Kapolri Tito Karnavian (kanan) saat mendengar paparan Pandra (kiri kemeja hijau) tentang Kepulauan Meranti, Selasa (6/9/2016)
SELATPANJANG - Berdiri sejak 17 Agustus 2013 yang lalu, Mapolres Kepulauan Meranti telah memiliki dua kali pimpinan (Kapolres, red) yaitu AKBP Zahwani Pandra Arsyad SH MSi, dan AKBP Asep Iskandar SIk MM. Dari dua nama ini, AKBP Pandra pernah menjabat selama 2 tahun 9 bulan sementara AKBP Asep hanya beberapa bulan. Asep dicopot pasca terjadi kerusuhan massal tanggal 25 Agustus 2016.
Lalu, apa sebenarnya yang dilakukan AKBP Pandra sehingga selama menjabat jadi Kapolres Kepulauan Meranti (2 tahun 9 bulan, red) gesekan sosial bisa diminimalisir.? Berikut jawaban mantan ajudan Kapolri Sutanto itu, ketika berbincang-bincang dengan Spiritriau.com melalui WhatsApp nya, Rabu (7/9/2016).
Semoga trik dari AKBP Pandra ini jadi referensi bagi Kapolres Kepulauan Meranti yang akan datang.
Kata Pandra, jika memang telah ditempatkan bertugas di Tanah Jantan Selatpanjang, Kepulauan Meranti, yang paling utama adalah ikhlas. Lalu, polisi diharapkan mau berkomunikasi ke semua lapisan masyarakat. Selain itu, kata Pandra juga, kapolres selaku pimpinan memang harus menjadi panutan anggotanya maupun masyarakat banyak.
"Itu yang coba saya terapkan dan saya jalani sehari-hari selama di Kepulauan Meranti. Alhamdulillah tercipta kehangatan hubungan antar semuanya selama 2 tahun 9 bulan, selama saya bertugas," kata Pandra.
Disampaikan Pandra lagi, polisi juga harus memahami psikologis masyarakat tempatan (Selatpanjang, red). Sebab, daerah yang merupakan pulau terdepan Indonesia dan berbatasan langsung dengan Malaysia, memiliki kemajemukan terutama adanya beberapa suku yang telah menetap lama di sana.
Ia juga berpesan, bagi yang baru memang seharusnya intens menjalani komunikasi dengan yang terdahulu. Terutama untuk mempelajari trik-trik yang dilakukan (pendahulunya, red) sehingga estafet kepemimpinan yang baik bisa dilanjutkan dan lebih ditingkatkan lagi.
"Ikhlas jalani tugas, selalu berkomunikasi dengan masyarakat. Warga masyarakat Kepulauan Meranti pada umumnya cukup bersahabat," beber Pandra yang mengaku sering kangen dengan Kota Sagu itu lagi.
Sementara terkait kerusuhan, anggota memang harus sering dilatih menghadapi huru hara, dilatih mengamankan Mako, menghadapi situasi yang kondusif berubah menjadi anarkis.
Selain itu, kata Pandra juga, saat terjadi unjuk rasa, memang harus menguasai betul publik speaking saat bernegosiasi dengan masyarakat.
"Tim negosiator harus ada dan harus terlatih. Begitu juga personil untuk menghadapi huru hara," ujarnya yang juga menceritakan latihan serupa telah dilaksanakan saat Pilgub, Pileg, Pilpres, dan Pilbup Meranti.
Pandra juga mengaku sedih dengan kejadian tanggal 25 Agustus 2016 lalu. Ia menyadari tak ada orang yang menginginkan kerusuhan, namun setidaknya dari kejadian tersebut diharapkan bisa menjadi pelajaran. Agar, kedepannya tidak terulang lagi.
Rupanya, atas kasus Meranti berdarah itu pula, Selasa (6/9/2016) siang AKBP Pandra dipanggil Kapolri Jenderal Polisi Drs HM Tito Karnavian MA PhD. Waktu itu mantan Kapolres Kepulauan Meranti pertama ini tidak sendiri, Ia bersama pimpinan ESQ 165 Leadership DR H Ary Ginanjar Agustian, mantan Kasespim Polri Irjen Pol Purn Drs Dwi Purwanto, mantan Dir Intelkam Polda Riau Kombes Pol Drs M Akmil, dan mantan Kapolres Ciamis AKBP Arif.
Diceritakan Pandra, waktu itu Ia ditanya Tito tentang Kabupaten Kepulauan Meranti pasca kerusuhan berdarah tanggal 25 Agustus 2016. Tito, kata Pandra lagi, menginginkan perubahan Mindset dan Culture set perilaku anggota Polri di level satuan kewilayahan, tegas, namun humanis, dan harus bisa meraih simpati serta kepercayaan (public trust).
Untuk itu, rencana Mabes Polri akan membuat modul pelatihan bersama ESQ 165, tentang pengajaran leadership yang berkarakter bagi pimpinan satuan kewilayahan agar setiap kasatwil dari Kapolres sampai Kapolsek bisa dijadikan panutan bawahannya atau role model (patron client).
Lalu, selesai pelatihan, apabila sudah diterapkan pada jajaran dan masyarakat akan dilakukan penelitian wawancara (ke masyarakat, red) apakah pelayanan Polri sudah bisa dirasakan cukup puas atau sebaliknya.
"Semoga revolusi mental Polri terwujud bersama ESQ 165. Kapolri berpesan kasus-kasus kekerasan oleh polisi jangan sampai terulang," beber Pandra. (roy)
Peristiwa