JAKARTA - Partai Golkar mencurigai adanya tindak pidana dalam kasus keberadaan atribut bendera partai saat kampanye capres Prabowo Subianto di Makassar. Golkar mencurigai ada orang di luar Partai Golkar yang membawa bendera tersebut.

"Kalau itu di luar kader partai yang menggunakan dan menyalahgunakan atribut Partai Golkar maka pasti kami akan melaporkannya kepada tindak pidana. Karena atribut Partai Golkar itu hanya bisa digunakan oleh kader Partai Golkar," kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2019).
Dalam hal ini, Politikus Golkar yang mendukung Prabowo, Erwin Aksa, juga hadir dalam kampanye justru mendorong agar peristiwa bendera Golkar di kampanye 02 itu diusut.

Ace menyebut, dukungan Erwin tersebut menandakan adanya pihak lain yang mencoba memanfaatkan atribut partai berlambang pohon beringin itu.

"Kalau Pak Erwin sendiri menyatakan bahwa dia mendukung terhadap upaya pengusutan terhadap penggunaan atribut, saya kira berarti ada pihak-pihak lain yang mencoba untuk memanfaatkan atribut Partai Golkar ini untuk kepentingan elektoral dan itu jelas merupakan pelanggaran. Dan menurut saya, itu pelanggaran bukan hanya pelanggaran pemilu tapi sudah pelanggaran pidana," ujarnya.

Erwin Aksa juga mengaku melihat rekan-rekan separtainya namun datang tanpa atribut Golkar, salah satunya mantan Gubernur Sulawesi Selatan sekaligus mantan Ketua DPD Golkar Sulawesi Selatan Amin Sjam. Terkait hal tersebut, Ace menegaskan kader partai yang baik adalah yang loyal pada keputusan partainya.

"Dia bukan lagi kader Partai Golkar kalau sudah ada di situ. Karena setiap kader Partai Golkar seharusnya turut serta dalam kebijakan Partai Golkar," tegasnya.

"Kader Partai Golkar itu seharusnya loyal terhadap keputusan partai. Kalau dia mau mendukung calon lain seharusnya dia jangan pernah menggunakan atribut partai. Itu baru kader yang baik," imbuh Ace.
Lebih lanjut, Ace menyatakan DPP Golkar telah melakukan pembahasan terkait keberadaan atribut Golkar dalam kampanye Prabowo dan akan melanjutkan ke proses hukum. Ia juga mengatakan unsur Golkar yang hadir di kampanye tersebut tidak melakukan konfirmasi dengan DPP.

"Tidak pernah, tidak pernah. Oleh karena itu saya tegaskan bahwa siapapun pihak yang menggunakan atribut Partai Golkar untuk kepentingan elektoral untuk capres lain, itu sudah menyalahi, sudah melanggar," tandasnya.

Sebelumnya, Golkar keberatan atas kemunculan benderanya di kampanye dan meminta Bawaslu Kota Makassar untuk menindak pihak penyelenggara kampanye tersebut. Soalnya, Golkar berkomitmen mendukung Jokowi-Ma'ruf. Surat perihal keberatan sudah dilayangkan dari DPD Golkar Makassar ke Ketua Bawaslu Kota Makassar.

Politik