PEKANBARU - Caleg petahana, Ketua DPRD Pekanbaru Sahril, dilaporkan warga soal dugaan politik uang. Dalam klarifikasi ke Bawaslu Pekanbaru, caleg Golkar ini membantah tuduhan tersebut.

"Iya benar (Sharil), ada laporan yang masuk ke kita soal dugaan politik uang. Yang membuat laporan warga," kata Ketua Bawaslu Pekanbaru, Indra Khalid Nasution kepada detikcom, Kamis (4/4/2019).
Indra menyebutkan, dugaan politik uang ini bermula Ketua DPRD Pekanbaru, Sahril melakukan sosialisasi Perda tentang tenaga kerja dan bantuan hukum kepada warga tak mampu. Sosialisasi ini dilakukan di Kecamatan Marpoyan Damai belum lama ini.

"Saat sosialisasi itu warga yang datang dikasi uang Rp 100 ribu per orang dalam amplop. Pemberian inilah yang dilaporkan warga seakan ada politik uang," kata Indra.

Tetapi pihak Bawaslu belum dapat merincikan berapa banyak warga yang hadiri di acara sosialisasi Perda tersebut. "Belum bisa kita jelaskan soal jumlah orang yang datang, karena itu menyangkut materi penyelidikan kita," kata Indra.

Menurut Indra, Ketua DPRD Pekanbaru, Sahril sudah memenuhi undangan klarifikasi ke Bawaslu Pekanbaru. Dalam klarifikasinya, Sahril membantah jika dirinya melakukan money politic dalam sosialisasi itu.
"Beliau sudah memberikan klarifikasi ke kita. Intinya membantah dugaan politik uang. Alasannya, bahwa sosialisasi itu acara resmi di DPRD Riau dan menggunakan dana APBD yang sudah disediakan," kata Indra.

Masih menurut Indra, petahana caleg Golkar itu juga membantah jika sosialisasi itu terkait kampanye. Pihak Bawaslu Pekanbaru belum bisa menyimpulkan terkait dugaan politik uang itu.

"Dalam klarifikasinya, beliau membantah kalau kehadirannya di sana dalam rangka kampanye. Kehadirannya diklaim sosialisasi Perda. Dan saat itu ada juga anggota dewan lainnya dan unsur dari Dinas Tenaga Kerja Pekanbaru. Semua pihak terkait sudah kita minta klarifikasi," kata Indra.

Rencananya, Bawaslu akan memutus perkara ini pada Jumat besok. Ketua DPRD Pekanbaru, Sahril yang dihubungi detikcom belum merespons.

"Besok (Jumat 5/4) baru akan kita putuskan masalah ini," tutup Indra.


Politik