Senin, 10 Feb 2025
Fraksi partai Golkar DPRD Rohil Sampaikan Pandangan Umum Kepada Pemerintah Daerah Atas 6 Ranperda dan 4 Ranperda Hak Inisiatif DPRD
Laporan: Aman

admin
Selasa, 07 Feb 2023 11:02

Aman
ROHIL, SPIRITRIAU.COM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir , Senin (6/2/2023), menggelar Rapat Paripurna penyampaian pandangan umum fraksi fraksi kepada pemerintah daerah atas 6 Ranperda dan 4 Ranperda Hak Inisiatif DPRD, dalam Rapat Paripurna DPRD tersebut Fraksi partai Golkar menyampaikan pendapat secara umum kepada pemerintah daerah tentang Ranperda yang sedang dibahas ini sebagai berikut:
1. Terhadap Ranperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, diharapkan dapat menjadi solusi jika adanya pungutan daerah yang tumpang tindih dengan pusat, kemudian mengharapkan agar dalam penyusunan Ranperda perlu menyesuaikan dengan peraturan yang mengatur tentang tata ruang wilayah kabupaten Rokan Hilir, kemudian Ranperda ini juga diharapkan meliputi kawasan industri dan perdagangan dalam mengatur mekanisme penyerahan.
" Kami Fraksi partai Golkar mendorong pemerintah Kabupaten Rokan Hilir agar lebih gencar mengoptimalkan penerimaan Retribusi daerah melalui Retribusi daerah melalui Retribusi sistem
Elektronik (E- Retribusi) dan Cahsless Payment (pembayaran Non Tunai) sebagai upaya pencegahan pungli atau kebocoran retribusi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga pendapatan bisa dimonitor secara Real Time dan untuk meningkatkan Akuntabilitas pengelolaan Keuangan" Ujarnya.
Tampa uang tunai, setiap transaksi akan memiliki catatan Elektronik sehingga mudah dilacak, oleh karena itu Fraksi Golkar meminta kepada pemerintah kabupaten Rokan Hilir menjelaskan sejauh mana penerapan pembayaran Retribusi daerah dengan sistem aplikasi pelayanan elektronik dan Cahsless Payment tersebut diterapkan pada objek pajak Retribusi.
2. Mengenai Ranperda Tentang pokok pokok Pengelolaan keuangan daerah,kami fraksi partai Golkar berharap nantinya perda pengelolaan keuangan daerah ini bisa lebih Transparatif, lebih Akuntabel dan lebih partisipatif, sehingga nanti manajemen keuangan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir lebih baik dan lebih profesional.
3. Mengenai Ranperda Tentang penamaan desa menjadi kepenghuluan, kami fraksi partai Golkar sangat setuju dengan Ranperda tersebut yang mana mengangkat kembali istilah penamaan Melayu untuk desa di kabupaten Rokan hilir.
" Semoga dengan perubahan nama desa menjadi kepenghuluan dan perubahan sebutan untuk perangkat dan kelembagaan di kepenghuluan menjadi semangat baru bagi masyarakat Rokan hilir dalam membangun kepenghuluan yang maju, mandiri dan sejahtera," Harapnya.
Terkait Ranperda Tentang peningkatan status kepenghuluan persiapan Bagan Batu Barat, kepenghuluan persiapan Bagan Sinembah, kepenghuluan persiapan Manggala Teladan kecamatan tanah putih dan kepenghuluan persiapan Bagan nenas kecamatan Pujud. Kami Fraksi partai Golkar setuju dilakukannya peningkatan status kepenghuluan yang mana telah memiliki potensi baik dari sektor sumber daya manusia telah mampu untuk ditetapkan sebagai kepenghuluan Defenitif.
5. Terhadap Ranperda Tentang Perubahan Atas peraturan daerah nomor 5 Tahun 2015 tentang kerjasama kepenghuluan, Kami Fraksi partai Golkar setuju dengan dilakukannya perubahan atas Perda nomor 5 Tahun 2015 yang mana seiring berjalannya waktu perlu adanya penyesuaian Nomenklatur dan lain sebagainya. Kami berharap dengan Ranperda ini penghulu mampu mengali potensi kepenghuluannya dalam rangka mensejahterakan masyarakat misalnya di bidang pariwisata sehingga orang datang ke kepenghuluan itu. Juga yang perlu digali potensi pertanian, perkebunan dan potensi lainnya.
6. Terkait Ranperda Tentang Perubahan Kedua Atas peraturan daerah nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Rokan Hilir, Fraksi partai Golkar setuju dengan Ranperda ini, perubahan yang dilakukan hendaknya berangkat dari hasil Evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang Objektif, dengan tetap mempertahankan yang lamadan baik serta mengambil yang baru dan lebih baik.
7. Terhadap Ranperda Tentang kabupaten Layak anak, Fraksi partai Golkar mendukung atas usulan Ranperda Kabupaten layak anak ini sebagai aset bangsa yang perlu dilindungi dan diberikan haknya dengan baik.
8. Ranperda tentang kawasan tampa asap rokok, kami sampaikan bahwa banyak aspek aspek yang harus dikaji saat menyusun dan membahas Perda sebelum ditetapkan baik aspek aspek sosial, Psikologi, Geografis ekonomi dan adat-istiadat.
"Kita juga harus memperhatikan organisasi atau lembaga Pelaksanaan perda tersebut serta pengawasan yang benar maka akan melahirkan niat atau peluang untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran walaupun banyak dan kelembagaanya sudah baik pemberlakukan kawasan tampa rokok hendaknya dimulai dari kantor instansi pemerintah daerah termasuk DPRD didalamnya dan perlu adanya penertiban kepada pedagang rokok agar hanya melayani penjualan kepada konsumen di batas usia tertentu.
9. Ranperda tentang tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan dilingkungan kabupaten Rokan Hilir, harus diyakini pada perusahaan yang akan berinvestasi bahwa regulasi ini keberadaannya untuk memberikan perlindungan kepada perusahaan, masyarakat dan pemerintah agar terjalin kebersamaan, keadilan dan keterbukaan pemerintah perlu untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang dilaksanakan dengan menyusun program melibatkan OPD. Memperkuat kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungan nya, komunitas stakholder yang terkait dengan perusahaan.
10.Ranperda tentang produk hukum daerah, Kami mengharapkan pelaksanaan kebijakan legislasi di kabupaten Rokan hilir dapat berjalan secara tertib administrasi, terencana, terpadu, dan terkoordinasi.
Kaitan dengan pertimbangan tersebut, hendaknya kita benar benar memperhatikan seluruh peraturan perundangan undangan yang berkaitan, sehingga tidak selalu terjadi perubahan agar mendapatkan produk hukum Efektif dan Efisien.
" Fraksi partai Golkar berharap kiranya kerjasama yang telah terbina dan berlangsung dengan harmonis antara Eksekutif dan Legislatif selama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan guna menjaga kelangsungan pembangunan daerah yang meliputi seluruh sendi kehidupan sesuai dengan harapan semua lapisan masyarakat,dan merupakan wujud dari Implementasi Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten Rokan Hilir yang kita cintai ini," Ujarnya.
Semoga Ranperda yang sedang dibahas ini seluruhnya dapat disepakati, disetujui dan disahkan bersama, demikian pandangan Umum Fraksi partai Golkar ini kami sampaikan, kami mengajak kepada semua pihak untuk secara hati-hati dan cermat membahas Ranperda ini agar nantinya benar benar membawa kemanfaatan bagi masyarakat Rokan hilir," Imbuhnya (MAN).
komentar Pembaca