Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Hibnu Nugroho menilai, jika Kepala Daerah menyalahgunakan bantuan sosial (bansos) dari pusat untuk kepentingan pribadi, bisa masuk ranah hukum pidana tindak korupsi. Hal itu dikatakannya, saat menyoroti kejadian penempelan stiker Bupati Klaten Sri Mulyani pada botol cairan pencuci tangan (hand sanitizer) Kementerian Sosial.

"Sekarang bantuan sosial itu dari mana? misalkan bansos itu dari Kemensos itu bisa masuk tindak korupsi. Karena penyalahgunaan untuk tujuan pribadi dari bansos itu," ujar Hibnu saat dihubungi merdeka.com, Rabu (29/4).

Menurut pakar hukum pidana tersebut, kasus ini harus diusut tuntas, apakah ada penyalahgunaan kewenangan dalam bansos. Karena dia menilai hal ini akan berdampak terhadap tujuan dari penyaluran dan ketepatan sasaran bansos kepada masyarakat.

"Jika Gubernur Jawa Tengah kemarin sudah menegur yang bersangkutan itu berlaku secara sanksi etik. Jika bansos itu berasal dari pribadi dirinya, sanksi sosial di masyarakat yang diterima dia. Namun, jika ada bansos yang dari pusat dan ditumpangi untuk kepentingan pribadi itu masuk ranah hukum. Maka harus diusut tuntas," imbuhnya.

Selain itu, terkait pencegahan sebenarnya pemerintah sudah memiliki seluruh alatnya untuk mencegah tindakan penyalahgunaan wewenang kekuasaan.

"Presiden sudah mengingatkan jangan sampai dana-dana penanganan Covid-19 disalahgunakan. KPK dan lembaga lainnya sudah ada, dengan komitmen wilayah bebas tanpa korupsi. Jadi bicara pencegahan tinggal kita tanyakan kembali, gimana komitmen pemerintah," tutur Hibnu.

Sebuah foto botol hand sanitizer bergambar Bupati Klaten Sri Mulyani menjadi pembahasan di media sosial. Setelah dibuka, botol hand sanitizer yang telah dibagikan ke warga tersebut terdapat stiker bertulisan '#Kemensos Hadir'. Hand sanitizer tersebut sejatinya merupakan bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Salah satu unggahan dari akun twitter @WagimanDeep212 menunjukkan gambar botol hand sanitizer dengan gambar Bupati Klaten dengan tulisan 'Bantuan dari Bupati Klaten, Ibu Hj. Sri Mulyani'.

Namun, diketahui di balik stiker tersebut terdapat tulisan Kemensos Hadir, yang tak lain adalah slogan bantuan dari Kementerian Sosial. Niat baik Bupati Klaten tersebut berujung hujatan netizen. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam akun twitter ikut memberikan kritik, dengan berkomentar telah memberikan teguran.

Kritikan lainnya datang dari mantan pimpinan KPK Laode M Syarif melalui akun @LaodeMSyarif. Laode berkomentar pedas serta memosting dua foto hand sanitizer bergambar Bupati Klaten dan hand sanitizer bertuliskan Kemensos. Tagar #BupatiKlatenMemalukan pun menjadi trending di Twitter.

Bupati Klaten, Sri Mulyani pun buru-buru mengklarifikasi setelah tagar #BupatiKlatenMemalukan trending topic. Yani Sunarno, panggilan akrab bupati, mengaku ada kesalahan teknis di lapangan.

"Sudah saya klarifikasi. Ada kekeliruan di lapangan. Jadi itu ada kesalahan penempelan atau pada saat pembagian," ujar Sri Mulyani, Selasa (28/4).

Menurut dia, ada kesalahan penempelan saat pengadaan bantuan tersebut. Pasalnya disaat bersamaan ada puluhan ribu paket bantuan yang disiapkan. Sekitar 1.000 lebih dari Kemensos dan sisanya bantuan milik pemda dan donatur lainnya.

"Tapi di lapangan ditempeli semuanya. Kejadiannya seperti itu. Apa mas-mase ada yang tak kasih dari Kemensos? Enggak ada kan, karena itu hanya terbatas sekali. Yang dari Kemensos itu sangat terbatas sekali, justru yang banyak itu yang dari kami," tukasnya.

Sedangkan untuk sembako yang bergambar dirinya, Yani menyebut bantuan tersebut murni dari dirinya selaku Ketua DPC PDIP Klaten. Bantuan tersebut hanya untuk kalangan terbatas partai. Yakni untuk 26 PAC PDIP di Klaten.