Ilustrasi

Medan gelap gulita. Begitulah kita mendeskripsikan situasi kota Medan pada hari Minggu malam, 17 Januari 2015. Hal ini disebabkan pemadaman serentak yang berlangsung di hampir seluruh pelosok kota Medan mulai dari Medan Sunggal, Medan Polonia, Medan Amplas dan kecamatan lainnya. Pemadaman ini ternyata tidak hanya terjadi di kota Medan saja tetapi juga beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara seperti Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Lubuk Pakam, Kabupaten Langkat dan Kota Binjai. Belakang baru diketahui bahwa penyebab utama pemadaman di Sumatera Utara ini disebabkan oleh terjadi kebakaran di pabrik kayu PT.Cabang Indah Belawan yang menyebabkan terputusnya kabel transmisi dari Belawan menuju Binjai berkekuatan 150 kV.

Kondisi ini tentunya mengganggu aktivitas dan meresahkan, mengingat begitu vitalnya kegunaan listrik bagi masyarakat Sumatera Utara. Disamping kegunaannya secara individu yang sifatnya pribadi dimana membantu aktifitas belajar di malam hari bagi para pelajar dan mahasiswa juga kegunaannya membantu aktifitas rumah tangga keluarga. Sebab, hampir semua aktifitas di rumah memerlukan listrik baik untuk alat memasak, menyetrika juga keperluan untuk barang-barang elektronik lainnya. Tidak hanya itu kegunaan listrik bahkan menyentuh hal-hal yang lebih besar lagi yang menyangkut usaha yang membutuhkan listrik seperti perusahaan besar dan Usaha Kecil Menengah. Artinya kebutuhan masyarakat akan ketersediaan listrik menyentuh seluruh hajat hidup orang banyak dan sangat berpengaruh kepada kehidupan ekonomi masyarakat pula. Begitulah pentingnya listrik bagi masyarakat.

Selama ini dalam menyediakan listrik di Indonesia khususnya Sumatera Utara dimonopoli oleh PT. Perusahan Listrik Negara Persero (PT. PLN). Dimana PLN merupakan salah satu BUMN yang wajib memenuhi kebutuhan listrik pada masyarakat. Ketergantungan masyarakat terhadap PLN sangat tinggi mengingat dominasinya dalam urusan listrik. Sementara itu kebutuhan masyarakat Sumatera Utara sangat tinggi. Kebutuhan rata-rata harian Sumatera Utara saat beban puncak atau pada saat seluruh masyarakat menggunakan listrik mencapai 1.868 MW. Sementara daya yang tersedia hanya mencapai 1.400 MW.

Itu artinya dalam kondisi puncak Sumatera Utara masih kekurangan 468 MW dalam memenuhi kebutuhannya secara maksimal. Daya sebesar itu dibutuhkan untuk memenuhi 3.068.786 pelanggan yang tersebar di 8 area dan 64 rayon yang biasanya di suplai dari sektor Nagan Raya, Sektor Medan, Sektor Pandan, Sektor Pekan Baru dan Transfer dari PT. Inalum. Kasus terputusnya kabel transmisi di Belawan menyebabkan PLTGU Belawan berhenti beroperasi dimana daya yang miliki PLTGU Belawan mencapai 400 MW. Hal inilah yang akhirnya membuat kondisi semakin parah mengingat beban listrik di Sumatera Utara bertambah menjadi 868 MW yang mengakibatkan PLN kewalahan dalam mengatasinya yang memaksa perusahaan tersebut melakukan pemadaman.

Poros Maritim

Merujuk pada opini Harian Analisa tanggal 17 September 2015 oleh bapak Hasan Sitorus yang berjudul "Mewujudkan Sumut sebagai Gerbang Poros Maritim" yang mengatakan bahwa wilayah Sumatera Utara memiliki posisi yang strategis sebagai gerbang poros maritim di Indonesia bagian barat. Hal ini mengingat posisi Indonesia yang sangat strategis diantara Samudra Indonesia dan Selat Malaka. Berangkat dari opini inilah secara sumber daya alam tidak dapat dipungkiri potensi Sumatera Utara sebagai gerbang poros maritim sangat besar. Ditambah tahun ini Indonesia akan memasuki pasar bebas Asean (MEA) mengingat secara teritorial Sumatera Utara sangat dekat dengan malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand semakin memperkuat argumen tersebut.

Konsep poros maritim merupakan konsep yang mulai tidak asing kita dengar menjelang pemilihan presiden 2014. Dimana konsep Indonesia sebagai poros maritim merupakan salah satu konsep dalam kampanye Nawacita Jokowi-JK yang secara langsung mengisyaratkan bangsa Indonesia harus memanfaatkan sumber daya kekayaan bahari secara maksimal. Artinya kedepannya aktifitas-aktifitas ekonomi akan dipusatkan di laut atau pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Salah satu program unggulannya selain memberantas aksi perompakan, pencurian ikan, wisata bahari ilegal juga dengan membangun tol laut.

Titik permasalahannya adalah menyangkut kesanggupan Sumatera Utara dalam memenuhi pasokan listrik. Mengingat Defisit listrik saat ini. Dimana ketika MEA berlangsung pastinya aktifitas ekonomi semakin dipusatkan di laut. Ketakutan kita terjadi apabila pelabuhan-pelabuhan yang jumlahnya mencapai 50-an di Sumatera Utara tidak dapat beroperasi secara maksimal akibat kekurangan daya listrik. Hal ini tentu berpotensi menghambat perekonomian Indonesia, Sumatera Utara pada khususnya. Sebab para pelaku-pelaku usaha baik itu kelas menengah kecil maupun perusahaan-perusahaan yang sifatnya skala besar membutuhkan kepastian tentang ketersediaan listrik yang cukup.

Menambah Pembangkit Listrik

Potensi geografis yang dimiliki Sumatera Utara merupakan salah satu modal yang sangat penting sebagai salah satu poros maritim di Indonesia. Salah satu solusinya adalah Sumatera Utara menambah cadangan daya listrik agar ketersediaan listrik lebih survive bahkan surplus daya listrik. Sampai saat ini Sumatera Utara telah memiliki 11 pembangkit Listrik yang terdiri dari 5 Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), 1 Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU), 2 Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), 1 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan 2 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Pembangunan Pembangkit Listrik terakhir di Sumatera Utara adalah pembangunan PLTU unit 1 dan unit 2 Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat yang memiliki daya 400 MW. Harapan kita kedepannya tentu pembangunan pembangkit listrik di Sumatera Utara lebih ditingkatkan lagi. Hal ini tentunya bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan listrik di Provinsi Sumatera Utara dan kesiapan Sumatera Utara sebagai salah satu gerbang poros maritim untuk menghadapi perdagangan bebas (MEA). 

Dengan melihat teritorial geografis Sumatera Utara memang tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak mampu bersaing kedepannya. Sumatera Utara punya laut, pantai, dan pelabuhan yang memungkinkan sebagai poros maritim.

Penambahan pembangkit listrik di Sumatera Utara tentunya tidak bersifat antroposentris saja atau hanya melihat dari sisi ekonominya saja. Sebab, pembangunan yang baik adalah pembangunan dilakukan dengan tidak merusak ekologi dan ramah lingkungan. Pemerintah dan Akademisi dalam hal ini harus memastikan bahwa pembangunan pembangkit listrik kedepannya harus lolos AMDAL dan tidak merusak ekologi, pihak BUMN kedepannya harus memastikan bahwa anggaran proyek ini tidak di mark up, penegak hukum kedepannya harus memastikan bahwa proyek ini bebas dari intervensi premanisme dan bebas korupsi serta LSM dan masyarakat mengawasi setiap pelaksanaan pembangunan tersebut.

Pemerintah, BUMN, LSM, akademisi, pihak penegak hukum, dan masyarakat harus bahu membahu mewujudkan pembangunan tersebut. 

Agar supaya Sumatera Utara survive kebutuhan listrik dan kehidupan industri ekonomi kita yang berpusat di pesisir, pelabuhan dan laut semakin kuat. Dengan begitu tidak ada alasan lagi untuk kita pesimis menghadapi perdagangan bebas. Jalesveva jayamahe, di laut kita jaya.

(analisadaily.com)