Namun Presiden segera merespons pertanyaan tersebut dengan mengatakan bahwa mereka pernah memiliki latar belakang sebagai dewan pertimbangan dan ketua umum Golkar, sehingga wajar-wajar saja mengumpulkan DPD-DPD. Tak hanya itu, banyak pihak juga yang mengatakan soal kepada calon siapa dukungan Istana diberikan. Presiden nampaknya tak meresponsnya. Ia memang tidak mengungkap sikapnya terkait Munaslub PG, selain berharap PG bisa kembali bersatu setelah mengalami perpecahan selama lebih dari setahun (Kompas.com 14/5).

Meskipun demikian, sikap Istana terhadap munaslub tetap menjadi faktor penting terutama dalam perjalanan pemerintahan ke depan. Meskipun tanpa dukungan PG, biduk pemerintah tak mengalami kendala yang berarti untuk terus berlayar, namun di sisi lain eksistensi politik PG masih tetap diperhitungkan dalam peta kalkulasi elektoral di parlemen.  Sebagai pemegang kursi nomor satu di parlemen, partai kuning ini tentu memiliki strategi politik sendiri untuk menjaga posisi tawarnya dalam tawar-menawar dukungan untuk suatu isu kebijakan. Apalagi kader-kader Golkar termasuk di parlemen memiliki pengalaman lobi dan linkage politik yang cukup luas dan terbukti selalu diperhitungkan dalam kontelasi politik nasional.

Terjebak

Dukungan Istana di munas dikhawatirkan bisa memancing hilangnya spirit kolektif yang sedang dibutuhkan PG untuk melakukan rekonsiliasi, rekonsolidasi dan menjalankan pembaharuan partai, atau yang diistilahkan Akbar Tanjung, sebagai paradigma baru Golkar. Golkar "baru" yang dikampanyekan Akbar Tandjung membuat Golkar sanggup bertengger di posisi kedua pada Pemilu 1999, kemudian memenangi Pemilu 2004, serta menjadi pemenang kedua pada Pemilu 2009 dan 2014.

Sayangnya dalam perjalanan selanjutnya paradigma baru yang digemakan politisi senior tersebut tidakkontinu terinternalisasi secara masif dalam watak dan visi kader-kader khususnya para petinggi Golkar angkatan 2000-an. Semenjak Golkar tidak lagi menyerahkan kepemimpinannya kepada figur-figur politisi tulen dan beralih pada politisi yang membangun karirnya dengan basis modal, spirit dan elan vital Golkar terus mengendur dan mulai memperoleh resistensi dari konstituennya. PG pun perlahan-lahan terjebak dalam labirin pragmatisme, menjadikan jabatan partai sebagai batu loncatan untuk meraih posisi lebih tinggi dengan menggenjot sumber daya finanansial tanpa lagi memedulikan etika kefatsunan. 

Konflik satu setengah tahun yang melanda PG adalah pengejawantahan dari ego-faksi internal yang terus mencari ruang hidupnya bahkan dengan cara menyalakan spirit rivalitas, bukan berbasis gagasan tetapi lebih berbasis pada kekuatan modal. Koneksi politik sebagai kekuatan yang dimiliki petinggi PG lebih diarahkan untuk menyolidkan mesin perburuan modal untuk memupuk peluang meraih kursi kekuasaan. Sayangnya pola seperti ini sudah merambah pula ke DPD-DPD lewat penonjolan mentalitas pragmatis. 

Tidak sedikit DPD-DPD yang menjadikan momentum suksesi pucuk pimpinan PG sebagai ajang memanen duit dari calon ketua umum dengan tidak lagi memedulikan rasionalitas pilihan. Padahal memilih ketua umum PG adalah memilih jalan ke arah mana PG mengayuh untuk melabuhkan impiannya sebagai partai yang melahirkan nilai-nilai penguatan demokrasi bagi bangsa termasuk menghasilkan calon pemimpin bangsa yang memiliki visi dan kualitas kepemimpinan handal.

Kita akui, penyelenggaraan munas sangat membutuhkan uang yang besar, tapi bukan berarti segala cara bisa dihalalkan tanpa mengindahkan etika dan nilai-nilai demokrasi dalam suksesi PG. Jika bagi-bagi duit masih digunakan sebagai modus untuk mempermudah mencari kemenangan, maka sejarah munaslub PG tidak ada bedanya dengan yang sudah-sudah. 

Proses transaksi yang membuat persaingan tidak simetris memunculkan hasil munaslub yang tidak mewakili realitas kepentingan dan kebutuhan PG untuk bergerak keluar dari krisis soliditas, namun cenderung hanya mewakili kepentingan segelintir oknum petinggi, yang justru akan makin memperkuat tumbuhnya faksi kepentingan di internal PG.

Sumbangan 1 milyar dari calon ketua umum misalnya cukup memberikan landasan argumen yang kuat bahwa pola kompetisi di munas masihberaroma uang. Kalau mau munaslub PG berjalan fair dan demokratis untuk menyelamatkan Golkar dari kerapuhan kredibilitasnya, mestinya tradisi transaksi tersebut harusdieliminir. 

Jangan-jangan

Bagaimanapun PG adalah aset politik negara. Sebagai partai yang dikenal matang di era-1970a-n, PG mestinya tidak terlalu sulit untuk menata dan mempercantik dirinya kembali di hadapan cermin kekuasaan. Kuncinya, komitmen dan konsistensi kader PG untuk menjalankan prinsip-prinsip reformasi termasuk rekruitmen kepemimpinan berbasis meritokrasi bukan karena pertimbangan parokial ataupun modal. 

Mungkin benar adanya, bahwa menggunakan tempat di Bali sebagai lokasi munas bisa dimaknai macam-macam. Pertama, jangan-jangan sebelum penyelenggaraan munas, segala sesuatu sejatinya telah selesai diskenariokan, sehingga saat di Bali para kader PG itu cuma berlibur ria sambil menjalankan skenario tersebut. 

Kedua, Bali sebagaimana kita tahu telah dikenal lama sebagai pulau Dewata, surganya dunia. Jangan-jangan para kader PG sengaja memilih bertemu di Bali sebagai tempat yang cocok untuk menunjukkan keramahan, "saling melayani" kepentingan pihak-pihak tertentu.  

Rene Descartes pernah mengatakan setiap orang memiliki akal sehat sehingga setiap orang bisa mengakses pertimbangan yang rasional dalam dirinya sebelum mengambil keputusan. Kini kita bisa menjawab sendiri, apakah munaslub Golkar kemarin masih diwarnai pertimbangan akal sehat atau justru sebaliknya.

Harus diakui, keterpilihan Setnov di munas seperti memunggungi realitas politik publik yang cenderung memosisikannya sebagai politisi "kontroversial" karena pernah dua kali terbukti melanggar kode etik, yakni terkait kehadiran kampanye calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di New York, 3 September 2015 dan pencatutan nama Presiden dalam pembahasan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. 

Apa pun itu, Setnov diharapkan bisa menjadi pemersatu distingsi haluan dan kepentingan faksi-faksi dalam internal PG, serta tak boleh menjadi bagian dari kubu-kubu yang selama ini pernah berbeda prinsip. Dengan sikap seperti itu, tali rekonsiliasi bisa dirajut sehingga pikiran-pikiran segar, visioner yang mendambakan PG dapat memperjuangkan spirit populisme, menjadikan suara rakyat sebagai jiwa dan kekuaan partai, dapat direalisasikan.***

Penulis adalah Peneliti Mahaka Institute