Setahun lebih dirundung konflik internal, Partai Go-longan Karya (Golkar) bakal menggelar Musyawarah Na­sio­nal Luar Biasa (Munaslub) dalam be­berapa waktu ke depan. Munaslub di­ha­rap­kan dapat mewadahi rekonsiliasi di tu­buh partai berlambang beringin ini.

Terlepas berbagai kontroversi yang m­e­lekat pada dirinya, Partai Golkar telah me­warnai dinamika politik negeri ini se­lama lebih dari empat dekade. Banyak tokoh-tokoh nasional, lahir dan besar di partai ini. Meski sempat dicaci-maki dan bahkan dituntut untuk dibubarkan oleh sebagian aktivis prodemokrasi di awal reformasi, Golkar justru tetap berkibar, bah­kan meraih kemenangan dalam Pe­milu Legislatif 2004.

Konflik internal di Partai Golkar jika di­tarik ke belakang berakar pada melem­baganya oligarki dalam kepemimpinan partai. Fenomena ini mulai tampak dalam kepengurusan Golkar hasil Munas Riau 2009 yang kurang mengakomodasi para lawan politik Aburizal Bakrie, ketua umum terpilih pada waktu itu. Akhirnya, tokoh hebat seperti Surya Paloh, keluar dari Golkar dan memilih mendirikan Par­tai Nasdem, mengikuti jejak mantan be­be­rapa tokoh elite Golkar sebelumnya, se­perti Prabowo Subianto (Partai Gerin­dra), Wiranto (Partai Hanura), dan al­mar­hum Edi Sudrajat (PKP, kemudian PK­PI).

Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 adalah titik kulminasi munculnya konflik internal. Partai Golkar yang finish di urutan kedua Pemilu Legislatif (Pileg) justru bimbang mencapreskan Aburizal Bakrie (ARB). Di eksternal partai ada dua kutub ke­kuatan yang tengah bersaing sengit: Jo­kowi versus Prabowo. Golkar yang di­harapkan dapat membuat kutub yang baru, justru terhanyut dalam polarisasi tersebut.

Golkar sangat lamban menentukan arah, apakah akan mencapreskan ARB, men­dukung Prabowo atau Jokowi. Gol­kar pun kehilangan momentum, ketika parpol-parpol lain telah me­ne­n­tukan koalisi dalam Pilpres, Golkar be­lum beranjak ke mana-mana. Golkar pada awalnya sempat akan berkoalisi dengan PDIP-Nasdem-PKB-Hanura. Bahkan ada semacam pra-deklarasi di sebuah pasar tradisional, tapi tiba-tiba wacana koalisi tersebut kandas tanpa alasan yang jelas. Konon ARB meminta konsesi atas syarat dukungannya, inilah yang ditolak Jokowi. ARB dan Golkar akhirnya me­mutuskan mendukung Prabowo. 

Lepas dari ARB, Jokowi cukup cerdik de­­ngan memilih Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden. Jusuf Kalla adalah man­tan Ketua Umum Golkar dan masih pu­nya pengaruh kuat di lingkungan Partai Gol­kar. Di sinilah konflik mulai terkuak. Sebagian tokoh-tokoh Golkar menya­yangkan ARB yang mendukung pasa­ngan Prabowo-Hatta. Beberapa tokoh pen­ting dan tokoh muda Golkar akhirnya justru mendukung Jokowi-Jusuf Kalla.

Ancaman pemecatan pun dilancarkan. Sejak awal telah diprediksi, jika Prabowo-Hatta memang, maka ARB akan dianggap berhasil dalam pertaruhan politiknya. Tapi jika Jokowi-JK berhasil memenangi Pilpres, maka habislah ARB. 

Munas Bali

Pasca kekalahan di Pilpres, Partai Golkar mengadakan Musyawarh Nasio­nal (Munas) di Bali 30 November - 3 De­sember 2014. Suara-suara agar ARB mun­dur atau tidak mencalonkan diri se­bagai ketua umum lagi bergaung. Se­ba­gian tokoh Golkar merasa kurang nyaman berperan sebagai partai oposisi terhadap pe­merintahan. ARB dianggap harus ber­tanggung jawab atas kekalahan dalam Pil­pres 2014, ARB juga dianggap me­langgar keputusan Rapimnas yang ber­ke­wajiban mencapreskan Ketua Umum Partai Golkar dalam Pilpres 2014, tapi justru mendukung calon dari partai lain.    

Mendapat serangan bertubi-tubi, pengelolaan partai tidak lagi demokratis. Para calon ketua umum yang ingin ber­kompetisi dalam Munas Bali tidak mem­peroleh akses yang setara, fair, dan ter­buka. Realitas inilah yang menimbul­kan ke­kecewaan sebagian jajaran Golkar, se­hing­ga mendorong berlangsungnya Mu­nas Golkar di Jakarta, hanya berselang se­minggu kemudian, yakni pada 6-8 De­sember 2014. Konflik internal terjadi secara berkepanjangan.

Meski sejumlah langkah hukum di­tempuh kedua pihak, konflik tak kun­jung usai. Tim Transisi yang dibentuk Mah­kamah Partai Golkar menawarkan Mu­nas sebagai solusi penyelesaian kon­flik Golkar. Di luar dugaan, tawaran ter­sebut akhirnya direspon positif oleh kubu ARB yang menyelenggarakan Rapimnas pada 23-25 Januari 2016 yang lalu dengan me­ngusulkan Munas "luar biasa". Pe­m­erintah pun akhirnya mem­fasilitasi upa­ya islah tersebut melalui perpanja­ngan masa jabatan kepengurusan Golkar hasil Munas Riau pada 2009 hingga enam bulan ke depan. Munaslub akan digelar se­kitar 15-17 Mei 2016 di Bali.

Mahar 1 Miliar

Sesuai dengan komitmen kedua kubu untuk rekonsiliasi setelah konflik setahun lebih, Munaslub pun digelar. Aburizal Bakrie dan Agung Laksono tak akan ikut ber­tarung sebagai calon ketum. Persai­ngan menjadi terbuka dan banyak calon ketum yang mendaftar.

Menyelenggarakan Munaslub di Bali ter­nyata membutuhkan biaya yang sangat ba­nyak. Hitung-hitungan panitia, jika se­mua pengurus DPD provinsi dan ka­bu­paten/kota yang hadir diberikan uang saku, Munaslub akan menguras dana hing­ga Rp 66,9 miliar. Jumlah peserta yang diundang mencapai 2.500 orang.

Rincian uang saku, DPD I mendapat Rp 100 juta per DPD (delegasi tujuh pe­serta dan 10-20 peninjau). DPD II men­dapatkan Rp 25 juta per DPD (lima peserta delegasi). Tanpa uang saku, biaya mu­naslub menyusut menjadi Rp 47 mi­liar. Namun, tetap ada uang transport untuk peserta. Besaran uang transport itu disesuaikan dengan asal peserta.

Untuk menutupi biaya tersebut, awal­nya Panitia Munaslub akan mensya­ratkan ke­wajiban setoran Rp 5 miliar-10 miliar bagi siapa saja yang ingin mendaftar se­bagai calon ketua umum. Tapi ke­mu­dian syarat "mahar" itu dikorting menjadi Rp 1 miliar saja. Syarat ini pun mengun­dang reaksi pro-kontra. Ada yang me­nolak dan ada pula yang menerima. Ma­yo­ritas calon yang mendaftar justru ber­sedia membayar Rp 1 miliar. Bagi mereka tidak menjadi masalah menyetor uang sebanyak itu untuk pertaru­ngan menjadi ketua umum Partai Golkar.

Tapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpendapat lain. KPK menilai se­toran Rp 1 miliar yang dijadikan syarat bagi bakal calon ketua umum Par­tai Golkar tersebut merupakan bentuk po­litik uang atau gratifikasi. Apalagi ca­lon yang mendaftar dan panitianya adalah para pejabat negara, ada yang berstatus ke­pala daerah dan anggota DPR, akan ada sanksi hukum bagi mereka yang me­lakukannya.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Gol­kar Akbar Tanjung mempertanyakan atu­ran yang mewajibkan calon ketua umum membayar mahar Rp1 miliar. Ak­bar khawatir aturan tersebut akan di­con­toh oleh pengurus ketika menggelar pe­milihan calon ketua Partai Golkar di tingkat daerah.

Akbar Tanjung khawatir ini menjadi preseden. Kalau sudah dimulai di pusat bukan tidak mungkin dilakukan di provinsi, bukan tidak mungkin lagi dilakukan di kabupaten, kota dan bahkan dalam pemilihan pengurus kecamatan, bahkan juga pengurus desa (Kompas.com, 3/5/2016). Dia menilai mahar Rp1 miliar juga bertentangan dengan ruh organisasi partai yang penuh semangat idealisme dan perjuangan.

Dalam prespektif tersebut, kata Akbar, orang yang memiliki idealisme perju­angan biasanya datang dari latar belakang yang tidak memiliki sumber dana besar. Tentu saja iuran akan menyulitkan orang-orang yang punya keterpanggilan dalam politik menjadi pemimpin. Jadi semangat uang itu bukanlah hal yang biasa dalam organisasi politik. Kalau misalnya biaya cukup besar, Munaslub bisa dipindahkan dari Bali ke Asrama Haji di Jakarta, ujar Akbar Tanjung.

Ikrar Nusa Bakti, Profesor riset di Pusat Penelitian Po­litik LIPI mengatakan, politik uang nyaris sudah menjadi "the name of the game" dalam setiap pemi­lihan ketum partai politik. Ada istilah "hujan duit" untuk para peserta pe­milik suara. Bahkan, berda­sarkan informasi yang dite­rima Ikrar dari teman-teman­nya di Golkar pada Munas Riau 2009 duit yang beredar secara akumulatif mencapai lebih dari Rp 1 triliun.

Jika info itu benar, kata Ikrar, sudah pasti uang sebe­sar itu tidak seluruhnya ber­asal dari kocek kandidat. De­ngan kata lain, pasti ada satu atau banyak orang yang "me­nyumbang" para kandidat itu, yang dalam bahasa Indonesia bisa disebut "cukong", "pe­ngijon", atau agak lembut disebut "tangan-tangan yang tak tampak" (the invisible hands).

Ikrar mengatakan, seperti layaknya pengijon yang mem­bantu para petani atau peladang yang membu­tuh­kan dana, dalam politik bantuan para cukong kepada para ca­lon ketum Golkar itu tentunya tidaklah gratis alias no free lunch.

Para cukong tentunya meminta imbalan balik yang lebih besar lagi dari para po­litisi yang mendapatkan ban­tuan itu. Bisnis politik kotor ini dalam terminologi politik dikenal dengan sebutan bribe and kickbacks.

Berganti Arah

Secara internal, Munaslub dapat mewadahi rekonsiliasi dua kubu Partai Golkar yang bertikai jika prosesnya ber­langsung secara transparan, fair, dan demokratis. Artinya tidak ada lagi upaya rekayasa oleh individu atau kelompok tertentu untuk memenangkan kelom­poknya. 

Sebaliknya, Mu­naslub bi­ menjadi sum­bu konflik baru apabila para pihak yang ber­tikai cende­rung memak­sakan kehendak kelompok masing-masing untuk me­ngu­asai ke­pe­mi­m­pinan Partai Golkar.

Setelah Prabowo, Edi Sudrajat, Wi­ranto, dan Surya Paloh, akan­kah ada tokoh da­ri Gol­kar yang akan mendi­ri­kan par­tai politik baru setelah kalah da­lam perebutan ketua umum?

Secara eksternal, pasca Mu­naslub Partai Golkar per­lu menjernihkan format relasi dengan partai politik lainnya. Apakah berganti arah dan bergabung dengan koalisi pe­merintahan (Koalisi Indonesia Hebat) atau tetap men­jadi oposisi di bawah Koalisi Merah Putih (KMP). Atau Golkar hendak bermain di dua kaki seperti lazimnya? Inilah tantangan kepemim­pinan Golkar hasil Munaslub mendatang. ***

Penulis adalah pemerhati masalah sosial-kemasyarakatan

sumber: harian.analisadaily.com