JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera menggelar rapat terbatas (Ratas) membahas nasib draft revisi Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu). Hal ini sesuai dengan permintaan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo agar draft yang digodok kementeriannya bisa segera diputuskan Jokowi dan selanjutnya dibawa ke parlemen.

"Menteri dalam negeri telah berkomunikasi dengan kami, dalam waktu dekat ini Menteri Dalam Negeri meminta untuk segera di-ratas-kan (rapatkan), dan tentunya dalam ratas diharapkan sudah diputukan oleh Presiden," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/8/2016).

Seperti diketahui, setelah disahkan nanti, UU Penyelenggaraan Pemilu akan diterapkan dalam tahapan pesta demokrasi 2019. Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 sendiri mulai 2017 sudah memasuki tahap awal, yakni verifikasi partai politik peserta pemilu, sehingga undang-undang ini harus segera disahkan.

"Supaya segera, proses yang sedang berjalan ini bisa segera diselesaikan. Kalau itu dilakukan, maka proses tahapan pemilu itu tidak akan terganggu. Karena memang sudah waktunya untuk diselesaikan," imbuh dia.

Pemerintah juga diketahui telah menargetkan pengesahaan RUU ini dalam akhir 2016 hingga awal 2017. Pramono meyakini target tersebut akan tercapai karena tinggal selangkah lagi diteken Jokowi, untuk kemudian dibahas di DPR.

"Insyaallah tercapai, kami meyakini akan tercapai . Karena kalau minggu depan ini, katakanlah Presiden sudah memutuskan, saya yakin selesai," tukasnya.

Sebelumnya dikabarkan, melalui draft RUU ini, Kementerian Dalam Negeri membuka peluang pesta demokrasi di Indonesia menerapkan sistem yang berbeda dari yang sudah diberlakukan selama ini.

Selain pemilu sistem terbuka dan tertutup, Kemendagri juga memasukkan opsi sistem kombinasi. Namun, keputusan mengenai hal itu harus menunggu sikap Presiden lalu dilimpahkan ke parlemen. (Okezone.com)