Selasa, 07 Jul 2026
  • Home
  • Politik
  • Jawab Demokrat, BPN Jamin Penolakan Hasil Pemilu Sesuai Konstitusi

Politik

Jawab Demokrat, BPN Jamin Penolakan Hasil Pemilu Sesuai Konstitusi

Kamis, 16 Mei 2019 10:32
Saleh Partaonan Daulay (Foto: Dok. Istimewa)
JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menanggapi pernyataan Partai Demokrat (PD) yang menegaskan tidak akan mengikuti langkah Prabowo jika menggunakan cara inkonstitusional dalam pemilu 2019. BPN membenarkan sikap PD, menurut BPN, hingga saat ini cara-cara yang mereka lakukan dalam menolak hasil perhitungan pemilu masih dalam koridor yang benar.

"Menurut saya apa yang disampaikan PD sebetulnya sudah sesuai, dan benar, malah justru sekarang partai-partai yang ada di DPR, mengikuti konstitusi, kemudian mereka temukan pelanggaran-pelanggaran dan sudah dilaporkan ke Bawaslu, berarti ini bukti aturan main yang berlaku itu diikuti, berarti masih konstitusional jadi sampai sejauh ini nggak ada yang salah," kata juru debat BPN, Saleh Partaonan Daulay saat dihubungi, Rabu (15/5/2019).

Saleh mengatakan jika yang dimaksud PD cara inkonstitusional itu 'kedaulatan rakyat' yang diserukan Amien Rais, maka Saleh menegaskan cara itu tidak akan melanggar hukum. Dia juga menjamin tidak akan ada kerusuhan jika terjadi 'kedaulatan rakyat'.

"Saya kira Partai Demokrat yang mungkin dipikiran atau terminologinya Demokrat, yang dimaksud kedaulatan rakyat kan gerakan massa yang membuat kerusuhan, misalnya gitu, kalau itu kan mungkin banyak yang menolak, tapi saya nggak melihat pengertian-pengertian 'kedaulatan rakyat' seperti itu," jelasnya.

Menurut Saleh, 'kedaulatan rakyat' itu adalah penyampaian publik atas ketidakpuasan rakyat. Dia pun yakin jika Demokrat akan setuju dengan hal ini, sebab menurutnya 'kedaulatan rakyat' itu hanya penyampian aspirasi yang harus dijawab dengan solusi.

"Malah justru gerakan kedaulatan rakyat itu gerakan dimana penyampiaan suara publik tentang temuan mereka, ketidakpuasan mereka, terhadap penyelenggara pemilu yang mereka yakini salah dan perlu mendapat perhatian pemilu, kalau itu kan nggak ada masalah, dan Demokrat juga pasti akan setuju, bahkan kubu TKN juga akan setuju," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Partai Demokrat menanggapi pernyataan Prabowo yang menyatakan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan KPU karena dianggap penuh kecurangan. Meski satu koalisi, Demokrat tak mau terlibat dalam tindakan inkonstitusional.

"Sepanjang menolak hasil Pemilu yang disampaikan Pak Prabowo itu ditempuh melalui jalan konstitusional, kami Partai Demokrat pasti akan dukung. Namun jika penolakannya memakai jalan lain yang sifatnya inkonstitusional, apalagi sampai mengadu-ngadu rakyat di bawah yang berpotensi memakan korban sesama anak bangsa sendiri, maka kami Demokrat menolak untuk terlibat," urai Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon.


Sumber: detik.com
Politik
Berita Terkait
  • Selasa, 07 Jul 2026 11:35

    Temui Plt Gubri, PSPS Pekanbaru Minta Kelola Stadion Kaharuddin Nasution Selama Lima Tahun

    PEKANBARU-Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri), SF Hariyanto menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk terus mendukung kemajuan PSPS Pekanbaru.Pemprov Riau pun membuka ruang

  • Selasa, 07 Jul 2026 11:26

    Musorprovlub NPC Riau 2026 Digelar, Ketua Terpilih Diminta Perkuat Prestasi Atlet

    PEKANBARU-Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) National Paralympic Committee (NPC) Riau 2026 resmi digelar sebagai momentum menentukan kepemimpinan baru organisasi sekaligus memperku

  • Selasa, 07 Jul 2026 11:22

    UI Hadirkan Inovasi Edukasi PHBS Berbasis Budaya Melalui Ular Tangga Sunda

    Universitas Indonesia (UI) kembali menunjukkan komitmennya dalam pengabdian masyarakat dengan menghadirkan inovasi edukasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) berbasis budaya. Inovasi ini diwujudkan me

  • Selasa, 07 Jul 2026 11:18

    Menhut Rampungkan Regulasi Perdagangan Karbon, Menko Pangan Dorong Percepatan di Sektor Lain

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut Kementerian Kehutanan menjadi salah satu sektor yang paling cepat menerjemahkan kebijakan pemerintah terkait nilai ekonomi karbon ke dalam reg

  • Selasa, 07 Jul 2026 10:43

    Prabowo Bakal Terima Kunjungan PM Narendra Modi di Istana Negara Hari Ini

    JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bakal menerima kunjungan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi di Istana Negara pada Selasa (7/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, kedua negara dijadwalkan menand

    • komentar Pembaca
    berita Terbaru

    Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Disclaimer Iklan Karir RSS Kontak
    slot hoki slot hoki slot gacor