Sabri

Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rahman photo bersama Bupati Bengkalis Amril Mukminin dan sejumlah pejabat lainnya saat menghadiri kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa se-Provinsi Riau, di Hotel Mutiara Merdeka, Selasa malam (1/3/2016)

PEKANBARU – Sebagai garda terdepan dalam pemerintahan dan pelayanan publik, kepala desa (kades) dituntut untuk lebih peka terhadap lingkunganya, terutama untuk mengantisipasi masalah kebakaran lahan dan hutan.

           
Demikian disampaikan Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rahman saat membuka kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa se-Provinsi Riau, di Hotel Mutiara Merdeka, Selasa malam (1/3/2016). Selain dihadiri 1040 Kades, se-Riau, turut hadir pada acara tersebut, Bupati Bengkalis Amril Mukminin dan sejumlah kepala daerah lainnya.
           
Pada pertemuan dengan Kades se-Provinsi, Gubri menekankan agar kepala desa tanggap terhadap penanggulangan kebakaran lahan dan hutan. Terkait dengan masalah ini, Bupati Bengkalis Amril Mukminin mengatakan, bahwa sejauh ini di Kabupaten Bengkalis mulai dari masyarakat, pemerintah desa, kecamatan dan pihak kabupaten telah siaga dalam menghadapi kebakaran lahan dan hutan. "Saat ini, masyarakat dan petugas tetap siapa menanggulangi karlahut," tandas Amril.
           
Selaras dengan intruksi Presiden agar daerah memperhatikan masalah kebakaran lahan dan hutan. Bahkan presiden mengancam untuk jajaran polisi dan TNI untuk melakukan pemecatan yang gagal menangani masalah kebakaran lahan dan hutan. Gubernur Riau, tidak menginginkan hal itu terjadi, karena penanggulanan masalah kebakaran lahan dan hutan menjadi tanggungjawab bersama, tidak hanya konsekwensinya terhadap Polri dan TNI. Kades sebagai ujung tombak dan garda terdepan yang berdampingan masalah lahan, dituntut untuk tanggap dan peka.
           
Untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan kebakaran lahan dan hutan, Amril mengintruksikan kepada Kepala Desa untuk tetap siaga melakukan antisipasi, terutama di wilayahnya terdapat kawasan perkebunan baik itu milik masyarakat maupun perusahaan. Desa juga didorong untuk mengaktifkan gotong royong cegah karlahut, seperti yang dicanangkan oleh jajaran Polri.
           
"Penanggulangan masalah kebakaran lahan dan hutan ini, harus melibatkan seluruh elemen, baik itu masyarakat, pemerintah, aparat Polri/TNI, pihak swasta bahkan LSM. Kita harus gencar melakukan sosialisasi, sehingga masyarakat tidak berani untuk membakar lahan dan hutan," ungkapnya. 
           
Pada tahun 2015, Provinsi Riau mampu menekan titik api. Namun masih merasakan dampak kabut asap kiriman dari provinsi lain, sehingga mengakibatkan lumpuhnya segala sektor, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, transportasi, dan pertanian. (sbi)