Tepat 3 bulan 15 hari (ketika saya menuliskan tulisan ini), MEA atau apa yang kita kenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN telah bergulir. Banyak pengamat yang memperhatikan dengan serius bagaimana keadaan Indonesia dalam menghadapi MEA. Ada dua kalangan yang mengaku dan mempertahankan opini mereka masing-masing. Dari kalangan optimis mengaku bahwa MEA akan menjadi jalan keluar dari permasalahan bangsa saat ini. Di lain sisi, ada kalangan pesimis menganggap bahwasanya MEA merupakan agenda salah kaprah. Hal ini dikarenakan MEA bukan hanya menjadi agenda neoliberalisme, melainkan agenda yang seharusnya tidak diikuti Indonesia melihat bagaimana kesiapan kita menghadapinya.

Saya lebih condong ke yang kedua. Argumen diatas saya ambil mengingat agenda MEA ini bukanlah menjadi harapan bagi Indonesia. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi hal ini. Akan tetapi guna menjawab pertanyaan diatas, ada baiknya kita ketahui bersama bagaimana MEA ini.

MEA: Agenda Neoliberalisme

Masyarakat Ekonomi ASEAN yang kita kenal sekarang adalah hasil kesepakatan Visi ASEAN 2020 pada bulan Desember 1997 di Kuala Lumpur yang menandai sebuah babak baru dalam sejarah integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Dalam deklarasi tersebut, pemimpin negara-negara ASEAN sepakat untuk mentransformasikan kawasan Asia Tenggara menjadi sebuah kawasan yang stabil, sejahtera dan kompetitif, didukung oleh pembangunan ekonomi yang seimbang, pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan sosio-ekonomi di antara negara-negara anggotanya. Komitmen untuk menciptakan suatu Masyarakat ASEAN (ASEAN Community) sebagaimana dideklarasikan dalam visi tersebut, kemudian semakin dikukuhkan melalui ASEAN Concord II pada Pertemuan Puncak di Bali Oktober 2003, atau yang lebih dikenal sebagai Bali Concord II, di mana para pemimpin ASEAN mendeklarasikan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) sebagai tujuan dari integrasi ekonomi kawasan pada 2020.

Dalam Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN (ASEAN Economic Ministers Meeting - AEM) yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, komitmen yang kuat menuju terbentuknya integrasi ekonomi kawasan ini diejawantahkan ke dalam gagasan pengembangan sebuah cetak biru menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN yang kemudian secara terperinci disahkan dan diadopsi oleh seluruh negara anggota ASEAN pada November 2007. Bahkan, sebelumnya dalam Pertemuan Puncak ASEAN ke-12 pada Januari 2007, komitmen yang kuat para pemimpin negara-negara ASEAN terhadap pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN ini, semakin tercermin dari disepakatinya upaya percepatan terwujudnya komunitas tersebut pada tahun 2015. Pada pertemuan tersebut, para pemimpin ASEAN sepakat untuk mempercepat pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan mentransformasikan ASEAN menjadi sebuah kawasan di mana barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan arus modal dapat bergerak dengan bebas.

MEA adalah agenda Neo-liberalisme, dikarenakan sudah semakin menjamurnya berbagai macam perdagangan bebas, arus masuk investasi asing (FDI (Foreign Direct Investment)) serta berbagai macam washington consensus lainnya (ialah di dalamnya disiplin fiskal, (memerangi defisit penganggaran), public expenditur (pemotongan subsidi), pembaharuan pajak (kelonggaran membayar pajak), liberalisasi keuangan, nilai tukar uang yang kompetitif, trade liberalisation barrier (pengurangan/penghapusan hambatan perdagangan bebas), privatisasi/swastanisasi, deregulasi kompetisi, dan Intelectual Property Rights (hak paten).

Berbagai macam kandungan yang ada dalam agenda neoliberalisme tersebut juga ada dalam agenda Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dalam pada hal ini, menarik untuk melihat bagaimana Indonesia dalam menghadapi agenda neoliberalisme ini yang kalau tidak dilakukan dengan matang akan dengan sendirinya membunuh negara kita yang telah dijadikan boneka imperialis Amerika ini.

Masyarakat Ekonomi ASEAN sejatinya memberikan kebebasan adanya perdagangan bebas. Dan ini berkaitan dengan produk-produk yang ditawarkan. Indonesia, alih-alih ingin eksis dalam MEA, rupa-rupaya masih memiliki sejumlah permasalahan buncit yang harus dihadapi dari sektor produk yang dihasilkan baik dari segi kualitas dan harga. Produk barang Indonesia justru memiliki daya saing yang lemah, baik dari sisi kualitas ataupun harga. Khususnya di bidang manufaktur, garmen dan tekstil, peringkat daya saing produk Indonesia di dunia semakin lemah. Beragam kebijakan ekonomi pemerintah di bawah paradigma neoliberalisme dalam bentuk pencabutan subsidi dan liberalisasi perdagangan, semakin melemahkan kekuatan produk Indonesia dalam bersaing dengan produk-produk asing. Dalam sektor tekstil misalnya, meningkatnya harga bahan bakar dan tarif dasar listrik sebagai imbas dari kebijakan penghapusan subsidi menyebabkan industri tekstil dan produk tekstil Indonesia terbebani dengan mahalnya biaya produksi di tengah daya beli masyarakat yang masih lemah. Diperparah lagi dengan serbuan produk tekstil dari Tiongkok sebagai hasil dari dibukanya keran impor, semakin menekan kondisi pengusaha tekstil dalam negeri. Belum lagi ditambah dengan masuknya produk tekstil selundupan dari Tiongkok, Korea dan Taiwan, menjadikan tekstil sebagai "sunset industry" yang kontribusinya terhadap PDB semakin menurun. Bahkan produk batik yang merupakan produk andalan Indonesia, justru telah dapat diproduksi oleh Tiongkok dalam skala massal dan telah membanjiri pasar dalam negeri (http://news.okezone.com). Alhasil yang terjadi banyak industri tekstil Indonesia yang gulung tikar.

Bukan hanya itu. Dari sektor perdagangan jasa posisi kita masih sungguh lemah. Sebagaimana laporan World Economic Forum (WEF) dalam Global Competitiveness Report 2008-2009 menempatkan Indonesia pada posisi fase pertama (ialah keadaan dimana kita belum mampu memproduksi barang bagus serta masih banyak diketemukan para pekerja upah murah atau tidak terdidik) di bawah Malaysia dan Thailand. Indonesia kalah saing dari kedua negara ini yang telah mengukuhkan diri mereka berada pada fase kedua pembangunan (pada fase ini produktivitas suatu negara sungguh tinggi).

Salah satu elemen inti lainnya dalam penciptaan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi adalah kebebasan investasi. Terkait investasi ini pun Indonesia memiliki catatan yang memperihatinkan. Indonesia berada jauh di bawah Singapura, Thailand, Malaysia, Brunei dan Vietnam (laporan Bank Dunia dalam Doing Business 2009). Upaya perbaikan iklim investasi yang dilakukan pemerintah Indonesia selama beberapa tahun terakhir, untuk dapat bersaing dalam wilayah neoliberal ini juga tidak menunjukkan keseriusan yang optimal, sehingga perubahan peringkat kemudahan berinvestasi di Indonesia tidak mengalami perubahan yang berarti.

Pembunuhan Negara

Data-data yang sudah saya sebutkan diatas memberikan kesimpulan bahwasanya masih banyak yang harus dibenahi Indonesia dewasa ini. Sebenarnya Indonesia belum siap menghadapi MEA ini, pasalnya masih banyak permasalahan-permasalahan domestik yang harus dihadapi. Namun, karena gengsi, Indonesia ikut terjun dalam percaturan MEA yang sebagaimana kita ketahui, ini merupakan salah satu agenda neoliberal yang sebenarnya tidak memberikan harapan yang signifikan bagi negara kita. Yang terjadi selanjutnya ialah, secara perlahan akan membunuh kita dalam percaturan yang ada dikarenakan daya saing kita yang begitu lemah. Belum lagi intervensi WTO juga tidak bisa dilepaskan, Indonesia dan seluruh negara ASEAN harus pula mengikuti aturan mainnya. Kalau sudah begini, bukankah kita sama dengan boneka? Tapi ya sudahlah, karena ini keinginan pemimpin kita, kita ikuti saja. Tapi akan kita lihat seberapa kuat negara ini bertahan dari gempuran neoliberalisme ini. Selamat merayakan MEA. Dan selamat melihat negara ini perlahan akan terbunuh.***

*Penulis adalah Mahasiswa Departemen Ilmu Politik 2014 FISIP USU

Sumber:http://harian.analisadaily.com
Opini