Affdal Aulia

Heru Wahyudi

BENGKALIS - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bengkalis lima tahun kedepan akhirnya terbentuk melalui rapat paripurna di DPRD Bengkalis, Rabu (24/09/2016) malam dengan ketua Pansus Abdul Kadir SAg dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

Hal tersebut diutarakan ketua DPRD Bengkalis H.Heru Wahyudi SH, Kamis (15/09/2016) tentang telah dibentuknya Pansus Ranperda RPJMD Bengkalis. Ia sendiri sangat mengharapkan Pansus bekerja dengan seksama, memprioritaskan kebutuhan serta aspek-aspek lainnya, terutama kemampauan keuangan daerah.

Dijelaskan Heru, selaku ketua DPRD dirinya meminta kepada Pansus supaya mendalami sejumlah aspek yang termuat dalam usulan Ranperda RPJMD tersebut, karena dinilai masih ada kelemahan dan perlu perbaikan sebelum nantinya disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Disamping itu, pihak eksekutif mengajukan usulan sebanyak 9 sembilan kegiatan percepatan pembangunan daerah dengan menggunakan system multiyears (My). 

"Pansus Ranperda RPJMD kita ingatkan untuk senantiasa terus membangun komunikasi dengan tim pemerintah daerah dalam pembahasan ranperda RPJMD tersebut. Karena ada sejumlah item dalam ranperda yang masih perlu penyempurnaan dan dibahas secara kolektif yang menyangkut skala prioritas pembangunan daerah,"terang Heru.

Dijabarkan politisi PAN ini, dalam ranperda yang dibahas pansus ada tiga item yang menjadi catatan dan harus dibahas secara seksama oleh pansus. Ketiga item tersebut yaitu soal penganggaran sejumlah usulan di RPJMD, dimana angka yang diusulkan terlalu besar, disaat APBD Bengkalis setiap tahunnya terus mengalami penurunan.

Kemudian sambung Heru, kebutuhan daerah kedepannya, harus disingkronkan dengan situasi yang ada sekarang, termasuk skala prioritas pembangunan yang akan dilakukan pemerintah daerah. Sedangkan yang ketiga adalah soal harmonisasi dan singkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi (RPJMP) dan RPJMD Bengkalis sendiri.

"Persoalan kemiskinan serta tingginya angka penggangguran masuk dalam RPJMN dan RPJMP, sedangkan kita belum melihat adanya program penanganan kearah tersebut dalam ranperda RPJMD yang diajukan. Jadi ada banyak catatan dari ranperda RPJMD Bengkalis ini yang harus dibahas secara cermat dan teliti,"tukas Heru.

Buka Ruang Publik

Salah seorang anggota Pansus Ranperda RPJMD DPRD Bengkalis yang juga dari Fraksi PAN Fakhrul Nizam ST menyebutkan kalau nantinya pansus akan mencoba membuka ruang diskusi atau semcam dengar pendapat (hearing,red) antara Pansus Ranperda RPJMD dengan public, yaitu pemuka masyarakat, pemuda, LSM dan pers.

"Pansus nanti akan mencoba menggendakan dialog atau diskusi public terkait item-item yang tertuang dalam ranperda RPJMD ini, sebagai bahan masukan bagi kami Pansus dalam bekerja. Karena Perda RPJMD itu nantinya untuk kepentingan bersama masyarakat di Kabupaten Bengkalis,"ulas Fakhrul.(afd)