Fahrin Waruwu

Satpol PP.

ROKAN HULU - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melarang Pemerintah Daerah (Pemda) memberdayakan tenaga honorer sebagai Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Mulai 1 Januari 2016. Jika masih terikat kontrak, pegawai honorer Satpol PP tersebut akan dialihkan menjadi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).

Dalam hal ini, dicoba meminta tanggapan terkait nasib ratusan tenaga honorer Anggota Sat Pol PP kabupaten Rokan Hulu (Rohul) kepada Kepala Satpol PP Rohul Yusri.

Namun sayangnya sudah 3 hari berturut-turut mendatangi kantornya, namun pejabat yang satu ini, tidak pernah ditemukan dikantornya, kemudian dicoba menghungi via telpon genggamnya, sayang juga tidak aktif.

Kemudian dicoba konfirmasi dengan Sekda Kabupaten Rohul, Damri Harun, dirinya mengaku sudah melakukan koordinasi dengan pihak Kasat Pol PP Rohul Yusri supaya hal ini bisa dikoordinasikan dengan Mendagri, terkait nasib dan masa depan ratusan tenaga honorer anggota Sat Pol PP tersebut.

"Saya sudah koordinasi hal ini dengan Yusri Kasat Pol PP Rohul supaya secepat ini dikomunikasi dengan pihak Mendagri," tutur Sekda Rohul, Selasa (2/2).

Saat ditanya, Apakah nasib tenaga honerer Satpol PP Rohul akan bernasib sama dengan Anggota Satpol PP di kabupaten/kota lainnya dengan dilakukan pemecatan, jawab Sekda Rohul lagi, ini menunggu jawab dari pihak pemerintah pusat yakni Kemendagri apa solusi untuk mereka.

"Kita harapkan Kasat Pol PP Rohul supaya secepatnya melakukan komunikasi dengan Mendagri, nanti kan  ada solusinya yang kita dapatkan," pungkasnya. (fah)