ROKANHULU - Sesuai arahan Plt Gubernur Riau dan hasil konsultasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rohul dengan Kementerian Dalam Negeri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) tahun anggaran 2018 sudah bisa dilaksanakan.

Disampaikan Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri Jumat (3/3/2018), saat dikonfirmasi apa ada perubahan di APBD Rohul tersebut? jawabnya menjelaskan, tidak ada tetap yang sudah disahkan sebelumnya. "Tidak ada perubahan,"katanya.

Untuk itu kita meminta Pemkab Rohul agar segera menyiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan, baik kegiatan yang bersifat fisik maupun non fisik, sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku

Lanjutnya, implikasi Surat Keputusan Mahkamah Agung RI untuk eks Bupati Rohul Suparman, tidak menghambat pelaksanaan kegiatan APBD 2018, karena berbagai tahapan pembahasannya sudah dilakukan.

"Awalnya kita ragu atas implikasi SK pemberhentian Suparman dari Bupati Rohul, namun setelah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Bidang Keuangan serta arahan Plt Gubernur Riau, maka APBD Rohul sudah bisa dijalankan, karena kepentingan dan kesejahteraan Masyarat Rohul," jelas Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri.

Terkait pada penggunaan anggaran APBD tersebut Kelmi menambahkan, semua tahapan sudah dilakukan sampai diterbitkannya peraturan daerah, peraturan bupati, termasuk penjabaran APBD tersebut.

"Hanya tinggal kita menunggu action dari Pemkab Rohul saja," pungkasnya. (fah).
Politik