JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam pengusutan dugaan suap pembahasan dua Raperda tentang Reklamasi Teluk Jakarta.

Orang nomor satu di Ibu Kota itu telah dijadwalkan lembaga antirasuah untuk menjalani pemeriksaan pada Selasa 10 Mei 2016.

"Iya benar (Ahok akan diperiksa besok)," kata Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Senin (9/5/2016).

Seperti diketahui, penyidik telah memeriksa sejumlah pihak di lingkungan Pemprov DKl dalam kasus ini. Mereka diantaranya, Kepala Bappeda, Tuti Kusumawati serta Kepala BPKAD, Heru Budi Hartono. Pemeriksaan saksi dari pihak Pemrov dilakukan untuk menelisik mengenai proses pembahasan Raperda itu.

Selain mereka, penyidik juga telah memeriksa Staf Khusus Ahok, Sunny Tanuwidjaja. Bahkan, Sunny menjadi salah satu orang yang dicegah untuk bepergian ke luar negeri terkait penyidikan kasus ini.

Penyidik KPK juga telah memeriksa beberapa Anggota DPRD DKI. Mereka di antaranya yaitu, Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik, Wakil Ketua Balegda, Merry Hotma, Anggota Balegda, Muhammad Sangaji hingga Ketua Pansus Reklamasi, Selamat Nurdin.

Selain itu, KPK juga telah memeriksa beberapa pengusaha yang terlibat dalam proyek reklamasi. Beberapa di antaranya seperti, Chairman Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, Direktur Utama Agung Sedayu Group Richard Halim Kusuma, dan CEO Pluit City Halim Kumala hingga Nono Sampono.

Hingga saat ini, KPK baru menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus suap terkait reklamasi. Ketiganya yakni, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, M Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan karyawan PT Agung Podomoro, Trinanda Prihantoro. (okezone.com)