Proses pemungutan suara pada pemilihan walikota dan wakil walikota di Kota Medan sudah selesai dilaksanakan pada tanggal 9 Desember kemarin. Ada satu hal yang cukup menarik perhatian banyak pihak,bukan antusiasme masyarakat dalam memilih maupun hasil perhitungan cepat sementara namun karena banyaknya masyarakat yang memilih Golput. 

Berdasarkan keterangan dari Ketua Bawaslu Sumatera Utara Syafrida Rahmawati Rasahan persentase masyarakat yang memberikan suara pada pemilihan walikota dan wakil walikota tahun ini hanya sekitar 30% dari 1,985 juta suara,artinya suara golput mencapai 70%. 

Persentase ini menunjukkan tren yang semakin menurun jika dibandingkan Pilkada 2010 yang mencapai 37%, maupun Pilkada 2005 yang mencapai 54,7%. Indikasi penurunan ini sebenarnya sudah bisa diprediksi karena selama proses sosialisasi dan kampanye para calon walikota/wakil walikota masih kurang begitu maksimal baik oleh KPU maupun oleh para Tim Sukses para calon. Ada beberapa faktor yang menyebabkan semakin banyaknya masyarakat kota Medan yang memilih untuk Golput.

Pertama, Tren penurunan partisipasi pemilihan walikota tahun ini disinyalir disebabkan oleh kejenuhan para masyarakat yang sudah bosan dengan janji-janji para calon di periode terdahulu yang tak kunjung terealisasi yang pada akhirnya kini memunculkan sikap apatis masyarakat terhadap para calon pada pemilihan tahun ini. 

Selama ini para pemimpin hanya sibuk mempertahankan jabatan dan memperkaya diri tanpa mengutamakan kepentingan rakyat. Seperti yang kita ketahui pada tahun 2014 lalu walikota kota Medan periode 2010-2015 Rahudman Harahap dinonaktifkan dari jabatannya karena tersandung kasus korupsi Rp 1,5 miliar terkait dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa (TPAPD) tahun 2005 di Kabupaten Tapanuli Selatan saat menjadi Sekda Tapanuli Selatan. 

Belum lagi beberapa waktu yang lalu Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho juga harus berurusan dengan hukum karna kasus penyuapan dan korupsi Bansos. Rentetan kasus korupsi yang melibatkan para pemimpin di Provinsi Sumut pada akhirnya akan berdampak pada aspek psikis masyarakat yang akan bermuara pada hilangnya rasa percaya masyarakat kepada para pemimpin maupun para tokoh yang menjadi calon walikota tahun ini. Rasa frustasi dan putus asa,itulah kini yang dialami masyarakat.

Kedua, di kalangan masyarakat terutama para pemilih pemula salah satu alasan yang membuat mereka tidak memberikan suaranya pada Pilkada kota Medan kemarin yaitu karena banyak masyarakat yang tidak kenal maupun tidak tahu menahu tentang rekan jejak dari kedua pasangan calon walikota dan wakilnya. Ini tentunya menjadi konsekuensi dari kurang maksimalnya sosialisasi dan juga kurang dekatnya para calon pada masyarakat kota Medan. 

KPU kota Medan selama proses sosialisasi telah gagal menjangkau semua masyarakat di kota Medan,terutama para pemilih pemula dan para mahasiswa yang harusnya menjadi prioritas utama. KPU terindikasi hanya memfokuskan diri pada daerah-daerah tertentu saja,alhasil tidak semua masyarakat mengetahui tentang para calon walikota yang ada. 

Kegagalan oleh KPU juga diikuti oleh kegagalan para calon walikota mendekatkan diri pada masyarakat. Para calon lebih berfokus mendekatkan diri pada tokoh-tokoh dan ormas-ormas tertentu saja. Sementara masyarakat seperti buruh,tukang ojek,pedagang,maupun para pelajar masih jadi prioritas cadangan. Konsekuensinya yah akhirnya banyak yang golput. Seperti para pemilik rumah makan kecil-kecilan di dekat rumah saya yang enggan memilih karena merasa tidak kenal dengan kedua calon.

Ketiga, figur yang kurang sesuai dengan harapan rakyat. Faktor figur turut menjadi penyebab minimnya jumlah pemilih pada Pilkada kemarin. Seperti kita ketahui Pilwakot tahun ini hanya diikuti oleh 2 pasangan yaitu pasangan Benar (Dzulmi Eldin (incumbent)-Akhyar Nasution) dan Redi (Ramadhan Pohan-Eddie Kusuma). Semasa menjabat menjadi walikota Medan, Eldin memang memimpin dengan baik dan kondusif,serta tidak tidak tersandung kasus hukum. 

Namun sayangnya selama dia berkuasa kondisi kota medan terutama dalam hal pembangunan sangat mengecewakan.Dia juga terkesan tidak tegas dan cenderung main aman selama memimpin. 

Lalu sosok Ramadhan, beliau bisa dibilang kurang berpengalaman sebagai kepala daerah,meskipun pernah menjadi anggota DPR. Walaupun dikenal memiliki banyak keahlian,namun sosok Ramadhan kurang begitu dikenal oleh masyarakat. Jika melihat profil tersebut, keduanya tidak akan mampu menjadi pemimpin ideal untuk kota Medan yang membutuhkan pemimpin yang tegas,mengetahui permasalahan kota Medan,jujur,inovatif, bertanggungjawab,serta konsisten.

Pilihan 70% masyarakat Medan untuk golput tidak bisa dikatakan sebagai matinya demokrasi di kota Medan. Pada dasarnya masyarakat kota Medan sangat ingin memberikan suaranya dalam Pilkada,namun karena masyarakat sudah terlanjur merasa dikecewakan oleh para pemimpin sebelumnya, ditambah lagi tidak ada satupun calon yang mampu meyakinkan mereka akhirnya masyarakat memilih golput. Selama ini masyarakat merasa sistem demokrasi masih belum menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

Persentase golput yang semakin tinggi seakan menjadi mata pisau,di satu sisi hal ini menunjukkan masyarakat semakin kritis dan rasional dalam memilih pemimpin yang dianggap layak. 

Namun di sisi lain jika angka golput di kota Medan terus meningkat setiap Pilkada,maka bisa jadi suatu saat nanti tidak ada lagi masyarakat yang mau memberikan suaranya dalam Pilkada. Hal ini harus menjadi perhatian semua pihak terutama para partai politik sebagai mesin utama penghasil calon pemimpin masa depan. 

Para parpol diharapkan mampu menciptakan kader-kader yang berkualitas sehingga masyarakat mau memberikan suaranya lagi dalam Pilkada mendatang.Karena pada dasarnya masyarakat sudah sangat merindukan kehadiran pemimpin yang benar-benar mewakili suara rakyat.

Dengan berat hati harus dikatakan bahwa golput telah memenangkan Pilkada kota Medan secara mutlak. Sehingga siapapun nantinya yang dinobatkan menjadi walikota  dan calon walikota,pada dasarnya bukanlah walikota dan wakil walikota pilihan seluruh masyarakat Medan. Namun meskipun demikian kita harus menghargai hasil dari sistem demokrasi yang ada meskipun bukan representatif dari suara rakyat.

Intropeksi Diri

"Nasi sudah menjadi bubur" itulah yang harus kita terima. Pemungutan suara sudah selesai dan tinggal menunggu hasil. Siapapun yang jadi pemenang juga harus kita terima. Namun meski proses ini sudah akan selesai namun kita harus intropeksi diri,mengapa hal ini terjadi. Bagi para pemilih kita harus bertanya mengapa saya tidak memilih,dan masihkah demokrasi saya perlukan dan aminkan.

Bagi calon yang kalah  hendaknya juga memperbaiki diri,apa sebenarnya yang salah dari mereka sehingga masyarakat tidak mendukung mereka. Lalu bagi pemenang Pilkada kali ini hendaknya tidak jumawa karena faktanya suara mereka masih kalah dari jumlah suara yang memilih golput, yang artinya mereka tidak benar-benar pemimpin pilihan seluruh rakyat. 

Karena itu mereka nantinya dituntut membuktikan pada seluruh rakyat bahwa mereka layak memimpin kota Medan. Jangan sampai mereka mengikuti jejak pendahulunya. 

Terakhir bagi KPU sebagai pelaksana Pilkada diharapkan semakin memacu diri untuk bekerja secara tulus dan maksimal. Terutama dalam hal seleksi calon KPU harus benar-benar memilih sosol yang berkualitas tanpa ada kepentingan politik dan golongan. Semoga Pilkada selanjutnya seluruh masyarakat akan memberikan suaranya.

(analisadaily.com)
Opini