JAKARTA � Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memberikan sanksi kepada masyarakat yang belum melakukan perekaman data kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) hingga batas waktu 31 September 2016.

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrullah, mengatakan, sanksi tersebut berupa sanksi administratif sehingga tidak mendapatkan pelayanan publik.

Menurutnya, sanksi administratif dari pemerintah bisa berupa penonaktifan KTP, sehingga kehilangan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Padahal, nantinya seluruh pelayanan publik akan menggunakan NIK sebagai basis datanya.

"BPJS itu kan basisnya NIK, dan harus ada NIK untuk menjadi pesertanya. Kalau NIK-nya tidak muncul, ada hak dirinya sebagai penduduk yang tidak dapat dipenuhi," katanya, seperti dikutip dari Madiunpos.com, Jumat (19/8/2016).

Untuk itu, ia meminta masyarakat harus sudah melakukan perekaman data untuk eKTP paling lambat 31 September 2016. Dengan begitu, data kependudukan dapat langsung digunakan untuk pelayanan publik lainnya.

"Yang terpenting datanya sudah terekam sehingga ada di database kependudukan dan sudah dapat diakses oleh perbankan, BPJS, serta lembaga pelayanan publik lainnya," ujar dia.

Penonaktifan NIK itu juga akan dilakukan kepada masyarakat yang memiliki NIK ganda, karena berdasarkan pemantauan pihaknya, masih ditemukan pemilik KTP lebih dari satu. Masyarakat yang NIK-nya telah dinonaktifkan dapat mengurusnya langsung ke Dinas Dukcapil setempat. (Okezone.com)