JAKARTA - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. Anggota dewan mempertanyakan keberadaan terpidana percobaan yang merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), terpidana yang memasuki hukuman percobaan diperbolehkan untuk maju sebagai bakal calon kepala daerah.

Menanggapi hal itu, Tjahjo menilai keputusan tersebut merupakan hasil dari rapat bersama. Ia pun mengisyaratkan jika regulasi itu tak bisa lagi dicabut.

"Ini semua rumusan antara Komisi II atas nama DPR dengan pemerintah. Kami juga mengambil masukan dari elemen-elemen masyarakat termasuk KPU dan Bawaslu," ujar Tjahjo di komplek DPR, Jakarta Pusat, Senin (19/9/2016).

Tjahjo menambahkan, penyusunan peraturan itu juga telah melalui rapat konsultasi. "Maksud adanya berkonsultasi mengundang KPU sebelum menyusun PKPU agar PKPU tidak bertentangan," sambungnya.

Melihat adanya penolakan, Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy meminta agar seluruh fraksi membuat keterangan tertulis. Dalam surat tersebut, masing-masing fraksi menunjukkan sikapnya terkait boleh atau tidak narapidana maju di Pilkada.

"Nantinya pimpinan Komisi II akan menindaklanjutinya," tandas Lukman. (Okezone.com)