dok spiritriau.com

Kajari Rohul Syafiruddin SH,MH, didampingi Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Nico Fernando SH dan Kasi Intel Agus Kurniawan SH saat di wawancara wartawan Selasa, (12/7/2016)

ROKANHULU - Dugaan Kasus penggunaan dana pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif tahun anggaran 2015 di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Provinsi Riau terus didalami oleh Kejaksaan Rohul dan sudah 30 orang saksi sudah di panggil untuk diminta keterangannya.

Untuk Diketahui Dana tersebut melalui Anggaran Dana Desa Tahun 2015 lalu yang dugunakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pelatihan aparat desa dibagi dua kelompok. Satu kelompok ke Kota Batam Kepulauan Riau, dan satu kelompok lagi ke Yogyakarta.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Rohul Syafiruddin SH,MH, didampingi Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Nico Fernando SH dan Kasi Intel Agus Kurniawan SH mengungkapkan kasus dugaan SPPD fiktif di BPMPD Rohul sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan belum lama ini.

"Belum lagi ada yang ditetapkan tersangka, 30 orang saksi sudah diperiksa termasuk para Kepala Desa pada perkara ini," ungkanya kepada wartawan usai Sertijab Kasi Intel di aula kantornya, Selasa (12/7/16). Jelasnya lagi pihak dari Badan Pemerintah BPMPD juga sudah diminta keterangannya.

Saat awak media tanyakan, berapa kerugian negaranya? namun Kajari Rohul belum bersedia mengungkapkannya. "Dugaannya masih tahap Pendidikan," pungkasnya. (fah)