Devisi Pengawasan, Penindakan dan Hubungan antar Lembaga, Gummer Siregar saat diwawancara Wartawan.

ROKANHULU - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menerima satu laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan indikasi money politik yang dilakukan oleh salah seorang calon legislatif tingkat kabupaten dari Partai PDI Perjuangan.

Iindikasi laporan yang diterima oleh Bawaslu tersebut terjadi di Desa Lubuk Soting Kecamatan Tambusai yang diduga dilakukan oleh calon legislatif tingkat kabupaten, H. Porkot Hasibuan.

Devisi Pengawasan, Penindakan dan Hubungan antar Lembaga, Gummer Siregar (5/4/2019)  membenarkan telah menerima laporan dugaan  pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh calon legilatif tingkat kabupaten dari partai PDI Perjuangan.

"Namanya Pokot Hasibuan,  dugaan pelanggaran tersebut dilaporkan oleh salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)," beber Gummer.

Terrkait laporan tersebut dari Bawaslu Rohul langsung terjun kelapangan untuk memastikan laporan pelanggaran yang dilaporkan oleh LSM  dengan melakukan investigasi selama tiga hari, namun laporan yang kita terima tersebut tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan LSM ke bawaslu .

Bahwa apa yang dilaporkan LSM tersebut belum memenuhi unsur, pertama LSM yang melaporkan tersebut belum terferivikasi sebagai tim pemantau pemilu di bawaslu,  kedua yang melaporkan harusnya masyarakat yang mempunyai hak pilih, dan warga negera RI yang memiliki hak pilih.

Dugaan pelanggaran yang dilaporkan kekita pertama terkait Money Politik,  kedua indikasi alat berat untuk perbaikan jalan menggunakan alat PUPR  Rohul yang menggunakan bendera partai PDI Perjuangan juga  tidak benar seperti yang dilaporkan.

"Alat berat yang bekerja menggunakan bendera PDI Perjuangan itu memang  benar '  tetapi merupakan alat carteran dan bukan alat berat milik PUPR Rokan Hulu," Kata Devisi Pengawasan, Penindakan dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Rokan Hulu

Karena dari hasil invetigasi dan klarifikasi kajian Bawaslu Rohul berdasarkan hasil pleno  tingkat kabupaten yang dilakukan oleh Bawaslu, bahwa dugaan pelanggaran money politik disimpulkan belum memenuhi unsur dugaan pelanggaran karena tidak menemukan bukti - bukti dan barang bukti yang menguatkan dugaan pelanggaran.

"Termasuk  keterangan dari saksi - saksi yang mengarah kepada unsur kampanye pelanggaran."tandasnya.

"Terkait laporan yang dilaporkan oleh LSM  ke Bawaslu Rohul bukan sebagai pelanggaran,  karena  unsurnya tidak terpenuhi bahkan hanya indikasi temuan pelanggaran," pungkasnya. (Fah).