Tangani Covid-19, Pemerintah Pusat & Daerah Diminta Kesampingkan Urusan Politik

admin

Sabtu, 09 Mei 2020 14:16

Peneliti dari Center for Regulation dan Policy Goverment Muhammad Jibril Avissena meminta pimpinan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengesampingkan perbedaan afiliasi politik. Hal ini penting demi upaya membangun kepercayaan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

"Ini persoalan trust dan mengesampingkan perbedaan, kita tidak menafikan bahwa dalam beberapa konteks, aktor-aktor di pemerintah daerah dan aktor-aktor di pemerintah pusat memiliki afiliasi politik yang berbeda," kata dia dalam diskusi virtual ILUNI UI, Sabtu (9/5).

Tidak kepercayaan antara pemerintah pusat dan daerah dapat terlihat dari tidak padunya kebijakan dan komunikasi kepada publik. Hal itu dapat dilihat pada saat-saat awal merebaknya pandemi Covid-19 di tanah air.

"Persoalan itu yang saya kira harus dirajut dengan baik. Saya kira sekarang sudah mulai mengarah ke sana. Tidak seperti awal-awal bulan Desember, Januari, terutama Februari sangat tegang banget ketika belum ada klarifikasi korban pertama Pemerintah Daerah mengatakan sudah ada," jelas dia.

"Ini yang harus dijembatani, trust dan agenda bersama. Persoalan perbedaan afiliasi aktor-aktor di pemerintah pusat dan daerah, maksud saya pimpinannya, Gubernur, Presiden, Menteri," ujarnya.

Beragamnya latar belakang maupun pandang politik pemimpin negara di pusat dan daerah, tegas dia, bukan hanya terjadi di Indonesia saja. Di negara lain, perbedaan-perbedaan itu dapat dikesampingkan demi memfokuskan diri pada penanganan Covid-19

"itu kan bukan monopoli kita saja. Di negara lain, Jerman misalnya itu terjadi itu bisa dikesampingkan. Minister President di masing-masing state di Jerman itu bisa bareng komunikasi dengan pemerintah federalnya," tandas dia.