Sengketa Lahan Sei Selodang Memanas, Area Distacking PT Arara Abadi Ditetapkan Status Quo

Berita

Sengketa Lahan Sei Selodang Memanas, Area Distacking PT Arara Abadi Ditetapkan Status Quo

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Selasa, 24 Feb 2026 15:25

(FotoCatatanRiau)

Siak �" Ketegangan menyelimuti Dusun Bumi Kaut, Kampung Sei Selodang, Kecamatan Sungai Mandau, Senin (23/2/2026) sekitar pukul 08.30 WIB. Puluhan warga berdiri mengelilingi hamparan lahan yang sebelumnya telah di-stacking menggunakan excavator oleh pihak perusahaan. Sengketa lama yang sempat mereda kini kembali memanas.

Lahan yang dipersoalkan diketahui masuk dalam peta konsesi PT Arara Abadi Distrik Rasau Kuning. Aktivitas alat berat di lokasi itulah yang memicu keberatan masyarakat.

Dalam pengecekan dan survei lapangan yang dihadiri aparat kepolisian, TNI, pihak perusahaan, serta sekitar 20 warga, Penghulu Kampung Sei Selodang, Samping Pomi, menegaskan bahwa persoalan ini bukan tanpa dasar.

“Sebelumnya sudah ada MoU antara masyarakat dengan PT Arara Abadi. Dalam kesepakatan itu, batas lahan dipisahkan oleh kanal air,” ujar Samping Pomi di hadapan peserta pertemuan, dikutip Catatanriau.com, Selasa (24/2/2026).

Namun, menurutnya, pekerjaan perusahaan saat ini telah melewati batas tersebut.

“Yang jadi persoalan sekarang, pekerjaan mereka sudah melewati kanal. Itu yang menurut masyarakat sudah masuk ke lahan milik warga,” tegasnya.

Pernyataan itu disambut anggukan sejumlah warga yang merasa hak mereka terancam.

Sementara itu, Humas PT Arara Abadi Distrik Rasau Kuning, Harlis, membantah pihaknya melakukan pelanggaran batas.

“Kami sudah menerima SK untuk melakukan pengolahan lahan tersebut. Secara administrasi, area itu masuk dalam izin kami,” jelas Harlis.

Ia juga menambahkan bahwa lahan yang dipermasalahkan tidak dalam kondisi dikelola masyarakat.

“Di lapangan, lahan itu tidak digarap dan hanya berupa semak belukar,” tambahnya.

Perbedaan klaim inilah yang membuat suasana diskusi berlangsung alot, meski tetap dalam pengawasan aparat keamanan.

Setelah dilakukan pengecekan langsung di lokasi, kedua belah pihak akhirnya menyepakati penetapan status quo terhadap lahan yang telah di-stacking.

Artinya, baik masyarakat maupun perusahaan tidak diperkenankan melakukan aktivitas apa pun di area tersebut sampai ada keputusan lanjutan.

Rapat lanjutan dijadwalkan pada Kamis, 26 Februari 2026, di Aula Kantor Desa Kampung Sei Selodang untuk membahas penyelesaian sengketa.

Meski kegiatan berlangsung aman dan kondusif, ketegangan di tengah masyarakat masih terasa. Penyelesaian konflik ini kini bergantung pada hasil pertemuan berikutnya�"apakah akan menemukan titik temu, atau justru memperpanjang sengketa yang kian memanas.

Sumber: (CatatanRiau.com)

Berita

Berita Terkait

Rabu, 18 Mar 2026 16:35

Inisial 4 Anggota Bais Terduga Penyiram Air Keras ke Aktivis KontraS

JAKARTA - Komandan Puspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto menjelaskan pihaknya telah menerima empat prajurit yang diduga terlibat dalam kasus penyiraman air keras ke Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.

Selasa, 17 Mar 2026 09:19

Haji 2026 Berpotensi Ditunda Imbas Konflik Timur Tengah, MUI: Bangun Optimisme!

JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh menyoroti langkah pemerintah yang berencana menunda pemberangkatan jamaah haji 2026 imbas konflik Israel-AS dengan Ir

Senin, 16 Mar 2026 14:32

Rismon Membelot, Roy Suryo Cs Kembali Gugat MK soal UU ITE

JAKARTA - Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa akan kembali mengajukan gugatan baru ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sejumlah pasal di KUHP dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik

Sabtu, 14 Mar 2026 10:39

Peristiwa 14 Maret: Bung Hatta Wafat hingga Lahirnya Albert Einstein

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah tercatat terjadi pada 14 Maret di berbagai belahan dunia. Salah satunya adalah wafatnya Wakil Presiden pertama Indonesia, Mohammad Hatta atau Bung H

Sabtu, 14 Mar 2026 10:35

Prabowo Larang Pejabat Gelar Open House Mewah saat Lebaran

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta para pejabat pemerintah untuk tidak menggelar acara open house secara mewah pada perayaan Idul Fitri 2026. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dal

komentar Pembaca