Masinton PDIP: 3 Periode Bukan Aspirasi, Tapi Watak Tirani

Admin

Senin, 13 Jun 2022 10:37

merdeka.com

Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menilai, wacana tiga periode menyalahi konstitusi. Sebab, UUD 1945 secara tegas dan jelas mengatur masa jabatan presiden yakni hanya dua periode.

Dia menjelaskan, aturan dua periode masa jabatan presiden merupakan perjuangan reformasi 1998, bukan aturan yang turun dari langit. Apalagi kehendak dari para elite yang berkuasa.

"Bukan pemberian, tapi perjuangan reformasi dan demokrat tahun 1997 yang puncak 1998 dengan segenap pengorbanan bahkan jiwa raga jadi kalau datang dari kekuasaan ide tiga periode itu benar-benar tidak mengerti reformasi dan demokrasi," kata Masinton, dalam diskusi Total Politik dengan tema "Bangkit dari Kubur Jokowi 3 Periode", di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (12/6).

"Kalau datang dari kekuasaan, dan dikemas dalam aspirasi itu bukan aspirasi, itu watak tirani," sambungnya.

Namun, saat Masinton ditanyai perihal siapakah watak tirani yang dimaksud, dirinya enggan menjelaskan secara detail.

"Saya enggak mau nyebut orang tapi kalau ada yang mau tiga periode itu berwatak tirani," ujarnya.

Anggota Komisi XI DPR RI itu pun menegaskan, adanya aturan tegas pembatasan masa jabatan presiden untuk mencegah kekuasaan yang semena-mena.

"Itulah konsensus dasar dalam demokrasi kalau kemudian datang tiga periode itu ide yang mengangkangi demokrasi," tegasnya.

Oleh karena itu, ia menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk menghentikan wacana tiga periode atau perpanjangan masa jabatan presiden. Dengan bersama-sama merapatkan barisan dan turun ke jalan untuk menolak wacana tersebut.

"Lawan kawan-kawan mahasiswa, anak-anak muda, keluar ke jalan, tinggalkan buku, tinggalkan tas dan turun ke jalan. Anak-anak muda yang di dalam gang tinggalkan sejenak turun ke jalan, kaum profesional yang hilir mudik di jalan turun, hentikan kendaraan sejenak dan bunyikan klakson dan tolak kekuasaan absolut tiga periode," ucapnya.

Sebab, ia menilai jika wacana tiga periode dikabulkan, bukan tidak mungkin empat periode juga akan bergulir. Sehingga, perlu adanya kepastian bagaimana demokrasi di Indonesia baik kepada generasi saat ini maupun yang akan datang.

"Kalau sekarang minta tiga periode apa ada jaminan nanti gak akan minta empat periode? Beri kepastian maka kita harus berikan kepastian baik generasi saat ini maupun yg akan datang. Penuhi jalanan bila tiga periode dipaksakan," imbuh Masinton.