JAKARTA - Waketum PAN Bara Hasibuan menegaskan pernyataan sang ketua umum, Zulkifli Hasan, yang mendukung Joko Widodo (Jokowi) tanpa syarat. Ia mengatakan PAN tulus ingin kembali membantu Jokowi di periode kedua.

"Kami betul-betul ingin bergabung untuk membantu pemerintahan Jokowi, kami tulus membantu menjawab berbagai tantangan yang Indonesia hadapi sekarang serta melaksanakan janji kampanye (Jokowi)," kata Bara di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/7/2019).
Bara menyebut saat ini arah politik PAN memang cenderung ingin bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Menurut dia, pernyataan Zulkifli cukup jelas menggambarkan niat PAN, meskipun saat ini belum diputuskan secara resmi.

"Memang arahnya ke sana dan saya rasa statement Pak Zul sudah clear. Pemerintahan ini bagus dan akan kita dukung tanpa syarat apa-apa, saya kira ini ada intensi PAN ke Jokowi," ujar dia.

Kendati demikian, Bara menegaskan PAN tidak memaksakan diri. PAN, kata dia, memahami kewenangan Jokowi sebagai presiden dalam menentukan komposisi pemerintahannya.

"Itu hak presiden jika misal pemerintahan lebih kuat jika partai-partai lain bergabung. Tapi kalau dianggap tidak butuh, itu juga haknya. Jadi kami sadar dengan kenyataan tersebut. Jadi kami tidak mengajukan conditions apa-apa," ucap Bara.
Ia pun sempat menyinggung soal porsi rekonsiliasi '55-45' yang dikemukakan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais. Menurut Bara, syarat rekonsiliasi ala Amien itu salah kaprah.

"Kami tidak mengajukan conditions apa-apa. Ide power sharing 55-45 itu bertentangan dengan sistem presidensial," tegasnya.

Sebelumnya, Ketum PAN Zulkifli Hasan memberikan kesempatan kepada Jokowi untuk memimpin tanpa syarat. Pernyataan Zul ini menanggapi pertanyaan soal porsi rekonsiliasi '55-45' ala Amien Rais.

"Haknya apa? Haknya itu punya hak prerogatif menentukan. Oleh karena itu, kabinet atau apa pun namanya pembantu, jadi yang berdaulat tetap Pak Jokowi. Oleh karena itu, kita nggak pakai syarat-syarat. Kita mendukung agar Pak Jokowi sukses memimpin Indonesia," ujar Zul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7).
Politik