JAKARTA - Rapat konsultasi antara Komisi II DPR RI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), dan Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memutuskan bahwa terpidana percobaan diperbolehkan mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2017.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy menjelaskan, aturan itu masih akan dibahas untuk diperluas sehingga tidak hanya membicarakan soal hukuman percobaan.

"Contohnya pidana lalu lintas dan pidana denda, apakah harus kehilangan haknya dalam mencalonkan diri sebagai kepala daerah," kata Lukman saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (13/9/2016).

Menurut Lukman, pendapat dari para ahli hukum menjadi alasan Komisi II memertimbangkan untuk memperbolehkan terpidana percobaan mencalonkan diri di Pilkada serentak 2017.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu memaparkan dua aspek terpidana yang boleh mencalonkan diri adalah kulva levi (kasus politik dan ringan yang tak disengaja-red) dan orang yang tidak terpidana yang sedang dihukum dengan hukuman penjara.

"Yang sedang terpidana tak boleh mencalonkan kecuali kulva levi dan tidak terpidana yang sedang dihukum dengan hukuman kurungan," tuturnya.

Aturan yang menyinggung masalah pencalonan tercantum pada Pasal 7 ayat 2 huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Aturan tersebut mengatur, setiap warga negara dapat mengajukan diri sebagai calon kepala daerah di pilkada selama ia tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa ia mantan terpidana. (Okezone.com)