Jumat, 06 Feb 2026
  • Home
  • Opini
  • Pokir: Antara Hajat Rakyat dan Jebakan Politik Anggaran

Berita

Pokir: Antara Hajat Rakyat dan Jebakan Politik Anggaran

PT.SPIRIT INTI MEDIA
Jumat, 06 Feb 2026 16:07
(FotoGoriau.com)
TIAP tahun, kita tengok ribuan anggota dewan kita di segenap ceruk negeri ni benar-benar sibuk . Berhempas-pulas mereka "berjuang" supaya Pokok Pikiran (Pokir) bisa masuk ke dalam draft APBD. Kalau sudah masuk ruang sidang, perdebatan sengit kerap terjadi soal program mana yang paling penting, daerah mana yang paling tertinggal, atau jalan mana yang dah parah sangat untuk dibetulkan. Duit daerah makin sedikit, transfer dari pusat pun sudah berkurang, kita dipaksa pula hendak berhemat.

Dalam literatur ekonomi publik, perkara Pokir ini bukan barang baru. Orang cerdik pandai menyebutnya "pork barrel politics", wakil rakyat kita ini seakan bagi-bagi jatah proyek ke kampung-kampung supaya besok saat Pemilu, orang itu memilih dia lagi. James Buchanan sudah lama bercakap kalau politisi punya sifat aktor ekonomi rasional, hendak cari untung supaya terpilih lagi pakai duit rakyat. Ada dewan yang ngotot hendak ngecor jalan di kampungnya, padahal jalan tersebut yang lewat cuma dua tiga ekor kambing saja sehari. Sementara jalan besar yang dilalui ribuan orang tiap jam, dibiarkan berlubang macam kubangan kerbau. Masalahnye bukan di hajat rakyat itu, tapi macam mana seleranya politik mengalahkan akal sehat ekonomi.

Kita lihat pula konsep "tragedy of the commons". Coba bayangkan APBD kita itu semacam kolam ikan punya kita bersama. Di pinggir kolam itu, puluhan anggota dewan sudah berdiri pegang jaring sama kail masing-masing. Tiap orang berebut hendak mengambil ikan paling banyak buat "rakyat di kampungnya". Mereka tak sadar, kalau semua orang main jaring seperti itu, lama-lama kering lah kolam tersebut. Tak ada yang tersisa buat kepentingan kita di masa depan. Dalam teori fiskal, ini namanya "common pool problem". Kalau tak ada koordinasi yang paten, alokasi duit akan jadi bersepah, sikit di sana sikit di sini, tapi tak ada hasil yang nampak sungguh.

Di negeri kita Riau ini, perkara Pokir ini lagi pelik lagi. Duit APBD kita ada lah dalam Rp10 triliun, tapi transfer pusat makin sedkit gegara kebijakan Jakarta. Ada yang beralasan "Pokir ini hajat masyarakat, takkan lah tak diurus?" Tapi kita tanya kembali: apa iya semua keinginan itu bisa kita penuhi sekejap dalam setahun? Di sinilah kita perlu "fiscal discipline" atau disiplin fiskal. Kita harus berani bicara "tak bisa" atau "tunggu dulu" buat tuntutan yang memang tak masuk akal di dompet daerah.

Kalau melihat Pokir di kabupaten/kota, lagi pening lah kita. Di Pekanbaru, Bengkalis, Inhil, atau Rohul, tekanan itu lebih kuat betul. Anggota dewan tingkat kabupaten ini dekat sangat sama orang kampung. Kalau janji tak tunai, pas duduk di kedai kopi, pas di masjid, atau pas kenduri, pasti kena tagih. "Mana jalan kita tu, Datuk?" Macam tu lah kira-kira. Akhirnya, banyak kepala daerah terjebak "politik transaksional", ngasih jatah proyek biar dewan senang, bukan karena pembangunannya penting betul. Hasilnya? Infrastruktur yang terbangun setengah-setengah di banyak tempat, program kesehatan dan pendidikan yang underfunded, dan kapasitas fiskal daerah yang terkuras tanpa outcome yang proporsional.

Dalam ekonomi, ada istilahnya "opportunity cost" atau biaya peluang. Tiap duit yang kita pakai buat ngecor jalan 100 meter di dalam dapil si A, maknanya kita sudah kehilangan duit itu untuk betulkan sekolah atau puskesmas yang lebih penting. Persoalan ini tak nampak di mata, makanya orang politik jarang mau membahasnya. Orang melihat jalan yang siap dibangun, tapi tak tampak sekolah yang makin buruk atau rumah sakit yang tak jadi tegak. Thomas Sowell nyebut perkara ini "the seen and the unseen". Politik fokus pada yang nampak (proyek fisik), manakala ekonom mesti mengambilkira yang tidak nampak (alternatif yang dikorbankan). Dalam konteks Pokir, ini berarti setiap keputusan alokasi anggaran harus disertai dengan pertanyaan kritis: "Apa yang kita korbankan dengan memilih opsi ini?"
Kita lihat pula soal "multiplier effect". Tak semua proyek tu punya dampak yang sama. Membangun jalan ke kebun sawit yang dilewati ribuan petani itu jauh lebih mantap dampak ekonominya berbanding membangun pintu gerbang desa atau taman bunga yang cantik tapi tak menghasilkan apa-apa. Ada investasi yang "mencari duit" dan ada yang "menghabiskan duit". Pokir yang elok itu mesti mendahulukan ekonomi produktif. Sayangnya, logika politik elektoral sering mendorong anggota dewan untuk memilih proyek yang "terlihat" dan "dirasakan langsung" oleh pemilih, meskipun dampak ekonominya marjinal. Inilah yang disebut ekonom sebagai "short-termism", bias terhadap keuntungan jangka pendek dengan mengorbankan manfaat jangka panjang.

Jadi, hendak kita hapuskan ke Pokir ini? Tak payah lah sampai macam tu. Pokir sebenarnya memiliki legitimasi demokratis yang kuat, legislator memang dipilih untuk mewakili dan menyuarkan kepentingan konstituennya. Masalahnya cuma di aturan mainnya saja. Solusinya, kita harus perkuat "institutional framework". Pertama, tiap Pokir harus ada kajiannya, masuk akal tak? Sesuai tak sama rencana tata ruang? Kedua, pakai sistem nilai (scoring). Mana yang paling butuh, itu yang didahulukan, bukan siapa yang paling lantam suaranya di sidang. Ketiga, harus telanjang (transparan). Semua Pokir harus dipajang di internet biar rakyat bisa nengok. Keempat, pakai aturan "sunset provision". Kalau dua tahun tak jalan, hapus aja, ganti yang lain.

Ujung-ujungnye, cerita Pokir ni cerita soal macam mana kita memaknai "kepentingan publik" dalam demokrasi. Apakah kepentingan publik adalah agregasi dari kepentingan individual setiap daerah pemilihan, ataukah ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar penjumlahan matematika tersebut? Ekonom Nobel, Amartya Sen, mengingatkan kita bahwa pembangunan sejati bukan sekadar akumulasi infrastruktur fisik, melainkan ekspansi kemampuan (capabilities) masyarakat untuk hidup lebih baik. Dalam konteks ini, Pokir yang baik adalah Pokir yang tidak sekadar membangun jalan atau gedung, tetapi yang meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, peluang ekonomi, dan kualitas hidup secara keseluruhan.

Pertanyaannya bukan "apakah Pokir saya sudah terealisasi?", melainkan "apakah pembangunan di daerah saya membuat warga lebih sejahtera, lebih berdaya, dan lebih optimis tentang masa depan?" Jika jawabannya ya, maka Pokir telah memenuhi misinya. Jika tidak, maka sudah saatnya kita mereformasi sistem ini, bukan untuk kepentingan teknokrat atau birokrat, tetapi justru untuk kepentingan rakyat yang katanya menjadi sumber legitimasi Pokir itu sendiri. Politik anggaran yang sehat tu kita harus pandai menyeimbangkan hajat politik sama akal sehat duit daerah. Inilah tantangan besar buat Riau sama Indonesia di masa depan. (grc)
Sumber: GoRiau.com

Berita
Berita Terkait
  • Jumat, 06 Feb 2026 16:29

    Perkuat Sinergi, BPBD Damkar Riau Gelar Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla Lintas Daerah

    PEKANBARU - Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD) Damkar Riau, saat ini terus berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota dalam hal penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhut

  • Jumat, 06 Feb 2026 16:20

    Rumah Warga Perantauan di Teluk Piyai Ludes Terbakar, Penghulu Gerak Cepat Bangun Kembali

    KUBU (PRO) â€" Satu unit rumah berukuran 6 x 5 meter di Jalan Lintas PU, RT 04 RW 07, Dusun Sungai Tunggak, Kepenghuluan Teluk Piyai, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, ludes terbakar, Kamis

  • Jumat, 06 Feb 2026 16:13

    Antisipasi Potensi Kehilangan dan Kerusakan, Pengamanan Aset Dipusatkan di Halaman Mess Pemda Rohil

    BAGANSIAPIAPI (PRO) â€" Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) memusatkan pengamanan aset daerah yang telah dipulihkan di halaman Mess Pemerintah Daerah sebagai langkah antisipasi terhadap

  • Jumat, 06 Feb 2026 16:01

    Akhiri Masa Jabatan Plt, Jabatan Direktur PT SPR Segera Dilelang

    PEKANBARU â€" PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) bersiap mengakhiri masa jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur dalam waktu dekat. Manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut akan membuka proses

  • Jumat, 06 Feb 2026 15:47

    Kapolres Inhu Laksanakan Pengecekan Pengerjaan Jembatan Merah Putih Presisi, Ucapan Terima Kasih Mengalir ke Polri

    INHU â€" Kepedulian Polri terhadap kebutuhan dasar masyarakat kembali diwujudkan melalui Program Jembatan Merah Putih Presisi. Kapolres Indragiri Hulu (Inhu), AKBP Eka Ariandy Putra, SH., S.I.K., M.Si

    • komentar Pembaca
    berita Terbaru

    Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Disclaimer Iklan Karir RSS Kontak