Anggi Sinaga

Jun Fayer bersama Istri.

ROKANHILIR - Proses Pemilihan Penghulu Serentak yang diselenggarakan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir pada minggu (17/7) yang lalu dinilai cukup baik, namun masih ada sebahagian para calon penghulu yang kalah, merasa proses dalam pemilihan tersebut belum dilaksanakan dengan proporsional oleh Panitia Pemilihan  masing masing  daerah.

Hal ini dirasakan oleh salah satu peserta  calon Penghulu Balam Sempurna Kecamatan Balai Jaya Juan Fayer Silaban sebagai calon dengan nomor urut 1, dari tiga orang peserta calon Penghulu.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dilapangan pada tanggal (22/7) Calon Penghulu No. Urut 1 yaitu Jun Fayer Silaban mengajukan laporan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu Balam Sempurna atas Rapat Pleno yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang dilaksanakan tanggal (19/7) bahwa hasil rapat pleno tersebut telah menganulir kemenangan Jun Fayer Silaban.

Yang menjadi pertanyaan Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS tanggal 17 Juli 2016 telah menang dengan selisih 6 suara sedangkan calon Sukandario Nomor urut  2 dengan perolehan hasil rekapitulasi di urutan ke-2.

"Namun akhirnya kemenangan Jun Fayer Silaban tersebut dikandaskan oleh Panitia Pilpeng dengan cara melakukan penghitungan ulang terhadap 7 TPS dari 17 TPS yang ada ,dengan alasan Surat Suara Coblos Tembus harus dinyatakan Batal," jelas Kalna Surya Siregar SH selaku Penasehat Hukum Jun Fayer

"Kami selaku Kuasa Hukum yaitu Mangiring Sinaga SH, Kalna Surya Siregar, SH dan Radisman Saragih, SH saat itu bersama Jun Fayer Silaban yang diikuti oleh massa simpatisan menyampaikan keberatan klien kami kepada  Panwas Pilpeng agar dapat bertindak menyelesaikan permasalahan dengan profesional terhadap Klien kami, " ujarnya.

Dan saat itu juga para simpatisan Jun Fayer menyampaikan "kalau begini caranya, jangankan menang 6 suara, menang 1000 suara pun orang yang kami dukung akan dinyatakan kalah, oleh karena itu kami mohon diberikan keadilan dengan cara menetapkan Jun Fayer Silaban sebagai Penghulu Terpilih berdasarkan formulir C1 tanggal 17 Juli 2016," ujar Kalna menirukan masyarakat yang sedang berorasi.

"Kami berharap agar Panwas Pilpeng melalui Camat Balai Jaya dapat memanggil Klien kami untuk dimintai klarifikasi dan selanjutnya dipertemukan dengan Calon No. Urut 2 dalam rangka musyawarah untuk mufakat, namun ternyata hingga hari ini  kamis (4/8) Klien kami belum dipanggil oleh Camat Balai Jaya, padahal tidak seperti ini yang dimaksud dalam Perda dan Perbup. Kami sangat berharap agar Panitia Monitoring Kecamatan dan Kabupaten dapat menyelesaikan permasalahan ini secara arif dan bijaksana dengan melihat kewenangan Panitia Pilpeng dalam menganulir Berita Acara Penghitungan Suara di 7 TPS.

Di dalam Pasal 9 Perda No. 9 tahun 2015 secara jelas menyebutkan tentang kewenangan Panitia Pilpeng yaitu menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumukan hasil pemilihan, bukan malah mengajak Panitia Pilpeng lainnya dan Para Calon yang kalah untuk membuat kesepakatan penghitungan ulang dan akhirnya merugikan Klien kami hingga menjadi kalah, ini sangat tidak adil. Sekali lagi saya tegaskan bahwa di Perda No. 9/2015, Perbup No. 1/2016 dan Perbup No. 21/2016 tidak ada satu ketentuan yang menyatakan bahwa Surat Suara Coblos Tembus dinyatakan batal.

Jika nantinya berkas tersebut sudah ditangani Panitia tingkat Kabupaten, kami berharap agar Panitia Monitoring memperhatikan syarat-syarat formil sebelum pelaksanaan rapat pleno tersebut dan syarat materiil tentang surat suara coblos tembus tersebut. 

Kami akui tingkat konflik terkait ini sangat tinggi, namun bukan berarti semua harus menutup mata dan merendahkan hukum sebagai Panglima. Pada prinsipnya " Fiat Justitia Ruat Coelum ( tegakkan keadilan sekalipun langit runtuh)", ujar Kalna Surya Siregar. (asg)