paling benar, otoriter, dogmatis dan monolog dari pe­merintah yang berkuasa untuk menaf­sir­kan Pancasila sesuai kepentingannya.

Dalam rangka untuk kembali pada pemahaman yang jujur terhadap ideologi Pancasila, sudah saatnya pemerintah dan semua lembaga tinggi negara mengkaji ulang "implementasi Pancasila dan UUD 1945 dalam pelaksanaan kehidupan ber­negara dan berpolitik sejak era Refor­masi".  Semua pihak di bawah koordinasi pemerintah perlu merumus­kan bersama pro­gram pengkajian mendasar terhadap sistem politik (termasuk sistem pemilu dan kepartaian yang telah dipraktekkan sejak reformasi), sistem pemerintahan (pu­sat dan daerah) dan sistem hukum (ter­masuk produk hukum dan sistem pera­dilannya), ditinjau dari dasar falsafah dan ideologi negara Pancasila. Jangan biar­kan bentuk dan praktek bernegara saat ini semakin "kebablasan" pada kepentingan ideologis di luar Pancasila, yang mengakibatkan NKRI menjadi hancur!..

Yang dibutuhkan rakyat saat ini bukanlah hanya sekadar kebulatan tekad un­tuk "saling mengklaim kebenarannya me­ngedepankan Pancasila sebagai ideo­logi negara dan bangsa Indonesia". Dan pe­netapan 1 Juni 1945 sebagai Hari La­hirnya Pancasila itu jangan sampai se­kadar "legitimasi" bagi pemerintahan Pre­siden Jokowi-JK terhadap dukungan po­litik penuh PDI-P, koalisi awal (partai Ha­nura, Nasdem, PKB, PKPI) dan ke­luarga besar Bung Karno. Tantangan stra­tegis berikutnya adalah semua kebijakan dan program kerja masa pemerintahan Jokowi-JK nantinya akan dievaluasi oleh setiap anak bangsa. Apakah pemerintahan yang sekarang ini berhasil menjabarkan dan melaksanakan Pancasila dengan "jujur dan sungguh-sungguh"? "Dirga­hayu RI ke-71".***

Penulis adalah  Alumnus Magister KSKN UI dan akademisi Universitas Pertahanan, tulisan ini bersifat pribadi.

sumber:harian.analisadaily.com