JAKARTA - Ide Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais soal pembagian porsi 55-45 terkait rekonsiliasi Joko Widodo dan Prabowo Subianto ditepis sejumlah parpol. PAN menghargai pihak yang tak setuju dengan ide Amien.

"Itu adalah usulan ideal. Usulan itu disampaikan terkait dengan wacana rekonsiliasi yang digaungkan belakangan ini. Sebagai usulan, tentu tidak salah jika dipertimbangkan oleh berbagai pihak. Usulan itu tentu tidak mudah dipahami dan disepakati. Pasti akan menjadi wacana dan diskursus. Tidak tertutup kemungkinan ada pro dan kontra. Sebagai sebuah wacana, silahkan hal itu didiskusikan," kata Wasekjen PAN Saleh Daulay kepada wartawan Minggu (21/7/2019).
Saleh mengatakan ide pembagian porsi 55-45 itu sebaiknya tak dimaknai sebagai politik bagi-bagi kursi saja. Ada yang lebih substansif menurut Saleh yaitu pembagian tanggung jawab untuk pembangunan bangsa.

"Soal komposisi 55:45 tersebut, sebaiknya tidak hanya dimaknai sebagai bagi-bagi kursi kekuasaan. Tetapi, bisa juga dimaknai sebagai pembagian tanggung jawab untuk merealisasikan pembangunan. Dengan begitu, tanggung jawab untuk membangun bangsa ini menjadi tanggung jawab semua. Kalau itu pemaknaannya, berarti rekonsiliasinya menjadi substantif. Yang dibicarakan bukan lagi siapa dan dapat apa. Tetapi, siapa yang pas untuk mengerjakan apa. Dan itu bisa melibatkan semua kalangan dari kedua belah pihak," tuturnya.
Terlepas dari itu, Saleh menghormati parpol yang tetap berkomitmen untuk menjadi oposisi. Namun, kata Saleh, pernyataan tersebut jangan bertolakbelakang dengan manuver politik di belakang layar.

"Asal jangan ngomong mau oposisi, tetapi belakangan malah mengambil posisi untuk bergabung. Itu namanya tidak konsisten. Tidak baik kalau ada nuansa bermain di wilayah abu-abu. Kalau mau gabung, ya tegas aja gabung. Sebaliknya, kalau mau menjadi oposisi atau penyeimbang, ya disampaikan apa adanya saja," ujar dia.
Pendapat senada disampaikan anggota Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo. Dia menyesalkan sejumlah pihak fokus pada pembagian porsi 55-45.

"Semua yang disampaikan pak Amien itu satu kesatuan. Tapi sayangnya beberapa kalangan terlalu fokus pada rekonsiliasi platform dan rekonsiliasi dukungan yang 55:45 itu. Padahal pak Amien sendiri mengatakan, hal itu sepertinya tidak mungkin. Kalau mungkin, ya Alhamdulillah," ujar Dradjad secara terpisah.
Dradjad kemudian menyinggung proses di belakang layar terkait rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo. Dia mempertanyakan agenda dan pengaturan di balik proses rekonsiliasi tersebut.

"Jadi pak Amien itu hanya merespons 'proses di belakang layar' dari apa yang dinarasikan ke publik sebagai rekonsiliasi. Siapa yang berinisiatif di belakang layar ini? Apa agendanya? Bagaimana pengaturannya? Tidak etis buat saya mengungkapnya," ujarnya.

Dia menegaskan PAN siap menjadi oposisi bagi pemerintahan Jokowi. Meskipun oposisi, kata Dradjad, tak dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

"Soal oposisi, nasihat pak Amien sudah jelas dan tegas. Mayoritas yang sangat besar dari pengurus dan kader PAN juga menginginkan PAN di luar pemerintahan. Demokrasi Indonesia perlu checks and balances, sehingga perlu ada oposisi, walaupun kata 'oposisi' sendiri tidak dikenal dalam ketatanegaraan kita," ujarnya.

Sebelumnya, Amien yang merupakan Ketua Dewan Kehormatan PAN itu bicara syarat rekonsiliasi. Amien juga berbicara soal pembagian porsi 55-45.

"Saya bilang kalau mau rekonsiliasi tentukan dulu platformnya (programnya), mau diapakan Indonesia ini? Prabowo sudah bicara di mana-mana pentingnya kedaulatan pangan, energi, tanah, air, dan lain-lain. Kalau itu disepakati, misalnya disepakati, ayo bagi 55-45, itu masuk akal. Kalau sampai disepakati berarti rezim ini balik kanan, sudah jalan akalnya," kata Amien Rais dalam sambutan acara 'Muhasabah dan Munajat untuk Negeri' di gedung Dakwah, Jl Kramat Raya, Jakpus, Sabtu (20/7).

Ide itu ditepis sejumlah pihak termasuk parpol pendukung Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019. Salah satunya Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang tetap ngotot ingin partainya beroposisi terhadap pemerintahan Jokowi.

"Rekonsiliasi bukan bagi-bagi kursi dan kekuasaan. Bahkan dalam rekonsiliasi, kita boleh berbeda, memilih oposisi, bersikap kritis pada kebijakan pemerintah yang memberatkan rakyat dan konstruktif pada kebijakan pemerintah yang pro-rakyat," kata Mardani kepada wartawan, Minggu (21/7/2019).

Sementara itu, Partai Gerindra menegaskan pihaknya tak pernah bicara soal porsi kursi menteri. Gerindra tidak membahas soal porsi kursi menteri yang harus didapatnya dari rekonsiliasi, melainkan mengajukan konsep pemerintahan Indonesia yang berkeadilan.

Politik