JAKARTA � Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyambangi Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) untuk menggelar rapat. Dalam rapat tersebut, akan dibahas mengenai persiapan pemilihan kepada daerah (pilkada) serentak 2017 mendatang.

Salah satu pimpinan Bawaslu, Nasrullah, mengatakan kehadirannya ini fokus untuk membahas masalah penegakan hukum terpadu (gakumdu) saat pemilu nanti.

"Dalam persiapan penegakan gakumdu saja kami minta bantuan kepada Menko Polhukam. Pada prinsipnya, menyampaikan kepada Pak Wiranto terkait gakumdu," kata Nasrullah di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (19/8/2016).

Pertemuan tersebut juga membahas permasalahan praktik politik uang yang sering terjadi saat gelaran pesta demokrasi itu berlangsung.

"Jadi, ada keinginan kuat ingin memastikan praktik uang ini kita ingin sudahi, semangat itu yang ada. Dengan adanya semangat yang kuat itu, kami berharap jangan tanggung menjawab soal penegakan hukum, terutama politik uang," paparnya.

Nasrullah melanjutkan, sentra gakumdu itu sangat vital dalam wilayah penegakan pidananya. Meskipun Bawaslu punya otoritas dalam penegakkan wilayah administrasi, di wilayah penegakan pidana akan ada institusi kepolisian dan kejaksaan.

"Kami berharap bahwa ini berbeda pola penanganannya dengan kemarin karena semangat UU-nya juga sudah berbeda. Oleh sebab itu, sangat diharapkan agar dalam wilayah penegakan hukum ini komitmennya kuat karena dilandasi dengan peraturan bersama," tuturnya.

Oleh sebab itu, dia berharap, dengan komitmen peraturan bersama antara Bawaslu dengan kepolisian dan kejaksaan bisa lebih baik ke depannya. Dengan demikian, desain sentra gakumdu akan dibentuk satu atap dan membuat kebijakan collective collegial. (Okezone.com)