Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat terbuka pada setiap kritikan tokoh bangsa ataupun masyarakat. Menurutnya saat ini yang perlu dipermasalahkan adalah kritikan yang tidak berdasar.

"Pak Jokowi sangat humble dan sangat terbuka atas kritik. Apakah sikap pemerintah terhadap kritik yang jadi persoalan atau kritik yang tidak berdasar yang jadi soalnya. Saya kira yang jadi soal adalah kritik yang tanpa dasar dan bahkan menabur fitnah," kata Plate saat dihubungi, Jumat (23/3).

Plate menuturkan, saat ini yang patut dipermasalahkan adalah komentar Mantan Ketua MPR Amien Rais (AR). Sebab, kata dia, tudingan Amien sangat tidak berdasar.

"Justru yang perlu dikomentari pernyataan AR yang tanpa dasar. Dunia ini sudah terbolak balik," ungkapnya.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR ini menjelaskan dalam mengungkapkan kritik tentu harus melalui dasar yang jelas. Serta tidak menebarkan kritik merupakan fitnah belaka.

"Kritik boleh namun harus didukung dengan data dan dasar yang benar. Demi kebaikan bangsa maka sebaiknya Persoalkan juga pengkritik yang asal bunyi dan sebar fitnah. Itu justru yang perlu diluruskan dan diperbaiki," tandasnya.

Sebelumya, Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat berharap pemerintah tak arogan dalam menanggapi kritik. Hal itu menanggapi perdebatan Amien Rais dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. SBY meminta keduanya menyelesaikan persoalan dengan cara kekeluargaan.

"Pemerintah tak perlu arogan dalam menanggapi kritik. Negeri ini dibangun bukan untuk menjadi negara kekuasaan. Karena itu kedaulatan berada di tangan rakyat. Tapi rakyat juta tak boleh absolut," kata SBY.

Sementara, Wakil Sekjen Partai Solidaritas Indonesia, Danik Eka Rahmaningtiyas, mengkritik pernyataan politisi senior Amien Rais. Sebab mantan Ketua MPR itu tidak menyampaikan bukti kala menuding Presiden Joko Widodo.

"Saya menilai bahwa sebagai politisi senior dan tokoh bangsa, tudingan Pak Amien Rais tidak berdasar, bahkan cenderung asbun (asal bunyi)," katanya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/3).

Menurut Danik, program pembagian sertifikat tanah tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi rakyat kecil atas kepemilikan lahan. Namun juga memberikan nilai tambah ekonomi sebagai jaminan untuk mendapat akses modal dari perbankan. [fik]