Suhaimi

BANGKINANG - Hari ini KPU Kampar telah terima dua pasanganm calon jalur perseorangan yang mendaftar minggu silam untuk maju di pilkada Kampar sebagai bakal calon Bupati dan wakil Bupati, terdapat  syarat dukungan yang masih kurang, sesuai dengan syarat minimal sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016, segingga pasangan calon wajib menanbahkan dan menyetorkan syarat dukungan  yang kurang ke KPU Kampar mulai Jumat Tanggal 29/9/2016 - 1/10/2016.

Dimikian disampaikan Yatarullah Ketua KPUD Kampar kepada spiritriau.com  pada sabtu tanggal 1/10/2016, dirinya menyampaikan pada hari ini adalah penerimaan berkas dukungan dari jalur perseorangam yang masih kurang.

Selanjutnya Yatarullah menyampaikan Tiga pasangan calon dari jalur perseorangan yang mendaftar, dua pasangan calon terdapat masih kurang syarat dukungan, diantaranya adalah pasangan calon Alfi syahri - Aswin Wibowo, sebanyak 14 ribu lebih dukungan, kemudian Jawahir - Bardansyah sebanyak 6000 ribu lebih dukungan sesuai dengan PKPU Pasangan calon harus menyediakan dua kali lipat dari kekurangan

Kalau sendainya lanjut Ketua KPU yarat dukungan yang kurang di serahkan ke KPU, kita kan lakukan verifikasi adminisyrasi kemudian baru akan dilakukan verifikasi faktual, kemudian baru akan dilakukan verifikasi Paktual yang akan dialksanakan oleh PPS, kalau seandainya persyaratan dukungan masih terdapat kekurangan berarti pasangan calon tidak memenuhi syaratan dukungan untuk mencalon sebagai Bakal calon Bupati dan wakil Bupati.

Sempat disinggung oleh Yatarullah, bagi Pasangan calon yang dari jalur Partai alakan di berikan waktu samaai tanggal 4 oktober 2016, untuk melangkapi persyaratan mencalon dan pencalonan.

Terlihat pasangam calon Jawahir - Bardasyah menyerah kekurangan syarat dukungan di kPU Kampar pada Sabtu tanggal 1/10/2016, kepada komusioner KPU Kampar, langsung di serahkan Bardansyah dan ketua tim Sukses, Marda Zukri, sementara Jawahir tidak terlihat hadir, imformasinya yang di terima Jawahir beramgkat ke Jakarta menyerahkan laporran Harta Kekayaan Penyelngara Negara (LHKPN)ke Komisi Pemberantasan Korupsi.