Ilustrasi

Sebagai warga Sumatera Utara (Sumut), mendengar kawasan Danau Toba akan dijadikan piolot project otoritas wisata oleh pemerintah pusat dengan membentuk badan otoritas, tentunya sangat senang dan menyambut baik. Apalagi, sudah saatnya Danau Toba semakin dikenal oleh dunia internasional yang lebih luas.

Pemerintah membentuk badan otoritas tersebut, agar pengelolaan Danau Toba dapat lebih terkoordinasi. Diharapkan perkembangan pariwisata di daerah kawasan danau terbesar di Asia Tenggara ini dapat berkembang lebih cepat dari yang sebelumnya. Ini menunjukkan pemerintah tak main-main dalam mengelola kawasan tersebut.

Apalagi ditambah dengan baru-baru ini, sejumlah menteri kabinet kerja Jokowi, yakni Mentri Kemaritiman dan Sumber Daya Energi Rizal Ramli, Mentri Pariwisata Arif Yahya, Mentri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Indonesia luhut Panjaitan, untuk melihat langsung kawasan Danau Toba tersebut. Kedatangan melihat persiapan badan pengelola pariwisata kawaan Danau Toba tersebut.

Hasrat pemerintah kabinet Jokowi untuk menggembangkan objek pariwisata sudah dari tahun kemarin. Terlihat, Rizal Ramli sangat berkeinginan Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata utama Indonesia yang akan dijadikan sebagai Monacco of Asia. Diharapkan, pembentukan Danau Toba yang lebih baik untuk mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan asing datang ke Indonesia, dari 10 juta orang menjadi 20 juta orang dalam kurun lima tahun kedepannya.

Pembentukan badan otoritas tersebut dianggap Rizal sangat efektif, dalam menggembangkan objek pariwisata di kawasan Danau Toba. Ini dapat digambarkan dengan Bali Tourism Authority di Nusa Dua. Pembentukan badan otoritas di Bali tersebut dianggap berhasil, sebab Pulau Dewata ini dinobatkan sebagai pulau kedua terindah di dunia, dan nomor satu di Asia.

Danau super vulcano ini tak terlepas dari 10 daerah wisata yang berada di luar Bali. 10 daerah tersebut yakni Danau Toba, Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo, Mandalika, Pulau Komodo, Wakatobi, dan Morotai. Diharapkan daerah tersebut dapat berkontribusi besar dalam memajukan pawisata Indonesia, agar pendapatan negara terdongrak.

Memang kalau dirunut kebelakang, pemerintah sebelum kabinet Jokowi, Danau Toba sudah banyak yang menginginkan akan berkembang pesat, dan bisa membangkitkan pendapatan daerah maupun pendapatan pusat. Seperti halnya Geopark Toba, walaupun sampai sekarang belum diakui dunia karena memiliki kelemahan. Tak khayal, daerah ini pun sudah dibuat bandara, agar para wisatawan lebih mudah untuk mengunjungi danau ini.

Danau yang luas sekitar 1.130 km² ini menyimpan keunikan. Selain pemerintah menobatkan Geoparak Toba, kawasan ini dihuni oleh beranekaragam suku dan budaya. Alhasil, daerah ini juga menyimpan sejarah yang cukup panjang. Sebut saja Suku Batak, yang diyakini suku pertama yang menetap di danau ini. Karena dibuktikan dengan peninggalan sejarah di kawasan tersebut.

Kawasan ini juga sering dibuat acara internasional, seperti lomba sepeda dan para layang. Kedua olahraga ini tiap tahun diadakan oleh iven organisasi (IO) ternama di Indonesia. Mereka memandang, Danau Toba sangat menjual baik dari segi bisnis maupun geografinya. Lain hanya dibuat oleh pemerintah seperti Pesta Danau Toba.  Melihat ajang internasional  yang sering dilakukan ini, membuat hasrat pemerintah pusat semakin tinggi untuk mengembangkan pariwisata Danau Toba lebih baik lagi.

Ketergantungan

Danau Toba memang sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat di kawasan tersebut. Jika dirunut kebelakang, sejak zaman Presiden Megawati sudah ada penaburan benih ikan, yakni ikan Pora-pora. Ikan yang berasal dari Padang tersebut, cukup berkembang pesat dan menjadi salah satu masakan khas di kawasan Danau Toba.

Perkembangan zaman yang modern saat ini, teknologi perikanan semakin baik. Dulunya, masyarakat setempat masih tergantung kepada keramahan Danau Toba maupun berladang. Kini secara perlahan berganti menjadi keramba apung. Melihat pendapatan bisnis keramba apung cukup baik. Tak khayal, masyarakat setempat bergantung kepada keramba apung tersebut.

Anggota DPRD Simalungun Mansur Purba mengatakan, banyak masyarakat hidupnya tergantung pada usaha keramba jaring apung. Dia memperkirakan ada sekitar 5.000 orang selama ini bekerja dari keramba yang dikelola investor, dan sebagian mengelola keramba sebagai mata pencarian. penertiban keramba jaring apung akan membuat mereka kehilangan sumber kehidupan.

"Jika Danau Toba mau indah, keramba jaring apung memang harus ditata. Namun, pemerintah harus mencari solusi untuk masyarakat karana penertiban akan berdampak kepada perekonomian masyarakat,"ujar politikus Partai Demokrat itu. (www.sindonews.com)

Kebijakan pemerintah membentuk badan khusus Danau Toba, agar objek pariwisata di danau ini cepat berkembang tentunya tak semulus yang dibayangkan. Dipastikan yang berdampak buruk adanya pembenahan Danau Toba, pada para keramba ikan tersebut. Sebab, dipastikan para keramba apung sebagian akan mencari nafkah yang lain. Karena pemerintah pusat menginginkan keramba ikan tesebut segera dibersihkan dari kawasan Danau Toba tersebut. Ini tak terlepas dari estetika kawasan ini sudah hilang.

Aktivitas keramba apung ini sudah tergolong lama dilakukan oleh pihak investor maupun masyarakat setempat, seperti di daerah Simalungun. Hampir 80 persen penduduk setempat mencari nafkah di danau tersebut. Bisa dipastikan, banyaknya menjadi para keramba ikan apung tersebut tak lepas dari hidup yang menjanjikan ditengah sulitnya perekonomian Indonesia saat ini.

Namun, pesatnya perkembangan keramba jaring apung tersebut tak dibarengi dengan kontribusi yang didapat oleh pendapatan daerah Simalungun. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Pemkab Simalungu Jarinsen Saeagih mengarakan, selama ini tidak ada kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dari investor pengelola keramba jaring apung keperintah daerah.

Sedikitnya, pemerintah Simalungun melihat ada 3.000 keramba jaring apung di kawasan Danau Toba harus ditata, sehingga tak menggangu keindahan dan tidak mencemari Danau Toba terebut. Ditambah dengan BLH Sumut memandang 43 persen keramba ikan di kawasan Danau Toba harus dikurangi, karena sudah merusak estetika kawasan Danau Toba.

Kebijakan Merakyat

Kebijakan pemerintah yang akan menertibkan keramba apung tersebut pastinya cukup efektif jika melihat dari segi objek pariwisata. Namun, jika kebijakan itu tak merakyat bagi para keramba apung, akan berdampak buruk bagi mereka. Sebab, secara otomatis masyarakat setempat yang biasanya mencari nafkah dari hasil kerambah tersebut sebagaian akan menjadi pengangguran.

Penulis berharap, pemerintah tak hanya melihat dari unsur bisnis dibidang pariwisata semata saja. Melainkan, melihat nasib keramba apung juga. Masyarakat yang berada di kawasan Danau Toba tersebut harus dilibatkan dalam melakukan sosialisasi penertiban keramba apung demi membuat danau tersebut menjadi bagus. Diyakinkan, jika ada keterbukaan oleh pemerintah, pasti masyarakat akan mengetahui tujuan tersebut.

Jika ditertibkan sebagian  keramba apung itu, pasti mereka akan menganggur. Sangat disayangkan jika pemerintah tak cepat mengambil sikap. Secara otomatis, pengangguran yang ada di Sumut akan bertambah.

Banyak cara dalam mengalihkan mereka untuk menjadi penggangguran, misalkan, memberikan pelatihan tentang mengkonsep parwisata yang baik dan mendapatkan sertifikasi. Dipastikan sertifikasi ini sangat berguna untuk mereka kedepannya, apalagi ini sudah memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).Serta, memberikan suntikan dana dan subsidi bagi mereka yang ditertibkan, agar terhindar dari kemisikinan.

(analisadaily.com)