Selasa, 29 Nov 2022
Iklan Prodek
  • Home
  • Peristiwa
  • Riau Masuk Provinsi Konflik Lahan Tertinggi di Indonesia, Kapolda Paparkan Upaya Penanganan

Riau Masuk Provinsi Konflik Lahan Tertinggi di Indonesia, Kapolda Paparkan Upaya Penanganan

admin
Kamis, 17 Nov 2022 10:58
pekanbaru.tribunnews.com

PEKANBARU - Ternyata Riau masuk dalam provinsi dengan konflik lahan tertinggi di Indonesia.

Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal, memaparkan upaya penanganan konflik lahan, khususnya selama 10 bulan terakhir di hadapan sejumlah anggota Komisi III DPR RI.



Hal ini disampaikan Irjen Iqbal dalam pertemuan dengan Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum Komisi III DPR RI, Sub Panja Mafia Pertanahan di Aula Tribrata, Gedung Mapolda Riau, Rabu (16/11/2022) malam.

Turut hadir jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau yang dipimpin Supardi.

Dalam pertemuan itu, Irjen Iqbal menjelaskan khususnya dalam 10 bulan terakhir, sudah lebih dari 20 konflik lahan yang diselesaikan.

Jenderal bintang dua itu mengungkapkan, salah satu upaya dalam penanganan konflik lahan adalah dengan membentuk satuan tugas (satgas) pencegahan dan pemberantasan kejahatan pertanahan atau mafia tanah di Provinsi Riau.

Pembentukan Satgas ini berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau No.30-1/SK-14.MP.01.02/V/2022 tertanggal 10 Mei 2022.

”Polda Riau juga melakukan kolaborasi bersama para stake holder terkait dalam upaya pemberantasan mafia tanah di Provinsi Riau serta kendala-kendala yang hadapi,” kata Irjen Iqbal.

Dirinya menyatakan, konflik lahan memang menjadi atensi dan program prioritas dirinya saat resmi menjadi pimpinan Korps Bhayangkara Lancang Kuning.

Penanganan konflik lahan tertera pada poin ke-7 dalam program prioritas Kapolda Riau.

Lanjut mantan Kadiv Humas Polri ini, untuk percepatan penuntasan perkara pertanahan, dirinya memerintahkan para pejabat utama (PJU) Polda Riau untuk membantu para Kapolres di 12 kabupaten/kota.

Dalam memetakan konflik lahan dan konflik sosial yang berkaitan dengan persoalan pertanahan.

“Para PJU kami minta memberi asistensi, penilaian dan melakukan supervisi dan turun langsung ke daerah untuk membicarakan persoalan dengan lintas sektoral," ulasnya.



"Tujuannya adalah untuk meredam, apabila sewaktu-waktu ada kasus yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas di kabupaten/kota,” imbuhnya.

Ia juga menjabarkan beberapa poin langkah strategis yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan sengketa lahan.

Selain membentuk Satgas mafia tanah, Irjen Iqbal juga selalu mendorong Pemprov Riau, DPRD Riau, BPN Riau dan stake holder terkait lainnya untuk membentuk tim terpadu penanganan konflik sengketa lahan.


“Yakni dengan mengajak peran serta dari Pemangku Adat setempat dan tokoh agama untuk berpartisipasi dalam mengantisipasi adanya konflik agraria dengan tetap memperhatikan kearifan lokal,” tuturnya.

Ia menambahkan, Polda Riau turut memfasilitasi mediasi permasalahan lahan antara masyarakat dan perusahaan guna mencari solusi penyelesaian antara kedua belah pihak.

Irjen Iqbal meminta agar jajaran dapat bersinergi dalam mencari informasi terkait status, legalitas dan asal usul lahan yang bersengketa antara perusahaan dengan perusahaan, perusahaan dengan masyarakat, dan masyarakat dengan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Mulfachri Harahap menjelaskan, Komisi III DPR RI sendiri memiliki Panja Penegakan Hukum.

Panja tersebut kemudian dibagi menjadi ke beberapa sub.

Di anatranya adalah bidang konflik pertanahan maupun mafia tanah.


Dirinya berujar, kedatangan pihaknya ke Provinsi Riau yakni khusus membahas persoalan konflik lahan yang ada.

Dimana sesuai dengan laporan tahunan yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), setidaknya ada tiga provinsi yang masuk kategori konflik pertanahan tertinggi.

“Ada Sumatera Utara, Jambi dan Riau. Hari ini kami datang khusus menyoroti konflik pertanahan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan. Di Riau ini ada beberapa konflik yang sudah berlangsung menahun dan tidak kunjung selesai," urainya.

"Kami membantu melihat, kira-kira bagaimana membantu mencarikan solusi atas persoalan tersebut,” sambungnya.

Dia menambahkan, dari informasi yang didapat, saat ini ada persoalan sengketa tanah antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan dengan status berkekuatan hukum tetap.



Meski begitu, konflik masih tetap terus berlanjut.

Maka dari itu, pihaknya bersama Aparat Penegak Hukum (APH) di Riau berdiskusi untuk mencari jalan keluar terhadap persoalan yang ada.

“Kami dibantu APH, sama-sama kami diskusi mencari jalan keluar terhadap persoalan ini," ujarnya.


"Kami nanti juga akan melihat menyoroti persoalan lain yang terkait dengan kejahatan bidang pertanahan di Provinsi Riau ini. Jadi ini bukan kunjungan terakhir. Tapi ini kunjungan pertama dan akan ada selanjutnya,” paparnya.

Hadir dalam kegiatan pertemuan ini beberapa anggota Komisi III DPR RI.

Di antaranya Arteria Dahlan, Hinca IP Pandjaitan, Johan Budi Sapto, Habib Aboe Bakar Al Habsyi, Sarifudin Suding dan Jacki Uly.



Editor: 1

Sumber: pekanbaru.tribunnews.com

komentar Pembaca

Copyright © 2012 - 2022 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.