Sahril Ramadhana

H. Abu Bakar, SH (Mantan Kejari Siak) dan H. Endang Sukarelawan (Mantan Pimpinan DPRD Siak).

SIAK - Terkait pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Siak, Indra Gunawan, SE menyangkut "Pembangunan Gedung Daerah Harus Terus Dilanjutkan", beberapa tokoh masyarakat Melayu Riau yang berasal dari Siak angkat suara.

Melalui Pers Rilies yang dikirimkan, Senin (16/5/2016) sore. H. Abu Bakar, SH (Mantan Kejari Siak) dan H. Endang Sukarelawan (Mantan Pimpinan DPRD Siak) sependapat dengan pernyataan yang dilontarkan Indra Gunawan, SE ketika dikonfirmasi spiritriau.com Jumat (13/5) sore.

Bukan tanpa sebab jelas Abu Bakar, kabupaten Siak sebagai salah satu kabupaten besar, baik pertumbuhan masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi, sudah semestinya memiliki Gedung Daerah yang representatif dan menjadi kebanggan Daerah Siak dan masyarakat Siak.

"Kabupaten Siak kan sudah meroket, tamu-tamu dan petinggi-petinggi Negeri ini sering berkunjung ke Siak. Acara serta even bertatap Nasional dan Internasional sering digelar di Siak, malu lah kita kalau pertemuan-pertemuan tersebut digelar di Gedung Mah Ratu atau di ruang Aula Kantor Bupati Siak," imbuhnya.

Sementara itu, tokoh masyarakat Melayu lainnya, sekaligus mantan pimpinan DPRD Siak, H. Endang Sukarelawan juga menjelaskan, sejarah Kesultanan Siak sudah membuktikan betapa perkasanya Kesultanan hingga menyumbang 13 Juta Goulden kepada Pemerintah RI pada masa itu.

Oleh karena itu, pembangunan Gedung Daerah yang Representatif tersebut harus terus dilanjutkan, karena gedung tersebut termasuk kebutuhan daerah dan menjaga marwah daerah seperti jaman Kesultanan.

"Kalau ada pihak-pihak yang beranggapan tahapan pembangunan gedung tersebut ada persoalan hukumnya, ya....... silahkan saja aparat hukum menelitinya, tapi pembangunan gedung tersebut harus tetap berjalan sampai bisa di pergunakan, " pungkasnya.

Menanggapi beberapa pernyataan tersebut, Ketua Masyarakat Peduli Kabupaten Siak (MPKS) Wan Hamzah angkat suara, ia mengatakan kesadaran beberapa pihak terkait seharusnya ada terhadap pembangunan mega proyek  Gedung Daerah tersebut.

"Kita sebagai masyarakat bukan tidak setuju pembangunan gedung tersebut, tetapi mereka (Pemkab,Red) harus paham, katanya resonalisasi anggaran, tapi bujet yang digelontorkan untuk kelanjutan pembangunan tersebut hingga 30 Miliar lebih, apanya yang di resonalisasikan," pungkasnya.

"Barang tersebut sudah jadi, kalau kita bilang Stop.... tidak mungkin lagi," pungkasnya lagi.

Melihat kondisi ekonomi masyarakat Siak yang tidak stabil, Pemerintah kabupaten Siak seharusnya paham dan jeli menggunakan anggaran APBD Siak. "Seharusnya Pemkab Siak paham keadaan Kontraktor (Pengusaha,Red) Daerah Siak sendiri, dibangunnya Gedung Daerah dengan bujet besar seperti itu, sudah pasti Kontraktor Daerah tidak dapat bekerja, karena dana pembangunan lain di dialokasikan ke Gedung Daerah itu, kalau sudah begitu banyak masyarakat yang akan menganggur," imbuhnya.

Dengan keberadaan gedung daerah tersebut dan gedung-gedung lainnya seperti gedung kesenian dan asrama haji, lanjutnya, sebenarnya sangat menguntungkan bagi masyarakat Siak, karena banyak membutuhkan tenaga kerja dan dapat mengurangi pengangguran di kabupaten Siak.

"Disitu nanti kita akan kawal, ketika gedung tersebut membutuhkan tenaga kerja seperti cleaning service, security dan lain-lainnya, karena keberadaan gedung tersebut di Siak, jangan sampai tenaga kerjanya banyak dari luar Siak," paparnya. (ril)