JAKARTA - Arief Poyuono telah membikin sensasi baru dengan mengajak para pendukung Prabowo-Sandiaga Uno tidak membayar pajak bila Jokowi-Ma'ruf Amin memerintah Indonesia. Sebelumnya, dia juga sudah bikin heboh jagat perpolitikan nasional dengan mengusir Partai Demokrat dari koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga.

Poyuono merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Namun demikian, posisinya dinilai justru membahayakan Koalisi Indonesia Adil Makmur Prabowo-Sandiaga. Poyuono bak api berbahaya di dalam koalisi.

"Arief Poyuono kan kesannya membakar gitu lho," kata Ketua DPP Partai Gerindra dan Sekretaris Fraksi Gerindra di DPR, Desmond J Mahesa, kepada wartawan, Kamis (16/5/2019).
Gerindra, kata Desmond, tak bersifat membakar seperti apa. Gerindra selalu berusaha mempertimbangkan persatuan dan kesinambungan bangsa. Sifat membakar dari Poyuono yang dimaksud adalah saat Poyuono mengajak pendukung Prabowo untuk tak membayar pajak.

Bahkan, Desmond menilai Poyuono sebetulnya cocok untuk menjadi bagian dari pendukug kubu penguasa Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan rival Prabowo. Soalnya, Poyuono selama ini dinilai merusak koalisi. Misalnya, Poyuono pernah mengusir Partai Demokrat dari koalisi.

"Kalau saya melihat, Arief Poyuono ini cocoknya sebagai bagian dari kekuasaan. Arief poyuono merusak. Kalau dia berbicara soal mengusir orang, itu semua kan merusak. Padahal perbedaan itu biasa, kalau Demokrat berbeda itu biasa, biarlah sejarah yang menilai," kata Desmond.
Dia meminta Poyuono untuk lebih dewasa dan tak menebar permusuhan, apalagi permusuhan dengan sesama rekan koalisi. Prabowo dikatakannya tak pernah meninstruksikan sikap permusuhan. Namun Poyuono tak juga sadar meski pernah diberi sanksi berupa Surat Peringatan Pertama (SP-1). Namun Gerindra kini juga tak mau menghukum elitenya itu.

"Kami tidak mau menghukum orang yang aneh-aneh. Kami menuntut orang ini sadar. Sudah dikirimi SP-1, sudah ditegur, tapi masih saja... Ini karena wataknya saja. Itu sudah diperingatkan," kata Desmond.

Sebelumnya, Poyuono menyeru masyarakat yang tak terima dengan pemerintahan hasil Pilpres 2019 menolak membayar pajak. Sebagaimana diketahui, Prabowo Subianto sebagai capres yang juga didukung Gerindra menyatakan menolak hasil Pemilu 2019.

"Langkah-langkah yang bisa dilakukan masyarakat yang tidak mengakui hasil pemerintahan dari Pilpres 2019 di antaranya tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate. Itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019," kata Poyuono dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (15/5) kemarin.
Poyuono juga pernah mengusir Partai Demokrat keluar dari koalisi Indonesia Adil Makmur. Soalnya, SBY nampak memperagakan sikap tak jelas di mata Poyuono.

"Demokrat sebaiknya keluar saja dari Koalisi Adil Makmur. Jangan elitenya dan Ketum kayak serangga undur-undur ya. Mau mundur dari koalisi aja pake mencla-mencle segala," kata Poyuono dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (10/5/2019).

Dia juga pernah berujar bisa men-check out Agus Harimurti Yudhoyono, elite Demokrat putra Ketum SBY, dari bursa cawapres Prabowo. Demokrat berang atas pernyataan Poyuono. Gerindra pun diminta memberi peringatan.

"Kami meminta kepada Gerindra untuk segera menegur Poyuono dan meminta maaf," kata Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon.


Sumber: detik.com
Politik