Pemerintah berencana melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini dilakukan karena PSBB yang dilakukan 3 minggu belakangan diklaim sukses menekan laju penyebaran Covid-19.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah Indonesia berkaca ke Seoul di Korea Selatan dan Wuhan di China, usai PSBB.

Pria karib disapa Bamsoet ini mewanti, jika pelonggaran dilakukan tanpa perhitungan matang maka akan menyebabkan gelombang kedua pandemi Covid-19.

"Jadi bila ingin melonggarkan ketentuan pembatasan sosial, pengalaman kedua kota itu tidak boleh menjadikan masyarakat Indonesia takut berlebihan. Karena bukan saja pemulihannya yang gagal. Tetapi juga menciptakan gelombang kedua penularan Covid-19,” kata Bamsoet lewat siaran pers diterima, Kamis (14/5).

Bamsoet mengamini jika langkah melonggarkan PSBB semata untuk mendongkrak perekonomian bangsa yang makin terpuruk. Diketahui, akibat pandemi ini, banyak sektor usaha dan industri yang terdampak dan menyebabkan PHK massal dan bisnis yang gulung tikar. Karena itu menurut dia, terpenting saat ini adalah tetap mematuhi protokol kesehatan.

Dia menambahkan, kerja pemulihan mensyaratkan pelonggaran pembatasan sosial yang mengandung risiko dan besar kecilnya risiko itu sangat ditentukan oleh perilaku dan kehati-hatian masyarakat menyikapi pandemi Covid-19.

"Upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 bukan saja tidak mudah, tapi juga sarat risiko," tutup dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta tim gugus tugas penanganan Covid-19 menyiapkan simulasi pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ketua gugus tugas Doni Monardo mengatakan, Jokowi minta agar fase-fase yang dilakukan jelas. Sebab itu, Doni mengatakan, tim gugus tugas penanganan Covid-19 sudah menyiapkan empat bidang untuk melakukan tahap pelonggaran.

Mulai dari prakondisi, waktu, prioritas dan koordinasi. Dalam tahap pertama yaitu prakondisi, nantinya tim gugus tugas, kata Doni, akan bekerja sama dengan para akademisi mulai dari pakar epidemiologis, kesehatan masyarakat, sosiologi, komunikasi politik hingga ekonomi kerakyatan.

"Sehingga perhitungan-perhitungan yang mereka sampaikan itu bisa ditangkap oleh pemerintah," kata Doni.

Tidak hanya dengan para pakar, nantinya tim gugus tugas juga ajan bekerja sama dengan beberapa lembaga survei untuk mendapatkan data akurat. Terutama 8 Provinsi yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Banten, Jakarta, Bandung, Surabaya, serta Semarang, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang akan disampaikan kepada 1.000 responden.

Dari hasil survei tersebut, kata dia, akan jadi acuan gugus tugas untuk memberikan masukan pada kementerian lembaga termasuk daerah. Terkait langkah apa yang harus dilakukan.

Kemudian dalam bidang prakondisi tersebut, pihaknya kata Doni nantinya akan melibatkan pakar di seluruh kota besar. Termasuk juga melibatkan tokoh masyarakat, ulama dan budayawan. 

Bidang kedua yaitu waktu atau timing, dia menjelaskan nantinya pihaknya akan melihat dari kepatuhan masyarakat setiap daerah yang akan lakukan pelonggaran. Dengan catatan bagi daerah belum menunjukkan kurva penurunan kasus Covid-19 tak diberikan kelonggaran PSBB.

Ketiga kata Doni yaitu prioritas. Nantinya pihaknya akan memberikan pada kementerian/lembaga termasuk kepada prov, kab, kota untuk bidang-bidang apa saja yang diberikan kelonggaran. 

Dia mencontohkan yaitu sektor pangan khususnya pasar, hingga restoran serta kegiatan yang menghindari masyarakat dari pemutusan hubungan kerja (PHK).

Terakhir kata Doni, yaitu koordinasi antara pusat daerah. Hal tersebut kata dia sangat penting untuk nantinya adanya pelonggaran.

"Jangan sampai nanti diberikan pelonggaran ternyata ada penolakan. Demikian juga mungkin dari daerah memutuskan untuk minta pelonggaran atas inisiatif sendiri, ternyata pusat melihat belum waktunya. Jadi koordinasi pusat daerah ini jadi prioritas kami," jelas Doni.