DPR Dukung Kantin Sekolah Kelola MBG, Cegah Risiko Keracunan

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Jumat, 17 Jul 2026 09:30

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini menyambut baik jika kantin sekolah dilibatkan dalam mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dinilai akan membuat biaya operasional menjadi relatif lebih murah apabila dikelola langsung oleh pihak sekolah, Jumat (17/7/2026).

"Saya menyambut baik gagasan atau rencana pelibatan sekolah dalam mengelola MBG ke depan. Kedua, perlu dilakukan pemetaan sekolah-sekolah yang mampu mengelola MBG. Karena tidak semua sekolah punya lahan dan ruangan yang cukup untuk membuat dapur. Bagi sekolah yang mampu dipersilahkan dan bagi yang tidak mampu jangan dipaksakan," urai Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini kepada wartawan.

Jika rencana ini sungguh diterapkan, skema pembiayaan untuk dapur yang disediakan oleh sekolah perlu dikaji secara matang. Kendati demikian, biaya yang dikeluarkan cenderung akan lebih ringan bagi anggaran negara.

"Perlu dikaji mengenai skema pembiayaan untuk dapur yang dikelola sekolah. Apakah skemanya sama dengan yang dikelola yayasan atau tidak. Karena biaya investasinya lebih murah dibanding yang dikelola yayasan," jelasnya.

Dari segi keamanan pangan, keterlibatan pihak sekolah akan membuat orang tua siswa bisa ikut melakukan pengawasan terhadap kualitas MBG. Pengawasan berlapis ini diyakini sangat ampuh untuk mencegah terjadinya insiden keracunan makanan.

"Pelibatan sekolah akan meningkat partisipasi sekolah dan orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap kualitas dan keamanan makanan sehingga kasus keracunan dapat dicegah dan dihindari. Apalagi jumlah penerima manfaatnya tidak banyak," tambah Yahya Zaini.

Terkait sasaran, MBG sebaiknya difokuskan pada sekolah yang memiliki murid dari golongan tidak mampu demi ketepatan penyaluran anggaran.

"Fokus lokasi sekolah hanya bagi sekolah-sekolah yang muridnya dari golongan yang tidak mampu, khususnya sekolah-sekolah negeri. Sedangkan bagi sekolah-sekolah swasta yang murid-muridnya dari golongan orang kaya tidak diperlukan. Supaya terjadi refocusing penerima manfaat," tegasnya.

Di sisi lain, opsi ini ternyata sejalan dengan pandangan kepala negara. Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari mengungkap adanya sinyal dari Presiden, Prabowo Subianto terkait opsi pelaksanaan MBG melalui alternatif lain, termasuk kantin sekolah, seusai rapat terbatas di Istana, Jakarta, Rabu (15/7/2026) malam.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) 115 tentang Tata Kelola MBG, pelaksanaan sejauh ini hanya tertulis melalui Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG). Namun, presiden mempersilakan opsi lain tersebut untuk dikaji secara mendalam.

"Kan kalau menurut Perpres 115, skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Baca ya Perpres 115 ya. Pak Presiden pun tadi mengatakan 'silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh'," papar Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari.(goriau)