Merdeka.com - Isu populisme agama diprediksi tetap akan dimainkan menjelang Pemilu 2019 mendatang. Pro kontra pun muncul, ada yang setuju, namun banyak juga yang tak sependapat. Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Salahuddin Wahid atau biasa dipanggil Gus Sholah mengatakan politisasi agama sebenarnya dibolehkan, asalkan digunakan untuk tujuan yang positif.

"Memang benar, politisasi agama itu sudah diterapkan di Indonesia sejak merdeka. Kalau bertujuan untuk membela negara, itu diperbolehkan," Gus Salah, disela menjadi pembicara seminar tentang perspektif KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Ahmad Dahlan terhadap politisasi agama di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Sukoharjo, Sabtu (31/3)

Rektor Universitas Hasyim Asy'ari (Unhasy) ini mencontohkan, politisasi agama di antaranya adalah saat masyarakat Indonesia belum memiliki rasa nasionalisme, dan Indonesia masih dalam kepungan pasukan sekutu. Saat itulah para ulama memfatwakan agar pemuda membantu tentara Indonesia melawan pasukan sekutu.

"Akhirnya sekutu yakni Inggris kalah. Itu namanya politisasi agama, yang positif, itu diperbolehkan," jelasnya.

Gus Sholah menyampaikan contoh politisasi lainnya di Indonesia, seperti program Keluarga Berencana (KB). Menurut dia, pada awalnya program tersebut tak mendapat respon masyarakat. Namun setelah pemerintah mendekati ulama, para ulama memberitahu masyarakat dan akhirnya program tersebut berhasil.

Lebih lanjut, Gus Sholah mengungkapkan, saat ini politisasi agama dipakai dengan cara yang salah. Terdapat sejumlah oknum yang hanya menggunakan ayat kitab suci untuk kepentingan kekuasaan kelompok tertentu.

"Kalau yang itu sangat tidak boleh terjadi," katanya.

Gus Sholah mengimbau agar politisasi agama tak terjadi di Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 mendatang. Ia merasa memiliki tanggung jawab untuk memberi edukasi kepada masyarakat, mana politisasi agama yang positif dan mana yang tidak.

"Tujuannya mensosialisasikan itu. Namun kalau ada yang bilang politisasi agama tidak boleh, nanti dulu. Yang benar itu boleh, tetapi dengan tujuan yang positif," katanya.

Kendati demikian ia mengakui bahwa memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait politisasi agama bukan hal yang mudah. Maka, dirinya ingin sejumlah pihak, semisal universitas juga mau mengedukasi masyarakat.

"Semua agama menyuruh kita berhubungan baik dengan orang lain, demi kesejahteraan," terangnya.

Rektor UMS Sofyan Anif, menambahkan bila dalam konteks nasionalisme, politisasi agama diperbolehkan jika digunakan untuk memperkuat NKRI. Namun akan menjadi negatif bila digunakan untuk politik praktis dan nafsu kekuasaan.