liputan6.com

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Oedang atau OSO.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mengklaim bahwa pihaknya yang masih memiliki legitimasi sebagai partai yang sah. Karena itu, jika terdapat pengurus yang ingin mengadakan munaslub tetap harus dengan keputusannya.

"SK Kemenkumham masih di tangan saya. Oleh sebab itu andai munaslub ingin dilaksanakan harus atas keputusan saya," ucap OSO di kediamannya, daerah Kuningan Jakarta Selatan, Selasa (16/1/2018).

Ia pun justru mempertanyakan jika terjadi wacana munaslub tanpa dirinya. Menurutnya, munaslub tersebut dapat dikategorikan sebagai munaslub gelap.

"Jangan dengan cara ilegal. Dari mana ada wacana munaslub? Itu munaslub gelap," katanya.

OSO menyatakan konflik di partai Hanura merupakan persoalan internal partainya yang bukan urusan orang luar termasuk Presiden Jokowi. Karena itu ia menegaskan tidak pernah ada pembicaraan terkait konflik Partai Hanura dengan Presiden Jokowi.

Meskipun Partai Hanura dikenal sebagai salah satu partai pengusung Presiden Jokowi ketika maju di Pilpres silam.

Tertibkan Struktur Partai

"Saya ndak pernah bicara dengan Pak Jokowi soal urusan partai. Ndak ndak ndak, ini bukan urusan Pak Jokowi. Saya enggak pernah bawa-bawa Pak Jokowi, enggak pernah, apa urusannya," tegas dia.

OSO membela, Presiden Jokowi bukanlah orang yang suka ikut campur jika terjadi masalah di internal partai tertentu.

"Pak Jokowi juga tidak mungkin juga mau campur urusan saya. Saya kenal betul pribadi Pak Jokowi, tidak pernah mau campur soal begini kalau Pak Jokowi," ujar OSO.

Terkait langkah ke depan yang akan diambil untuk menjaga eksistensi Partai Hanura di tengah konflik internalnya, OSO mengatakan, akan menertibkan struktur organisasi partainya secara benar terlebih dahulu.

Jika suatu saat memang dianggap bersalah terkait konflik ini, ia siap mundur dari jabatannya.

(liputan6.com)